TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menuding ada calon presiden (capres) yang tidak ingin melanjutkan program hilirisasi yang dicanangkan Presiden Jokowi. Hal itu disampaikan Bahlil dalam konferensi pers realisasi investasi triwulan III 2023 di Kantor Kementerian Investasi pada Jumat, 20 Oktober 2023.
"Sekarang ada orang yang masuk capres yang mungkin membuat program agar tidak melanjutkan hilirisasi. Nah, ini bahaya. " ujar Bahlil. "Itu tidak boleh negara dikendalikan orang seperti ini. Makanya, presiden itu harus berani. Harus punya keteguhan hati dan tahu teknis."
Sementara, Bahlil berharap presiden periode selanjutnya mau melanjutkan program hilirisassi. Pasalnya jika hilirisasi tidak dilanjutkan, kata dia, Indonesia akan kembali ke zaman penjajahan. "Di zaman Belanda, kita dikendalikan VOC karena hanya mengambil bahan baku lalu diekspor," kata Bahlil.
Soal kebijakan hilirisasi, menurut Bahlil, sempat dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY melalui Undang-Undang Minerba. Namun program tersebut belum sempat dijalanka lantaran periode kepemimpinan SBY sudah habis. Walhasil, larangan ekspor sumber daya itu akhirnya dieksekusi Presiden Jokowi.
Seperti diketahui, rezim Jokowi memang melarang ekspor sejumlah komoditas. Di antaranya bijih nikel dan bauksit. Namun Bahlil juga mengatakan bahwa hilirisasi bukan hanya untuk nikel saja. "Sektor perikanan, kehutanan, perkebunan (juga dihilirisasi). Dan kita punya sumber daya," ucap Bahlil.
Pilihan editor: Realisasi Investasi Rp 374,4 T Sepanjang Triwulan III 2023, Bahlil: Di Tahun Politik, Investor Asing Malah Agresif
