TEMPO.CO, Jakarta - MENJELANG Joko Widodo lengser pada periode kedua kekuasaannya, 20 Oktober nanti, kami memutuskan untuk memeriksa janji-janjinya, melihat apa yang telah dia perbuat, dan menyajikannya dalam sebuah edisi khusus. Edisi khusus 10 Tahun Jokowi ini terbit untuk memperingati penetapan Komisi Pemilihan Umum atas kemenangan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014 pada 22 Juli. Mulai hari ini dan besok, Tempo.co akan menurunkan Edisi Khusus 10 Tahun Pemerintahan Jokowi.
Joko Widodo atau Jokowi mulai duduk di Istana Kepresidenan pada 20 Oktober 2014. Ketika itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berada di kisaran Rp 12.030. Sementara nilai tukar rupiah yang disepakati dalam asumsi dasar ekonomi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2014 adalah Rp 11.600.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) mencatat, per 31 Desember 2014, nilai tukar rupiah di level Rp 12.440. Rata-ratanya sepanjang tahun adalah Rp 11.878 per dolar AS. Berdasarkan catatan Bank Indonesia (BI), ada dua faktor yang memengaruhi pelemahan rupiah pada 2014.
“Federal Open Market Committee (FOMC) yang patient dan ekspektasi Fed Fund Rate (FFR) tahun 2015, serta kekhawatiran krisis Yunani,” kata Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI) Edi Susianto pada Kamis, 26 Juli 2024.
Seiring berjalannya waktu, rupiah masih menunjukkan tren pelemahan. Selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, rupiah melemah hingga dua digit. Sejak 31 Oktober 2014 hingga 31 Oktober 2019, Edi mengungkapkan, rupiah terdepresiasi 13,93 persen.
Terhitung 20 Oktober 2019, Jokowi kembali duduk sebagai orang nomor satu di Indonesia. Pemerintah mematok nilai tukar rupiah dalam asumsi dasar makro APBN 2020 dengan optimisme yang tinggi, pada kisaran Rp 14.400 per dolar AS. Namun, optimisme itu digebuk oleh pandemi Covid-19 yang masuk ke Indonesia pada Maret 2020. Nilai tukar rupiah pun terpukul, hingga mencapai titik terlemahnya di level Rp 16.741 per dolar AS.
Pelemahan rupiah kali ini merupakan yang terendah sejak krisis tahun 1998, dipicu kekhawatiran investor. Penguatan rupiah mulai terlihat pada kuartal II dan bergerak dinamis. Menjelang akhir tahun, rupiah bertengger di level Rp 14.105 per dolar AS. Sepanjang tahun 2020 itu, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat Rp 14.577 per dolar AS, sedikit lebih tinggi daripada asumsi dasar makro.
Pasca pandemi, rupiah cenderung terus melemah. Nilai tukar rupiah hampir selalu berada di atas asumsi dasar ekonomi makro APBN. Bahkan rupiah sempat menyentuh Rp 16.475 per dolar AS. Sementara di APBN 2024, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyepakati asumsi nilai tukar rupiah pada level Rp 15 ribu per dolar AS.
Pada 20 Juni 2024, Presiden Jokowi memanggil anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) ke Istana Kepresidenan, tak lain karena pelemahan rupiah ini. Ada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Sejak memasuki periode kedua Jokowi hingga 24 Juli 2024, rupiah telah melemah sekitar 12,3 persen. Edi menuturkan, hampir semua mata uang pasar negara berkembang atau emerging market memang mengalami tren pelemahan. “Mata uang emerging market, khususnya rupiah, banyak disebabkan oleh sentimen global, di tengah sebetulnya fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik,” tutur dia.
Bila disigi berdasarkan kelompok emerging market, pelemahan nilai tukar rupiah sejak Oktober 2019 hingga 24 Juli 2024 memang masih unggul dibandingkan sejumlah negara lain. Di bawah rupiah, ada mata uang won Korea Selatan yang terdepresiasi 13,49 persen. Rupee India melemah 15,07 persen, baht Thailand 15,24 persen, dan rubel Rusia melemah 25,77 persen. Sementara itu, lira Turki terdepresiasi 82,58 persen, bahkan peso Argentina tertekan hingga 93,78 persen.
Menurut Direktur Next Policy Yusuf Wibisono, akar masalah dari pelemahan rupiah yang persisten adalah defisit pasokan valuta asing atau valas, yang tecermin pada transaksi berjalan. Kebutuhan valas yang sangat besar didominasi oleh kebutuhan untuk impor barang, pembayaran pendapatan primer terutama bunga utang dan repatriasi keuntungan, serta pembayaran tagihan utang luar negeri.
Di sisi lain, pasokan valas yang berasal dari ekspor barang dan penerimaan pendapatan primer selalu lebih rendah dibanding kebutuhan. Yusuf menilai, pelemahan rupiah dalam sepuluh tahun era Presiden Jokowi mencerminkan kelemahan internal perekonomian Indonesia.
“Ketergantungan yang makin tinggi terhadap impor, ekspor yang sangat bergantung pada komoditas dengan harga fluktuatif, rendahnya pendalaman industri nasional dan lemahnya ekspor manufaktur,” kata ekonom tersebut pada Selasa, 23 Juli 2024.
Selain itu, menurut Yusuf, dominasi modal asing dan ketergantungan terhadap utang luar negeri yang semakin tinggi juga sangat berpengaruh.
ANNISA FEBIOLA | DANIEL A FAJRI
Pilihan Editor: Hari Pertama Jokowi Berkantor di IKN Rapat dengan Otorita dan Forkopimda, Sidang Kabinet Tunggu Prabowo
