Pemerintah Diminta Segera Pulihkan Kondisi Industri Tekstil

TEMPO.CO, Solo - Peluang kerja bagi lulusan sekolah atau perguruan tinggi vokasi di sektor industri tekstil dan produk tekstil diakui masih terbuka. Meskipun saat ini kondisi sektor industri tekstil dan produk tekstil itu tengah terpuruk. 

Direktur Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Wawan Ardi Subakdo mengakui kondisi tersebut. Menurutnya, diperlukan adanya intervensi dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan yang kini sedang melanda industri pertekstilan itu. 

"Memang diperlukan intervensi pemerintah. Kami yang juga merupakan bagian dari pemerintah, tapi tugas kami adalah di bidang pendidikan untuk menghentikan tren PHK ini dan memulihkan kembali sektor industri tekstil dan produk tekstil," ujar Wawan dalam acara Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara AK-Tekstil Solo dan Mitra Industri Baru di Aula Kampus Akademi Komunitas Tekstil dan Produk Tekstil (AK-Tekstil) Solo, Jawa Tengah, Jumat, 9 Agustus 2024. 

Ia melihat peran penting industri tekstil dan produk tekstil yang merupakan salah satu pilar utama, perlu didukung untuk kembali bangkit. Dalam hal ini, Wawan mengatakan AK-Tekstil yang bernaung di bawah Kementerian Perindustrian, mengambil peran sebagai lembaga pendidikan yang akan menyediakan sumber daya manusia (SDM) berkualitas untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri tekstil dalam negeri.

"Kami ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi di AK Tekstil," kata dia. 

Dengan kerja sama yang terjalin dengan dunia usaha sebagai mitra, menjadi upaya untuk mengembangkan industri tekstil melalui pendidikan vokasi.

"Selain itu juga mendukung terciptanya lapangan kerja dan pekerja yang kompeten di sektor tekstil," katanya.

Penandatanganan kerja sama yang dilaksanakan AK-Tekstil Solo tersebut melibatkan 45 mitra kerja atau perusahaan yang ada di wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Selain itu juga mencakup kerja sama dengan berbagai perusahaan di Banten dan Jawa Timur. Meski demikian, saat ini baru ada 17 mitra kerja yang melakukan penandatanganan. hanya pada dua wilayah tersebut,

"Sedangkan 28 lainnya akan kami lakukan menyusul rentang waktu Agustus-September," tutur dia. 

Pilihan Editor: Jokowi jadi Inspektur, Petugas Upacara 17 Agustus Bakal Glamping di IKN