TEMPO.CO, Jakarta - Formatur terpilih Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia versi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin 2024 yang juga pendukung Anindya Bakrie, Mulyadi Jayabaya mengungkit kembali soal adanya campur tangan Presiden Jokowi dalam Musyawarah Nasional (Munas) Kadin tiga tahun lalu. Ia menyebut ada andil istana dalam terpilihnya Arsjad Rasjid kala itu, termasuk juga keterlibatan Badan Intelijen Negara (BIN).
Arsjad Rasjid saat itu terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Periode 2021-2026 melalui proses musyawarah untuk mufakat. Ketua Umum Kadin kala itu, Rosan P. Roeslani mengatakan telah ada kesepakatan untuk menjadikan Arsjad Rasjid sebagai Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 dan Anindya Bakrie menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin untuk dibawa ke Munas Kadin Indonesia pada 30 Juni - 1 Juli 2021. "Yang satu jadi Ketua Dewan Pertimbangan yaitu Pak Anindya Bakrie, yang satu Ketua Umum Kadin Indonesia rencananya itu Pak Arsjad Rasjid," kata Rosan usai bertemu dengan Jokowi di Istana Negara, seperti dikutip Tempo, 29 Juni 2021.
Polemik Penundaan dan Perubahan Lokasi Munas Kadin 2021
Pelaksanaan Munas Kadin 2021 saat itu banyak menimbulkan polemik. Mulanya, Munas Kadin akan digelar di Bali pada 2-4 Jun. Namun pelaksanaan mundur hingga 30 Juni. Lokasi munas pun juga dipindahkan ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Lokasi ini disinyalir merupakan basis pendukung Arsjad Rasjid.
Pemindahan ini diduga merupakan permintaan langsung dari pemerintah yang disampaikan kepada Rosan sekitar akhir Mei 2021. Rosan juga membenarkan adanya instruksi tersebut. Namun, ia menyebut instruksi pemerintah tersebut berkaitan dengan kondisi penyebaran Covid-19 yang meningkat pasca-Idul Fitri.
Kepastian penundaan dan pemindahan lokasi ini sendiri diungkapkan Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional VIII, Adisatrya Sulisto pada 31 Mei 2021. Senada dengan Rosan, Adi juga menyebut penundaan dan pemindahan lokasi munas berkaitan dengan lonjakan kasus Covid-19. Bahkan, peserta munas sendiri juga akan dibatasi dan hanya dihadiri sekitar 300 orang.
“Kami sudah koordinasi internal, dengan pertimbangan isu kesehatan dalam situasi dan kondisi pandemi saat ini, sehingga memang harus berpindah lokasi dan waktu pelaksanaannya. Keputusan mengenai hal ini sudah ditetapkan,” kata Adi seperti dikutip Tempo, 1 Juni 2021.
Pada 25 Mei 2021, Pemerintah lewat Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono memastikan Presiden Joko Widodo juga membantah adanya intervensi dalam pemilihan Kadin. Ia menegaskan bahwa Jokowi bersifat netral dan tidak memihak kepada salah satu calon. “Enggak lah, sesuai mekanisme yang ada saja,” ujar Heru seperti dikutip Tempo, 28 Mei 2021
Rencana perubahan lokasi munas ini kemudian ditentang oleh Kubu Anindya Bakrie. Mereka khawatir pelaksanaan munas di Kendari akan berakhir ricuh. Ketua Kadin Yogyakarta kala itu, Wawan Hermawan bahkan mengusulkan agar munas sudah direncanakan digelar di Kendari agar dilakukan di Yogyakarta saja.
Belakangan, kubu Anindya Bakrie lainnya juga meminta agenda munas pada akhir Juni tersebut agar kembali ditunda. Permintaan penundaan tersebut disampaikan kepada Ketua Kadin Rosan, Kaplori, hingga Presiden Jokowi. “Semua pendukung Pak Anin (Anindya Bakrie) minta munasnya ditunda,” ujar Ketua Kadin Jawa Timur Adik Dwi Putranto kepada Tempo.
Dugaan Intervensi BIN dalam Munas Kadin 2021
Tudingan soal adanya main mata BIN dalam agenda munas bermula dari kabar beberapa anggota BIN yang bertemu dengan pengurus Kadin. Pertemuan ini diduga berkaitan dengan agenda munas. Ajakan pertemuan ini tampak dari isi pesan instan salah satu anggota BIN kepada salah satu petinggi Kadin.
Berdasarkan informasi yang diperoleh, saat itu dua orang sumber Tempo yang masing-masing merupakan petinggi Kadin Provinsi dan Kadin Indonesia menyebut telah berkali-kali memperoleh pesan dari anggota BIN. Bukti-bukti pesan yang ditunjukkan tersebut berisi desakan agar Kadin mengundurkan jadwal munas hingga mempengaruhi dukungan ke salah satu calon.
Seorang sumber di lingkaran petinggi Kadin yang pernah memperoleh pesan dari intelijen bahkan mengatakan anggota BIN sudah tiga hingga empat kali bersemuka dengan salah satu panitia munas. Selain itu, Ketua Kadin Sumatera Utara, Ivan Batubara juga membenarkan perihal pertemuannya dengan anggota BIN untuk membahas Munas Kadin. “Kami biasa lah berhubungan, berinteraksi dengan seluruh kepentingan. Karena perhelatan besar, mereka kan juga punya tugas,” ujar Ivan pada Tempo kala itu.
BIN sendiri menampik adanya dugaan intervensi tersebut. Juru bicara Badan Intelijen Negara atau BIN, Wawan Hari Purwanto memastikan tidak ada perintah bagi BIN untuk mencampuri agenda internal Kadin. Wawan menyebut BIN akan mendukung siapapun kandidat yang terpilih. “Dari BIN tidak ada perintah intervensi. Semua berjalan biasa,” ujar Wawan.
Fransisca Christy Rosana, Caesar Akbar, dan Oyuk Ivani S berkontribusi dalam penulisan artikel ini.
Pilihan editor: Akademikus Nilai Ada Perampasan Pulau Indonesia Lewat Penambangan Sedimentasi Pasir Laut
