Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ma'ruf Amin soal Dana BOS untuk Makan Siang Gratis: Belum, Bukan Keputusan Pemerintah

image-gnews
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan), Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (kanan), dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (kiri) memberikan keterangan pers saat peresmian Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Kampung Bahari Nusantara bertujuan menciptakan kondisi juang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada lima klaster di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan pertahanan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Wakil Presiden Ma'ruf Amin didampingi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Muhammad Ali (kedua kiri), Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono (kedua kanan), Irjen TNI Letjen TNI (Mar) Bambang Suswantono (kanan), dan Bupati Kepulauan Seribu Junaedi (kiri) memberikan keterangan pers saat peresmian Kampung Bahari Nusantara (KBN) di Pulau Untung Jawa, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Kampung Bahari Nusantara bertujuan menciptakan kondisi juang tangguh untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada lima klaster di bidang kesehatan, pendidikan, pariwisata, ekonomi, dan pertahanan. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Tangerang - Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara soal Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya ramai dibahas untuk membiayai program makan siang gratis. Menurut dia, hal itu belum menjadi keputusan yang ditetapkan pemerintah saat ini.

"Itu saya kira yang mungkin muncul saja, bukan dari keputusan pemerintah yang sudah menetapkan ini. Saya kira belum. Istilahnya baru bahwa perlu diantisipasi, secara umum saja," ujar Ma'ruf Amin saat memberikan keterangan usai meresmikan BLK Komunitas Tahun 2024 di Tangerang, Banten, Kamis.

Ia memaparkan bahwa program makan siang gratis yang dijalankan oleh pemerintah selanjutnya akan menggunakan APBN Tahun 2025. Meski begitu, penyusunan APBN Tahun 2025 dilakukan oleh pemerintahan saat ini, yakni pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.

Soal hal itu, kata Ma'ruf, Presiden Jokowi belum secara spesifik menetapkan anggaran program makan siang gratis, apalagi sumber dana untuk pelaksanaan program tersebut.

Adapun rencana penggunaan dana BOS untuk program makan siang gratis itu muncul sebagai bentuk antisipasi pemerintah terhadap program-program pemerintah selanjutnya.

"Pemerintah ini mengantisipasi apa-apa yang menjadi program daripada pemerintah yang akan datang itu. Itu baru nanti akan dimasukkan yang mana, itu belum spesifik. Kata Presiden kan belum spesifik masuk, seperti makan siang, atau ini atau itu belum, apalagi sampai kepada dananya dari mana itu belum," ucap Ma'ruf.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kantor Kemenko Perekonomian Dida Karbera sebelumnya memastikan bahwa penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk Program Makan Siang Gratis baru sekadar usulan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menggunakan Dana BOS, kata Dida, kabar penggunaan anggaran dari subsidi energi untuk membiayai Program Makan Siang Gratis juga masih sekadar opsi untuk dipertimbangkan pemerintah.

"Dari sisi pemerintah belum, itu kan baru wacana-wacana yang memungkinkan anggarannya dari situ. Kita belum mengkaji," kata Dida di Jakarta, Rabu, 6 Maret 2024.

Sebelumnya, dalam simulasi Program Makan Siang Gratis yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Curug, Kabupaten Tangerang, Kamis pekan lalu, program makan siang disebutkan bakal menggunakan anggaran Rp 15.000 per anak dari Pemerintah Kabupaten Tangerang.

Tapi Dida menjelaskan bahwa nominal anggaran tersebut masih dapat berubah sewaktu-waktu dengan menyesuaikan kondisi perekonomian masing-masing wilayah.

ANTARA

Pilihan Editor: Kebelet Wujudkan Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran, Pemerintahan Jokowi Usulkan Gunakan Dana BOS

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Isu Dico - Raffi Ahmad Maju Pilgub Jateng, Airlangga Golkar: Kalau Hasil Survei Bagus, Jalan Terus

44 menit lalu

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ketika ditemui usai Salat Idulfitri 1445 H di Masjid Ainul Hikmah, DPP Partai Golkar, Slipi Jakarta pada Rabu, 10 April 2024. TEMPO/Defara
Isu Dico - Raffi Ahmad Maju Pilgub Jateng, Airlangga Golkar: Kalau Hasil Survei Bagus, Jalan Terus

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto buka suara soal isu Bupati Kendal Dico Ganinduto dan artis Raffi Ahmad maju dalam Pilgub Jawa Tengah


Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

1 jam lalu

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor Iwan Setiawan dengan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor Dedi Aroza di Kantor DPC Partai Gerindra, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa, 14 Mei 2024. ANTARA/M. Fikri Setiawan
Safari Politik ke Gerindra, PKS Sodorkan Dua Nama untuk Pilkada Kabupaten Bogor

Partai Gerindra Kabupaten Bogor membuka pintu koalisi dengan partai politik lain di Pilkada 2024, termasuk dengan PKS.


4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

1 jam lalu

Logo Muhammadiyah. wikipedia.org
4 Permintaan Muhammadiyah ke Jokowi soal Pembentukan Pansel KPK

PP Muhammadiyah mengirimkan surat kepada Presiden Jokowi mengenai pembentukan Pansel KPK.


Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

2 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Akan 'Cawe-cawe' Beresi Bea Cukai, Ini Deretan Masalah yang Disorot Masyarakat

Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan kepada Presiden Jokowi terkait sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini.


Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

2 jam lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Revisi UU Kementerian Negara, Ketua Baleg Sebut Tak Mungkin Presiden Minta Pendapat DPR Membentuk Kabinet

Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan tak mungkin presiden membentuk kabinet atas persetujuan DPR saat membahas revisi UU Kementerian Negara.


Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

2 jam lalu

Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto (kiri), Presiden UEA Mohamed bin Zayed Al Nahyan (tengah) dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka (kanan) di Istana Al Shati, Abu Dhabi, Senin (13/5/2024). (ANTARA/HO-Humas Prabowo)
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bisa Tembus 8 Persen

Prabowo mengatakan Indonesia bisa dengan mudah mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen dalam 2-3 tahun mendatang.


Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

2 jam lalu

Menkeu Sri Mulyani menunjukan bukti SPT Pajak kepada Presiden Joko Widodo usai Penyerahan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Tahun Pajak 2023 di Istana Negara, Jakarta, Jumat 22 Maret 2024. Masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak diberikan tenggat waktu pelaporan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak 2023 hingga 31 Maret 2024. Pelaporan mudah, tidak perlu lagi datang ke kantor pajak. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Lapor Perkara Bea Cukai ke Jokowi di Istana, Janji Lakukan Perbaikan

Sri Mulyani juga menyampaikan tantangan Bea Cukai di era pesatnya perkembangan teknologi.


Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

3 jam lalu

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/5/2024). ANTARA/Rangga Pandu
Jokowi Tunjuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro sebagai Staf Khusus Presiden

Penugasan untuk Grace Natalie dan Juri Ardiantoro dari Jokowi berlaku per hari ini.


Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

3 jam lalu

Presiden Joko Widodo di Pasar Laino Raha, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin, 13 Mei 2024. Foto: Vico - Biro Pers Sekretariat Presiden
Sekretariat Presiden Kucurkan Bantuan untuk Korban Luka Saat Kunjungan Jokowi di Kabupaten Muna

Seorang warga Kabupaten Muna terluka kejatuhan dahan pohon saat helikopter superpuma yang ditumpangi Presiden Jokowi mendarat di alun-alun.


198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

4 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberi sambutan usai meresmikan pembangunan pabrik Smelter PT Virtue Dragon Nikel Industri (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, Senin, 27 Desember 2021. Pembangunan smelter milik PT. VDNI merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan nilai investasi di kawasan tersebut mencapai Rp47 triliun dan sampai saat ini telah menyerap tenaga kerja sebanyak 16.515 orang. ANTARA FOTO/Jojon
198 PSN Rp1.614 Triliun Selesai Dibangun pada 2016-2024, Jokowi Akan Evaluasi yang Lelet

Sebanyak 198 PSN telah rampung dibangun selama periode 2016 hingga 2024, dengan nilai proyek Rp1.614 triliun, sementara yang lelet akan dievaluasi.