"Penganaktirian badan hukum koperasi terhadap kepemilikan aset negara (BUMN) tersebut menyebabkan rakyat Indonesia secara keseluruhan kehilangan kendali atau kontrol terhadap aset BUMN," ujar Suroto.
Suroto menuturkan, BUMN akhirnya banyak bertentangan dengan tujuan pencapaian kesejahteraan rakyat. Dia mencontohkan kasus konflik agraria. Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) menemukan, konflik tanah antara rakyat dan BUMN menjadi yang tertinggi di Indonesia.
"Dikarenakan rakyat kehilangan kendali atas BUMN tersebut, maka banyak BUMN yang dikelola secara ugal-ugalan," kata Suroto.
Lebih lanjut, Suroto menyebut dia siap berdebat terbuka dengan Erick Thohir untuk membahas persoalan ini. "Jangan membuat tuduhan yang salah dan memelintir isu hanya untuk kepentingan politik praktis."
Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menanggapi pernyataan Suroto. Erick Thohir menyebut pembubaran BUMN hanya akan memunculkan pengangguran baru di Indonesia. Sebab, sebanyak 1,6 juta orang merupakan pegawai BUMN.
"Sungguh ironis pandangan seperti itu. Jika ingin dibubarkan dan diganti dengan koperasi, maka sama saja memunculkan pengangguran baru di saat semua orang butuh lapangan pekerjaan," kata Erick Thohir dalam keterangan tertulis, Ahad, 4 Februari 2024.
Erick Thohir mengklaim, para pegawai BUMN telah membuktikan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ekonomi Indonesia yang saat ini pertumbuhannya mencapai 5 persen. Menurut Erick Thohir, seluruh korporasi milik negara pada 2023 telah menghasilkan dividen sebesar Rp 82,1 triliun.
"Jika dinilai ada kekurangan, memang tidak ada yang sempurna. Tapi kita lihat hasilnya hari ini sudah terbukti bagaimana BUMN itu bisa untung Rp 250 triliun, sudah memberikan kontribusi besar, kepada negara yang dipakai untuk program-program yang sedang dilakukan pemerintah, seperti program kesehatan, pangan," ujar Erick Thohir.
AMELIA RAHIMA SARI | ANTARA
