Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Edisi Khusus 10 Tahun Jokowi: Bengkak Biaya Proyek Kereta Cepat Whoosh hingga Wika Teriak Rugi

image-gnews
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Presiden RI Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi di dalam kereta Whoosh di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden
Iklan

Dalam perjalanannya, Whoosh menghadapi aneka situasi yang tak menguntungkan. Dari biaya pembangunan membengkak, menghapus perjalanan kereta konvensional Agro Parahyangan jurusan Jakarta-Bandung, hingga dituding biang rugi PT Wijaya Karya (WIKA) akibat menangani proyek ini. Walhasil, PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC) berakrobat dengan bermacam jurus. 

Pembangunan proyek Whoosh menelan biaya tinggi. Awalnya biaya proyek hanya memerlukan investasi US$ 6,07 miliar atau sekitar Rp86 triliun yang dananya ditanggung korporasi, bukan dari anggaran negara. Namun, rencana ini buyar karena ternyata biaya pembangunan membekak US$ 7,2 miliar atau Rp108 triliun. 

Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai membengkaknya biaya ini merupakan buntut dari tata kelola proyek yang tak baik, terutama dalam manajemen risiko. Senyampang itu, pada akhirnya BUMN mesti menyuntik proyek dengan dana dari APBN. Herry meminta pemerintah menginvestigasi sekaligus mengaudit proyek kereta cepat ini.

“Audit proyek ini, khususnya terkait dengan pembengkakan biaya, nyaris tak terdengar,” kata dia saat dihubungi melalui aplikasi perpesanan pada Jumat, 26 Juli 2024. “Biasanya ada ‘siluman’ berbaju manusia yang terkait dengan perencanaan proyek.”

Audit itu, menurut Herry meliputi pada masa konstruksi, pelaksanaan proyek, pembengkakan belanja untuk pembebasan lahan, dan pengadaan barang. Menurut dia, biaya yang menanjak tinggi itu tak logis. “Apalagi, proyek ini berpotensi meningkatkan beban APBN di masa-masa mendatang,” ujarnya. 

Oleh karena itu, dia mengatakan pemerintah tak boleh sungkan untuk mengevaluasi total proyek kereta cepat yang dinilai bermasalah tersebut. Kalau proyek ini akan menjadi beban yang makin berat ke depan, Herry menyarankan pemerintah bisa mengambil sikap menghentikan dengan kondisi rugi agar tak menular seperti virus dan mencari solusi agar kereta cepat ini surplus alias tidak rugi. 

“Rasanya yang kedua ini sulit, ya,” kata Herry. 

Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus mengatakan pembekakan biaya ini akan berpengaruh terhadap kelayakan proyek ini di masa mendatang. Dia juga meminta pemerintah tak hanya menggunakan perspektif bisnis, tapi menganggap proyek ini bagian dari tugas negara dalam memperkecil kesenjangan infrastruktur nasional. 

“Kalau tidak feasible, tapi tetap harus dikerjakan, maka negara harus hadir memberikan insentif,” kata Yunus. 

Selain soal pembiayaan yang tinggi, PT Kereta Api Indonesia (KAI) juga pernah menyetip beberapa perjalanan Agro Parahyangan dari Jakarta menuju Bandung pada 24 Februari 2024 demi menarik penumpang agar pindah ke Whoosh. Dari semula 14 perjalanan, Agro Parahyangan kini hanya enam perjalanan.

Dalam laporan Majalah Tempo pada 18 Februari 2024 menjelaskan dua orang yang mengetahui asal-usul proyek Whoosh mengatakan pemerintah menghapus layanan Agro Parahyangan karena bersaing langsung dengan Whoosh.

Studi kelayakan kereta cepat Jakarta-Bandung menetapkan Whoosh harus bisa mengangkut 31 ribu penumpang dalam sehari dengan tiket Rp 350 ribu per orang untuk mencapai target balik modal selama 38 tahun. Jika jumlah penumpang di bawah target tersebut, KCIC berpotensi tekor operasi alias cash deficiency yang pada ujungnya dipikul PT KAI sebagai pemimpin konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia, pemegang saham terbesar Kereta Cepat Indonesia Cina. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meski demikian, tarif Whoosh jadi bervariatif sejak diumumkan pada 29 Januari 2024, dari awalnya Rp 200 ribu pada hari kerja dan Rp250 ribu pada di akhir pekan kini menjadi fleksibel. Harga tiket Whoosh bisa dari Rp 200 ribu, Rp 275 ribu, hingga 300 ribu tergantung beberapa faktor, seperti jam sibuk, momen liburan, hari kerja, dan waktu akhir pekan. Tempo ketika itu mendapat harga tiket Rp 300 ribu untuk perjalanan ke Stasiun Tegalluar pukul 07.55 WIB dan Rp 250 ribu untuk perjalanan ke Stasiun Halim pada pukul 17.35 WIB.

Selanjutnya baca: Babak Belur karena Whoosh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

44 menit lalu

Kebocoran NPWP. (Bjorka/X)
NPWP Milik Keluarga Jokowi dan Sri Mulyani Diduga Bocor, Total 6 Juta Data Dijual Rp 150 Juta

NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani dan menteri lainnya juga dibocorkan.


Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

2 jam lalu

Presiden Jokowi. Humas Setkab - HIM
Presiden Jokowi Sahkan Pemberlakuan Visa Bebas Kunjungan, Ini Daftar 13 Negaranya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi secara resmi memberlakukan bebas visa ketika berkunjung ke Indonesia bagi 13 negara.


Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

3 jam lalu

Kaesang Pangarep mendatangi gedung KPK, Selasa, 17 September 2024. Foto: Istimewa
Sama-sama Anak Pejabat, Ini Perbedaan Kasus Mario Dandy dan Kaesang Menurut KPK

KPK menjelaskan perbedaan antara kasus Mario Dandy dan dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi Kaesang Pangarep


Gempa Bandung: Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, Whoosh Kembali Beroperasi

3 jam lalu

Warga beristirahat di tenda terpal pascagempa mengguncang Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 18 September 2024. BPBD Jawa Barat mencatat hingga Rabu siang, 18 September 2024, pukul 14.00 WIB, korban luka-luka akibat gempa M4,9 di Kabupaten Bandung mencapai 81 orang. TEMPO/Prima Mulia
Gempa Bandung: Pemerintah Tetapkan Status Tanggap Darurat Bencana, Whoosh Kembali Beroperasi

Pemerintah Kabupaten Bandung dan Garut menetapkan status tanggap darurat bencana akibat gempa M 5.0, Rabu, sementara Whoosh bisa beroperasi lagi.


Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

13 jam lalu

Ilustrasi pasir laut. Shutterstock
Apa Itu Sedimen yang Dibuka Keran Ekspornya, tapi Diklaim Jokowi Bukan Pasir Laut?

Jokowi mengklaim tidak membuka keran ekspor pasir laut. Menurut dia, komoditas yang diizinkan diekspor adalah hasil sedimentasi. Apa beda keduanya?


Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

13 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Datangi KPK dan Mengaku Nebeng Jet Pribadi Teman, Ini Kata Jokowi sampai IM57+ Institute

Jokowi menyebut Kaesang ke KPK karena semua warga sama di depan hukum, IM57+ Institute minta motif pemberian tumpangan jet pribadi didalami.


Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

13 jam lalu

Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) didampingi isteri Wury Maruf Amin (kanan) menyapa jemaah saat melepas keberangkatan jamaah calon haji kloter pertama provinsi Aceh dari dalam pesawat Garuda GA777 di Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh, Aceh, Rabu, 29 Mei 2024. Sebanyak 393 jemaah calon haji kloter pertama embarkasi Aceh mulai diberangkatkan ke tanah suci dalam penyelenggaraan haji tahun 1445H/2024. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso
Ma'ruf Amin Sampaikan Pamit: Tinggal Menghitung Hari, Maaf atas Kekurangan Selama Menjabat

Menjelang berakhirnya masa jabatan, Wapres Ma'ruf Amin menyampaikan salam perpisahan dan memohon maaf atas segala kekurangannya selama menjabat.


Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

14 jam lalu

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid (tengah) beserta Kepala Kadin Daerah usai konferensi pers terkait Munaslub di Jakarta, Hotel JS Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Ahad, 15 September 2024. Keterangan pers tersebut menolak dan menyatakan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin Indonesia pada Sabtu, 14 September tidak sah. TEMPO/Ilham Balindra
Kadin Indonesia akan Beri Sanksi Peserta Munaslub yang Dianggap Ilegal

Dewan Pengurus Kadin melakukan penyelidikan, pemeriksaan, dan kajian mengenai penyelenggaraa Munaslub. Siapkan sanksi bagi peserta Munaslub Kadin.


Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

14 jam lalu

Kaesang Pangarep, dari dalam mobil yang ditumpanginya di gedung ACLC Komisi Pemberantasan korupsi, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Kaesang Mengaku Bukan Pejabat tapi Gunakan Fasilitas Negara yang Melekat, Apa Saja?

Kaesang menyebut kedatangannya ke KPK bukan sebagai pejabat, tetapi dia menikmati beberapa fasilitas negara. Apa saja?


Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

14 jam lalu

Ketua Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK Muhammad Yusuf Ateh memberikan keterangan pers  terkait pengumuman hasil Tes Assessment di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu 11 September 2024. Pansel KPK mengumumkan sebanyak 20 orang calon pimpinan KPK dan 20 orang calon Dewas KPK lolos seleksi profile assessment dan selanjutnya akan menjalani tes wawancara serta kesehatan pada 17 hingga 20 September 2024. TEMPO/Subekti
Tes Wawancara Capim KPK Selesai, Pansel Bakal Pangkas 10 Nama

Pansel bakal memilih 10 nama Capim KPK yang selanjutnya diserahkan ke presiden untuk kemudian menjalani fit and proper test di DPR