TEMPO.CO, Jakarta - Tiga menteri Kabinet Indonesia Maju gelar rapat di Kota Batam pada 17 September 2023. Rapat itu membahas soal koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan Pulau Rempang.
Rapat itu berlangsung empat jam di Hotel Marriot Batam. Ketiga menteri itu adalah Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia, Menteri Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian.
Hasil rapat itu disampaikan Bahlil. "Nanti kita komunikasi lagi dengan layak kepada masyarakat yang memang sudah secara turun temurun berada di sana," kata Bahlil.
Bahlil melanjutkan bahwa nantinya akan ada rapat rutin terkait masalah Rempang ini. “Kepala BP Batam, Gubernur Kepulauan Riau, sudah bersepakat akan kami adakan rapat,” ujarnya.
Pada 18 September 2023, Bahlil mengaku sudah menemui salah satu tokoh masyarakat Pulau Rempang. Dalam Instagram resminya, Bahlil mengungkap bahwa dirinya sedang mencari solusi bagi masyarakat Rempang dan memastikan investasi di sana tetap berjalan.
Sebelumnya, Bahlil menganggap bahwa konflik seperti di Rempang itu tidak hanya terjadi sekali. Ia menambahkan setiap ada proyek besar pasti ada konflik. “Pasti ada aja (masalah) setiap kita bangun sesuatu,” ujarnya saat menghadiri Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Rabu, 13 September 2023. Bahlil menduga konflik terjadi karena sosialisasi yang kurang berjalan baik.
Proyek di Pulau Rempang sendiri merupakan proyek strategis nasional 2023 untuk membangun Rempang Eco City. Pembangunan proyek ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 yang disahkan pada 28 Agustus.
Selain Bahlil, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto sempat mengatakan bahwa lahan tinggal masyarakat di Pulau Rempang itu tidak memiliki Hak Guna Usaha (HGU).
Sebelum datang ke Pulau Rempang, Hadi Tjahjanto mengatakan, “Masyarakat Pulau Rempang itu tidak ada sertifikat,” ujarnya pada 13 September 2023. Lokasi proyek Rempang Eco City sendiri berada di kawasan hutan seluas 17 ribu hektare. Hadi mengatakan bahwa sebelum terjadi konflik, pemerintah sudah melakukan pendekatan.
“Hampir 50 persen warga telah menerima usulan yang telah disampaikan,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah akan memberikan beasiswa kepada siswa yang tinggal di 15 titik di Pulau Rempang.
Pihaknya menyebutkan telah menyiapkan lokasi masyarakat Pulau Rempang di daerah Dapur 3 Pulau Galang, dengan luar 500 hektar. Hadi juga mengungkap bahwa masyarakat Rempang akan mendapatkan sertifikat. “Ada 37 kampung tua di batam yang akan dapat sertifikat hak milik,” ujar Hadi.
Sampai saat ini, BP Batam telah menargetkan pengosongan wilayah Pulau Rempang harus selesai sebelum 28 September 2023. BP Batam mengklaim bahwa pada 14 September 2023 sudah ada 87 rumah yang mendaftar untuk direlokasi.
Setelah kunjungi Pulau Rempang, Hadi Tjahjanto mengatakan, hak pengelolaan lahan (HPL) di Pulau Rempang, Kota Batam untuk investor masih dalam proses pengukuran.
"Yang (HPL BP Batam di Pulau Rempang) itu masih dalam proses," kata Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan awak media perihal luasan HPL BP Batam yang sudah dikeluarkan ATR-BPN di Pulau Rempang, Kota Batam.
Hadi mengatakan, saat ini masih dalam proses pengukuran di lapangan supaya lahan tersebut clear and clean. "Kami masih minta supaya clean and clear, setelah itu baru kita serahkan HPL, sesuai dengan hasil pengukuran di lapangan, karena di sana sekarang masih dalam proses pengukuran," kata Hadi usai melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) tentang Percepatan Pengembangan Investasi Ramah Lingkungan di Kawasan Pulau Rempang, Kota Batam di Hotel Marriot Harbourbay, Ahad 17 September 2023
ANANDA BINTANG I YOGI EKA SAHPUTRA I SDA
Pilihan Editor: Profil Xinyi Group yang Disebut Menteri Bahlil Buat Indonesia Merugi Bila Tak Jadi Investasi di Pulau Rempang
