TEMPO.CO, Jakarta - Calon presiden atau capres nomor urut 1 Anies Baswedan mengatakan bantuan sosial atau bansos jangan diberikan secara rapel. Artinya, bantuan diberikan tiap bulan, bukan tiga bulan sekali. Hal itu kandidat usungan Koalisi Perubahan ini sampaikan saat menjawab pertanyaan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dalam debat capres terakhir.
“Karena ia harus diberi sesuai kebutuhan penerima. Kalau penerima membutuhkan saat ini. Kalau dibutuhkan tiga bulan lagi, ya (diberikan) tiga bulan lagi. Bansos dijadikan sebagai kebutuhan,” kata Anies, di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, Ahad malam, 4 Februari 2024.
Dalam debat capres itu, Ganjar Pranowo bertanya kepada Anies tentang tata kelola bansos supaya tidak ada saling klaim, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan kecemburuan. Bansos memang tengah menjadi perhatian publik akhir-akhir ini karena pemerintah diduga melakukan politisasi untuk mendukung pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
“Sehingga ini menjadi satu harapan yang bisa diterima oleh rakyat,” kata Ganjar, bertanya kepada Anies.
Dugaan politisasi bansos
Pemberian bansos sesuai kebutuhan tersebut, menurut Anies, merupakan pemberian bansos tanpa pamrih. Ungkapan tersebut bisa jadi untuk menyindir Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang belakangan acap membagikan bansos secara langsung di musim kampanye. Pemberian bansos itulah yang diduga sebagai bentuk politisasi program pemerintah.
Apalagi, dua menteri Jokowi yang juga pucuk pimpinan partai pendukung Prabowo-Gibran pernah membuat pernyataan bansos merupakan dari Jokowi. Keduanya adalah Menteri Perdagangan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto yang adalah Ketua Umum Partai Golkar (Gokar).
Zulhas saat menghadiri kampanye Prabowo-Gibran di Kendal, Jawa Tengah pada Selasa, 26 Desember 2023 lalu, mengatakan bansos dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian Presiden Jokowi. Di saat bersamaan, Zulhas juga mempromosikan PAN sebagai partai pendukung Jokowi sekaligus pendukung Gibran. Cuplikan pidato yang disiarkan stasiun televisi nasional itu pun beredar di media sosial.
“Yang kasih bansos sama BLT siapa? Yang suka sama Jokowi angkat tangan! Pak Jokowi itu PAN. PAN itu Pak Jokowi. Makanya kita dukung Gibran. Cocok?” kata Zulhas.
Sedangkan Airlangga, dia meminta masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) berterima kasih kepada Jokowi saat berkunjung ke Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah dan Desa Mandalika, Lombok, pada Ahad, 14 Januari 2024. Kunjungan itu dibarengi dengan pembagian bansos berupa beras 10 kilogram kepada masyarakat NTB.
Mulanya Airlangga bertanya kepada masyarakat apakah setuju program BLT dilanjutkan. Masyarakat pun menjawab setuju. Airlangga kemudian meminta mereka mengucapkan terima kasih kepada Jokowi. Masyarakat lalu mengikuti instruksi Menko Perekonomian tersebut. Mereka kompak berterima kasih kepada Jokowi atas bansos yang diterimanya.
“Terima kasih enggak bu sama bapak presiden? Terima kasih? Jadi tolong ibu bicara terima kasih Pak Jokowi. Tolong direkam. Bisa?” kata Airlangga.
Jokowi tercacat acap andum bansos di era kampanye Pilpres 2024. Ada dua program bansos berjalan yang diberikan Jokowi, bantuan cadangan beras pemerintah (CBP) dan BLT mitigasi risiko pangan. Presiden biasa menjalankan aktivitas ini kala melakukan kunjungan dinas ke daerah. Antara lain saat mengunjungi Kantor Pos Genteng, Banyuwangi, Jawa Timur, pada 27 Desember 2023. Dalam kesempatan itu ia turut membagikan BLT El Nino.
Beberapa pekan sebelumnya, pada 13 Desember 2023, Jokowi juga menebar BLT kepada sejumlah petani senilai masing-masing Rp 1,2 juta dan paket bahan pokok di Kecamatan Kesesi, Pekalongan, Jawa Tengah. Juga pada 4 Desember 2023, saat mengunjungi Nusa Tenggara Timur untuk meninjau sejumlah proyek, Jokowi membagikan beras Bulog kepada keluarga penerima manfaat di Labuan Bajo.
Banjir bansos era kampanye
Ada dua jenis bansos yang diberikan pemerintah bertepatan dengan musim kampanye, yakni BLT El Nino untuk November dan Desember. Bantuan duit langsung ini diberikan sebesar sebesar Rp 400.000 untuk tiap keluarga penerima manfaat. Kementerian Keuangan atau Kemenkeu menggelontorkan anggaran sebesar Rp 7,52 triliun untuk program BLT El Nino ini.
Terbaru, pemerintah kembali memberikan bansos baru berupa BLT Mitigasi Risiko Pangan. BLT ini menggantikan BLT El Nino yang sebelumnya dibagikan pada akhir tahun lalu. Namun anggaran yang dikeluarkan lebih besar. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap dana yang bakal dilimpahkan pemerintah nilainya mencapai Rp 11,25 triliun. Dibagikan masing-masing Rp 200 ribu untuk keluarga penerima manfaat.
“Kalau untuk 3 bulan Rp 11,25 triliun,” kata Sri Mulyani usai konferensi pers Hasil High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat pada Senin, 29 Januari 2024 di Jakarta.
Bansos BLT Mitigasi Risiko Pangan dituding sengaja dirapel Jelang Pilpres
Juru bicara Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Angga Putra Fidrian menanggapi ihwal bansos atau BLT Mitigasi Risiko Pangan sebesar Rp200 ribu per bulan dari Januari hingga Maret 2024 yang akan dibagikan pemerintah. Bansos itu ia sebut sengaja dirapel pada Februari. Angga pun mengingatkan jangan jadikan bansos sebagai agenda politik.
“Bansos itu kan hak masyarakat yang diserahkan sama negara dan dikeluarkan sama APBN. Makanya harusnya mengikuti kebutuhan masyarakat bukan agenda politik,” kata dia saat ditemui di Tebet, Jakarta Selatan, Selasa, 30 Januari 2024.
Angga mengatakan bansos yang dikeluarkan menjelang pemungutan suara tersebut perlu dicurigai adanya kepentingan politik. Apalagi kata Angga, belum lama Jokowi menuturkan Presiden bisa memihak. Angga pun meminta Presiden memperjelas posisi keberpihakannya. Sehingga, dapat dinilai program bansos itu untuk kepentingan masyarakat atau kepentingan mendukung paslon.
Dia menilai pembagian bansos yang di rapel pada Februari bentuk kepanikan Jokowi terhadap paslon yang didukung. Penggelontoran bansos oleh Jokowi dituding sebagai salah satu cara untuk menambah suara. Kata dia, jika Jokowi yakin Paslon dukungannya menang, tentu kepala negara tak perlu menggunakan bansos sebagai alat politik.
“Kalau beliau yakin paslon yang didukungnya menang kayaknya gak perlu deh pakai bagi-bagi bansos. Jadi ini kayaknya beliau gak yakin kalau paslonnya gak menang,” kata dia.
Jokowi bantah politisasi bansos
Presiden Jokowi menyangkal soal politisasi bansos yang dapat menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran. Jokowi mengatakan pemberian bansos kepada masyarakat anggarannya juga sudah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), bukan semata keputusan eksekutif. Kepala negara mempertegas, BLT Mitigasi Risiko Pangan periode Januari hingga Maret sudah dicanangkan sejak September 2023.
“Oh, sudah dari dulu kan. Dari September,” kata Jokowi saat ditemui di Tanjung Priok, Jakarta Utara, pada Jumat, 2 Februari 2024. “Jangan dipikir keputusan kita sendiri, sudah seperti itu dalam mekanisme kenegaraan (melalui DPR).”
HENDRIK KHOIRUL MUHID | IKHSAN RELIUBUN | TIKA AYU | MICHELLE GABRIELA MOMOLE | DANIEL A. FAJRI | KORAN TEMPO| MAJALAH TEMPO
Pilihan Editor: 5 Poin Soal Bansos yang Dibicarakan Ganjar dan Anies Saat Debat Capres
