1. Erick Thohir Harap Negosiasi Harga Saham Divestasi Vale Rampung 2 Bulan ke Depan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (Menteri BUMN) Erick Thohir buka suara soal kabar terbaru soal divestasi saham PT Vale Indonesia Tbk. (IDX: INCO).
Erick Thohir mengatakan head of agreement (HoA) sudah diteken dengan Vale di Amerika. Sebagai informasi, HoA adalah perjanjian awal sebagai instrumen pengambilalihan saham milik penanam modal asing oleh penanang modal dalam negeri.
Dalam HoA tersebut, lanjut Erick Thohir, disepakati bahwa holding BUMN pertambangan MIND ID akan mendapatkan saham Vale Indonesia sebesar 14 persen. Dengan begitu, MIND ID akan memiliki saham perusahaan tersebut sebesar 34 persen.
"Tapi, tentu kami tetap masih berusaha negosiasi pricing atau valuasinya kepada Vale yang mudah-mudahan 1 sampai 2 bulan ke depan terselesaikan," ujar Erick Thohir dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat pada Senin, 4 Desember 2023.
Berita selengkapnya baca di sini.
2. BPK Beri Opini Wajar Tanpa Pengecualian ke Semua Kementerian/Lembaga, Kecuali Kominfo
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menjadi satu-satunya kementerian yang mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian atau WDP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sedangkan 80 laporan keuangan kementerian negara atau lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP).
"Satu LKKL yang memperoleh opini WDP adalah laporan keuangan Kominfo terkait permasalahan aset peralatan dan mesin senilai Rp 3,8 triliun dan konstruksi dalam pengerjaan senilai Rp 1,9 trilin terkait base transceiver station (BTS)," kata Ketua BPK Isma Yatun saat menyampaikan Ikhtisar Laporan Hasil Pemeriksaan (IHPS) I Tahun 2023 dalam Rapat Paripura DPR RI pada Selasa, 5 Desember 2023.
Isma menuturkan, dalam IHPS I 2023 ini, ada 134 hasil pemeriksaan atas laporan keuangan tahun 2022 pada pemerintah pusat. Selain laporan keuangan 81 LKKL, ada 40 laporan keuangan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) yang mendapat 33 opini WTP, 6 WDP, dan 1 TW (Tidak Wajar).
Berita selengkapnya baca di sini.
Selanjutnya: 3. Libur Natal dan Tahun Baru, Angkasa Pura II....
