2. Debat Capres: Seluk Beluk Dugaan Politisasi Bansos dan BLT yang Disebut Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo
Calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bantuan sosial atau bansos jangan diberikan secara rapel. Artinya, bantuan diberikan tiap bulan, bukan tiga bulan sekali. Hal itu kandidat usungan Koalisi Perubahan ini sampaikan saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat capres terakhir.
“Karena ia harus diberi sesuai kebutuhan penerima. Kalau penerima membutuhkan saat ini. Kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya (diberikan) tiga bulan lagi. Bansos dijadikan sebagai kebutuhan,” kata Anies, di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Ahad malam, 4 Februari 2024.
Dalam debat capres itu, Ganjar Pranowo bertanya kepada Anies tentang tata kelola bansos supaya tidak ada saling klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan. Bansos memang tengah menjadi perhatian publik akhir-akhir ini karena pemerintah diduga melakukan politisasi untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca selengkapnya di sini.
3. Prabowo Janjikan Dana Abadi Budaya, RI Sudah Punya Anggaran Rp 2 Triliun di APBN
Calon presiden (Capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto, berjanji akan menyiapkan skema dana abadi budaya. Dana abadi ini, kata Prabowo, diberikan untuk memberikan dorongan dan dukungan bagi semua pelaku budaya.
Menurutnya, budaya merupakan karakter bangsa yang harus dibanggakan, dihormati, dan dilestarikan. “Kami Prabowo-Gibran merencanakan ada dana abadi budaya untuk memberi dorongan dukungan untuk semua aktor, pelaku budaya kita di semua bidang. Ini mutlak bagi kita," kata Prabowo dalam Debat Capres Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024.
Berdasarkan penelusuran Tempo, melalui data Kementerian Keuangan, pemerintah mengalokasikan rencana pencairan dana abadi kebudayaan sebesar Rp 2 triliun pada 2024. Namun, proyeksi hingga 31 Desember 2024, yakni tembus Rp 7 triliun.
Baca selengkapnya di sini.
4. Ide BUMN Jadi Koperasi, Pengamat: Pernyataan Saya Dipelintir, Mengonversi Bukan Membubarkan
Pengamat koperasi Suroto angkat bicara soal pernyataannya mengenai ide perubahan badan usaha milik negara (BUMN) dari basis perseroan menjadi basis koperasi yang ditanggapi oleh Menteri BUMN Erick Thohir.
"Pernyataan saya mengenai ide perubahan dari BUMN basis perseroan menjadi basis koperasi menuai kontroversi dan dipelintir oleh Erick Tohir," kata Suroto dalam keterangan resminya yang diterima Tempo pada Senin, 5 Februari 2024.
Suroto menjelaskan, pernyataan tersebut dia sampaikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Tim Pemenangan Nasional Anies Baswedan - Muhaminin Iskandar alias Timnas Anies-Muhaimin atau AMIN di Jakarta pada Rabu, 31 Januari 2024
Baca selengkapnya di sini.
5. Faisal Basri Serukan Pemakzulan Jokowi: Politisasi Bansos Penyelewengan APBN
Ekonom senior Universitas Indonesia sekaligus pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Faisal Basri merespons soal dugaan politisasi bantuan sosial atau Bansos yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Ia menilai hal tersebut telah melanggar hukum karena telah menyalahgunakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Faisal Basri merujuk pada ucapan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) yang mengklaim bahwa Bansos berasal dari Jokowi. Menurut Faisal Basri, Ketua Umum PAN itu telah melakukan kebohongan publik karena Bansos merupakan instrumen negara yang dibiayai oleh APBN.
"Itu jelas-jelas menyalahgunakan APBN. Jokowi harus dimakzulkan besok, jangan nunggu Oktober. Nyata-nyata sudah melakukan kriminal, melanggar Undang-undang, melakukan kejahatan," kata Faisal dalam diskusi bersama Indef di Jakarta pada Senin, 5 Februari 2024.
Baca selengkapnya di sini.
