Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Profil Xinyi Group yang Disebut Menteri Bahlil Buat Indonesia Merugi Bila Tak Jadi Investasi di Pulau Rempang

image-gnews
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kiri) bersama CEO Xinyi Group Gerry Tung (kanan) dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Xinyi Group di Wuhu, China, Selasa (18/7/2023). (ANTARA/HO-Kementerian Investasi/BKPM)
Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia (kiri) bersama CEO Xinyi Group Gerry Tung (kanan) dalam kunjungan kerja ke fasilitas produksi Xinyi Group di Wuhu, China, Selasa (18/7/2023). (ANTARA/HO-Kementerian Investasi/BKPM)
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia bakal merugi jika perusahaan China Xinyi Group batal investasi di Pulau Rempang, Batam. Potensi ketekorannya tembus Rp300 triliun lebih. Kerugian itu mencakup pendapatan pemerintah maupun perekonomian masyarakat.

"Ini investasinya total Rp300 triliun lebih, tahap pertama itu Rp175 triliun. Kalau ini lepas, itu berarti potensi pendapatan asli daerah (PAD) dan penciptaan lapangan pekerjaan untuk saudara-saudara kita di sini itu akan hilang," ujar Bahlil melalui keterangan resmi, pada Senin, 18 September 2023.

Pada Juli lalu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana investasi Xinyi Grup di Kawasan Rempang Eco City yang terletak di Batam, Kepulauan Riau. Sebelumnya, Bahlil pun telah mengunjungi kantor perusahaan tersebut di Wuhu Cina. 

"Saya lihat Xinyi adalah salah satu pemain yang terbesar di dunia yang insyaallah akan melakukan investasi di Indonesia, di Rempang," ucap Bahlil pada 18 Juli 2023.

Profil Xinyi Group

Xinyi Group merupakan perusahaan multinasional berbasis di Hong Kong, Cina. Didirikan oleh Yin Yee Lee pada November 1988. Beroperasi di seluruh dunia melalui segmen bisnis kaca apung, kaca mobil, dan kaca arsitektur. Kaca buatan Xinyi Group acap ditemui di sektor otomotif, konstruksi, dan energi. Maklum, perusahaan ini memang dikenal sebagai salah satu produsen kaca terbesar.

Selain malang melintang di bisnis kaca, Xinyi Group juga berfokus pada lini energi terbarukan. Beberapa di antaranya Xinyi Group memiliki lahan solar farm, silikon industri, polisilikon, film surya, industrial ES, civil ES, juga tenaga surya atap. Saat ini Xinyi Group memiliki 13 Taman Industri dan 22 ribu karyawan global, yang dilengkapi dengan sarana serta prasarana termutakhir.

Beberapa perusahaan yang bergerak di bawah naungan Xinyi Group yaitu Xinyi Glass, Xinyi Solar, Xinyi Energi, dan Xinyi Electric Storage. Total aset yang dimiliki grup perusahaan ini adalah US$ 15,3 miliar dengan total nilai pasar sebesar US$ 30 miliar. Untuk berinvestasi di Pulau Rempang, Batam, perusahaan raksasa ini disebut menggelontorkan rupiah hingga mencapai Rp 381 triliun hingga 2080.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Investasi dan Konflik Rempang

Rencana investasi Xinyi Group ini sebelumnya diungkapkan Bahlil Lahadalia. Bahkan Bahlil pun telah mengunjungi kantor perusahaan ini di Wuhu, Cina. Namun di tengah rencana tersebut, Rempang justru memanas. Hal itu dipicu konflik agraria yang mewarnai pembebasan lahan untuk Proyek Strategis Nasional bertajuk Rempang Eco City ini.

Warga setempat tak mau digusur dari tempat tinggal mereka. Bahkan pada 7 September 2023, terjadi bentrok antara warga dan aparat gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, dan Badan Pengusaha atau BP Batam. Kisruh itu dipicu aparat yang memaksa masuk ke kampung adat Rempang untuk pemasangan patok proyek.

Kendati pecah konflik, Bahlil menilai rencana investasi di Rempang harus tetap berjalan demi kepentingan rakyat. Menurutnya, investasi ini diperlukan untuk menggerakkan roda ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Bahlil mengatakan penanaman modal asing global terbesar saat ini ada di negara tetangga. Untuk itu Indonesia sedang bersaing menarik investor asing masuk ke dalam negeri.

“Ini kami ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita menunggunya terlalu lama, emang dia (Xinyi Group) mau tunggu kita. Kita butuh mereka tapi juga kita harus hargai yang di dalam,” kata Bahlil.

HENDRIK KHOIRUL MUHID  | RIRI RAHAYU  I  ANDIKA DWI

Pilihan Editor: Bahlil Soal Investasi di Rempang Eco City: Bukan Seperti menanam Buah, Kita Berkompetisi

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Catat Sejumlah Janji Menteri Bahlil kepada Warga Pulau Rempang, Hunian Baru sampai Buat Museum

6 menit lalu

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia ketika ditemui di Komplek DPR RI, Rabu, 13 September 2023. TEMPO/Riri Rahayu
Catat Sejumlah Janji Menteri Bahlil kepada Warga Pulau Rempang, Hunian Baru sampai Buat Museum

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjanjikan beberapa hal terhadap masyarakat Pulau Rempang. Apa saja?


Masyarakat Sipil Bentuk Posko Bantuan Hukum di Rempang, Warga Dipersilakan Melapor

3 jam lalu

Spanduk imbauan tempat pendaftaran relokasi warga Rempang, Kota Batam, Selasa, 12 September 2023. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Masyarakat Sipil Bentuk Posko Bantuan Hukum di Rempang, Warga Dipersilakan Melapor

Posko ini diharapkan menjadi jawaban dan jaminan terpunuhinya hak-hak masyarakat Rempang terhadap layanan hukum.


Jokowi Kantongi Rp 20 T dari Aguan Cs untuk IKN, Ini Daftar Proyeknya

8 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kedua kiri) saat meninjau media center KTT ke-43 ASEAN 2023 di JCC, Jakarta, Jumat 1 September 2023. ANTARA FOTO/Media Center KTT ASEAN 2023/Zabur Karuru
Jokowi Kantongi Rp 20 T dari Aguan Cs untuk IKN, Ini Daftar Proyeknya

Jokowi dalam pidatonya kemarin menekankan bahwa pembangunan IKN merupakan upaya pemerintah untuk memeratakan perekonomian di Tanah Air.


Tolak Relokasi, Warga Rempang Sampaikan 10 Tuntutan di Depan Kepala BP Batam

9 jam lalu

Kepala BP Batam saat melakukan sosialisasi kepada warga Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, Kamis (21/9/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Tolak Relokasi, Warga Rempang Sampaikan 10 Tuntutan di Depan Kepala BP Batam

Surat pernyataan tersebut membuat Kepala BP Batam bereaksi. "Yang kamu bacakan ini siapa yang bertanggung jawab," kata Rudi kepada warga Rempang itu.


10 Investor Gelontorkan Rp 20 Triliun di IKN, Jokowi: Dulunya Jawa Sentris, Kita Tarik jadi Indonesia Sentris

12 jam lalu

Presiden Joko Widodo (ketujuh kiri) didampingi Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono (delapan kiri), Menteri Investasi/Kepala BKPB Bahlil Lahadalia (Keenam kiri), Menteri PUPR  Basuki Hadimuljono (kedua kanan), Mensesneg Pratikno (kanan), Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor (kelima kiri) dan para pimpinan konsorsium pengusaha Indonesia melakukan seremoni peletakan batu pertama Hotel Nusantara di Kawasan IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis 21 September 2023. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
10 Investor Gelontorkan Rp 20 Triliun di IKN, Jokowi: Dulunya Jawa Sentris, Kita Tarik jadi Indonesia Sentris

Sepuluh investor dalam negeri menggelontorkan investasi sebesar Rp 20 triliun untuk membangun beragam fasilitas publik di IKN.


KontraS Sebut Kebijakan Jokowi Tak Sejalan Dengan Janji Politiknya 4 Tahun Lalu

12 jam lalu

Presiden Jokowi (kanan) didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya (kiri) meninjau pembibitan tanaman di Persemaian Mentawir, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis, 21 September 2023. Presiden meninjau langsung perkembangan pembibitan 38 jenis bibit tanaman yang nantinya untuk mendukung penghijauan di Ibu Kota Nusantara (IKN). ANTARA/Sigid Kurniawan
KontraS Sebut Kebijakan Jokowi Tak Sejalan Dengan Janji Politiknya 4 Tahun Lalu

KontraS menyatakan kebijakan Jokowi soal PSN tak sejalan dengan janji politiknya 4 tahun lalu.


Komnas HAM Duga Ada Penggunaan Kekuatan Berlebihan di Konflik Pulau Rempang

18 jam lalu

Mobil polisi melintas di permukiman warga Kampung Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kamis 14 September 2023. TEMPO/YOGI EKA SAHPUTRA
Komnas HAM Duga Ada Penggunaan Kekuatan Berlebihan di Konflik Pulau Rempang

Komnas HAM masih was-was dengan adanya ancaman eskalasi yang jauh lebih besar di Pulau Rempang pada 28 September 2023.


RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

19 jam lalu

Luhut Binsar Pandjaitan yang dijuluki sebagai Menteri Segalanya ini, bukan hanya sekali merangkap sejumlah jabatan. Sebelumnya Luhut ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi pimpinan sementara di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), menggantikan Edhy Prabowo yang diciduk KPK. REUTERS/Darren Whiteside
RI Memasuki Tahun Politik, Luhut: Investasi Tidak Boleh Berhenti Hanya karena Pemilu

Menteri Luhut yakin bahwa meskipun Indonesia tengah memasuki tahun politik, realisasi investasi di dalam negeri dapat terus berlangsung.


Warga Pulau Rempang Pertanyakan Kejelasan Ganti Rugi ke Kepala BP Batam

22 jam lalu

Kepala BP Batam saat melakukan sosialisasi kepada warga Pasir Panjang, Pulau Rempang, Batam, Kamis (21/9/2023). TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Warga Pulau Rempang Pertanyakan Kejelasan Ganti Rugi ke Kepala BP Batam

Warga Pulau Rempang menyatakan sejumlah lahan mereka tak masuk dalam perhitungan ganti rugi. Ada juga yang tak sesuai nilainya.


3 Langkah Pemerintah dan Polri Selesaikan Konflik di Pulau Rempang

1 hari lalu

Masyarakat Melayu Bersatu menggelar demonstrasi di depan Kantor BP Batam pada Rabu, 23 Agustus 2023. Mereka menolak rencana relokasi 16 kampung adat di Pulau Rempang dan Pulau Galang. TEMPO/YOGI EKA SAHPUTRA
3 Langkah Pemerintah dan Polri Selesaikan Konflik di Pulau Rempang

Kapolri Listyo Sigit mengatakan Polri memperkuat sosialisasi ke masyarakat sebagai prioritas utama dalam menyelesaikan konflik di Pulau Rempang.