TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Kementerian PUPR menyatakan serangan siber terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 Surabaya menyebabkan kementerian itu kehilangan pelbagai data.
Ketua LPJK Kementerian PUPR Taufiq Widjoyono mengatakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) atas file dokumen pengalaman Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) dan Sertifikat Badan Usaha (SBU) raib per 20 Juni 2024.
Ada pula 291 data Lembaga Penididkan dan Pelatihan Kerja (LPPK) konstruksi, 85 data asosiasi profesi, dan 2 asosiasi rantai pasok, serta 84 data asosiasi badan usaha juga hilang berdasarkan hasil pencatatan hingga 19 Juni 2024.
“Kami tak bisa menilai (kerugian) dari data yang hilang tadi, termasuk juga data yang luar biasa. Kerugian sistem down,”kata Taufiq ditemui di di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.
Taufiq menuturkan agar para pelaku usaha kembali mengunggah ulang data yang hilang pada sistem E-Simpan sebab sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024 sistem layanan tak berjalan bahkan data-data pun hilang.
“Sekarang sudah jalan sejak 18 Juli, namun masih uji coba karena kami juga belum terlalu yakin. Cuma 24 Juli nanti sudah kembali resmi normal seperti sebelum adanya peretasan,” ujar Taufiq.
Sementara Ketua Umum BPP Gapensi Andi Rukman Nurdin mengatakan peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 menghambat layanan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK). “Ya memang kan sumber pemasukannya dari situ, penerbitan SBU dan SKK sama sekali mati. Kerugiannya cukup besar,” katanya ditemui di Graha Gapensi, Jakarta Selatan pada Senin, 22 Juli 2024.
Andi mengatakan, sejak 20 Juni hingga 18 Juli 2024, tercatat ada 780 badan usaha yang tidak bisa diproses dalam penerbitan SBU dan SKK. Ia menyayangkan kelalaian pemerintah, sebab melumpuhkan operasional kerja Gapensi dan lembaga lainnya.
Pilihan Editor: KPK akan Turun Tangan Bila Family Office Timbulkan Kerugian Negara
