Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Bengkak Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh hingga Wika Teriak Rugi

image-gnews
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

Presiden Jokowi memanggil Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Pandjaitan, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, dan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo, ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 24 Juli 2024. Jokowi memanggil mereka di tengah tudingan PT Wijaya Karya atau WIKA bahwa proyek Whoosh menjadi musabab perseroannya rugi. 

Dwiyana mengklaim dalam pertemuan itu Jokowi mendukung dan mengapresiasi tren positif layanan Whoosh yang telah beroperasi selama sembilan bulan. “Presiden juga menyampaikan dukungannya terkait layanan Whoosh seperti percepatan pembuatan regulasi terkait Kereta Cepat, GSM-R (Global System for Mobile Communications-Railway) serta pembuatan aksesibilitas yang lebih baik untuk Stasiun Padalarang, Tegalluar, dan Karawang,” ujar Dwiyana dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 24 Juli 2024.

Sebelumnya, dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat, Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito, menuding proyek kereta cepat menjadi salah satu penyebab perseroan merugi pada 2023. Tingginya beban bunga PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PBSI) menyebabkan keuangan WIKA terguncang.

PBSI ialah anak usaha PT Kereta Api Indonesia (Persero) yang memiliki mayoritas saham PT KCIC sebesar 60 persen. Namun Wijaya Karya menguasai 38 persen saham PSBI. WIKA disebut mencatatkan kerugian Rp7,12 triliun pada 2023. Angka itu membengkak 11,86 persen dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp59,59 miliar.

Agung mengatakan perseroan rugi akibat membayar penyertaan untuk proyek kereta cepat, sehingga harus menerbitkan obligasi yang menambah beban keuangan. Ia mengatakan dari penyertaan yang sudah digelontorkan sebesar Rp6,1 triliun. “Kemudian yang masih dispute (belum dibayar) sekitar Rp5 triliun, sehingga hampir Rp12 triliun," kata dia saat rapat dengan Komisi VI DPR, Senin 8 Juli 2024.

Menanggapi fenomena ini, Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Herry Gunawan, mengatakan kerugian yang diderita WIKA pada tahun lalu sangat dramatis. Beban keuangan WIKA pada 2023 sebesar Rp 3.206 miliar, meningkat dari 2022 sebesar Rp 1.372 dan pada 2021 sebesar Rp 1.157 miliar.

Gayung bersambut, dia mengamini pernyataan Dwiyana. Menurut Herry, proyek Whoosh berdampak sangat serius pada beban keuangan Wijaya Karya yang pada 2023 naik 134 persen. Beban keuangan ini ongkos yang timbul dari pinjaman. Jadi biaya ini merupakan di luar kegiatan operasional dan produksi perusahaan. “Memang sangat dramatis,” kata dia. 

Pendapat Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus setali tiga uang. Dia menyebut kerugian itu bisa saja menimpa BUMN Karya lain yang terlibat dalam proyek ini. Meski demikian, menurut Yusuf kerugian ini pada ujungnya akan ditambal dengan fulus negara melalui Penyertaan Modal Negara. Langkah semacam itu dinilai lekat dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

“Karakteristik dari Jokowinomics sepertinya begitu. Mengalihkan tanggung jawab negara untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur pada BUMN, akhirnya BUMN babak belur,” kata dia.

Corporate Secretary PT KCIC, Eva Chairunisa, buka suara usai perseroannya ditunjuk hidung. Dia mengatakan seluruh proses pembangunan kereta cepat sudah dihitung dan dikoordinasikan dengan petinggi institusi yang terlibat.

Tak hanya itu, Eva mengklaim pembangunan kereta cepat ditujukan untuk kemajuan transportasi di Indonesia dan dapat meningkatkan konektivitas dan perekonomian antara Jakarta dan Bandung melalui transportasi massal ramah lingkungan yang modern. Terkait klaim penyertaan modal triliunan dari WIKA, Eva mengatakan semua sudah sesuai alurnya.

“Dapat kami sampaikan bahwa dalam prosesnya semua yang berkaitan dengan penagihan di KCIC, harus melalui prosedur administrasi agar semuanya dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Eva dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 16 Juli 2024.

Selanjutnya baca: Ambisi proyek Whoosh berdampak beban jangka panjang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

46 menit lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan.


Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

2 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.


Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

3 jam lalu

Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK, Selasa, 17 September 2024. Foto: Istimewa
Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep


Gempa Bandung: Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, Whoosh Kembali Beroperasi

3 jam lalu

Warga beristirahat di tenda terpal pascagempa mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 September 2024. BPBD Jawa Barat mencatat hingga Rabu siang, 18 September 2024, pukul 14.00 WIB, korban luka-luka akibat gempa M4,9 di Kabupaten Bandung mencapai 81 orang. TEMPO/Prima Mulia
Gempa Bandung: Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, Whoosh Kembali Beroperasi

Pemerintah Kabupaten Bandung dan Garut menetapkan status tanggap darurat bencana akibat gempa M 5.0, Rabu, sementara Whoosh bisa beroperasi lagi.


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

13 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

13 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

13 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.


Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

14 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) beserta Kepala Kadin Daerah usai konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.


Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

14 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?


Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

14 jam lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR