Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Program Hilirisasi Lewat Larangan Ekspor, Ekonom: Banyak Hambatan, Siapkan Strategi Dagang dan Politik

image-gnews
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kanan), Menteri BUMN Erick Tohir (kedua kanan) dan Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) Rachmat Makassau (keempat kanan) saat meninjau proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Dusun Otak Keris, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, Selasa 20 Juni 2023. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sebagai bagian program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Presiden Joko Widodo (keempat kiri) bersama Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan (ketiga kanan), Menteri BUMN Erick Tohir (kedua kanan) dan Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) Rachmat Makassau (keempat kanan) saat meninjau proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Dusun Otak Keris, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, Selasa 20 Juni 2023. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sebagai bagian program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan pemerintah mesti menyiapkan strategi untuk menghadapi tantangan eksternal yang menghambat hilirisasi. Pasalnya, pemerintah menggunakan skema kebijakan larangan ekspor bahan mentah. 

Faisal mengatakan ruang gerak kebijakan Indonesia sebagai negara berkembang dibatasi aturan World Trade Organization (WTO). Indonesia bahkan sudah digugat perkara kebijakan larangan ekspor bijih nikel. "Kalau kebijakan larangan ekspor diperluas dari mineral ke perkebunan, pasti menghadapi hal sama," ujar Faisal kepada Tempo, Kamis malam, 13 Juli 2023.

Oleh karena itu, kata Faisal, pemerintah mesti serius melakukan persiapan dari segi diplomasi perdagangan, riset, dan argumentasi. Termasuk menjalin kerja sama dengan negara berkembang lainnya, yang punya kepentingan sama. "Artinya, ada strategi perdagangan dan politik luar negeri," ujar Faisal.

Adapun sebelumnya, Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif, mengakui trade barrier atau hambatan yang membatasi arus perdagangan antarnegara. masih menjadi tantangan program hilirisasi pemerintah.

Soal gugatan nikel di WTO, tahun lalu putusan akhir panel WTO di Despute Settlement Bodu (DSB) menyatakan bahwa kebijakan larangan ekspor dan pemurnian mineral nikel di Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO. 

"Ini kemungkinan bisa kita hadapi dalam kebijakan pelarangan ekspor bijih bauksit," kata Irwandy dalam diskusi Untung Rugi Larangan Ekspor Mineral Mentah yang digelar virtual pada Senin, 12 Juni 2023.

Namun tampaknya, kebijakan larangan ekspor sumber daya bakal dilanjutkan pemerintah. Bahkan, rencana menyetop ekspor gas beberapa kali disampaikan Menko Marves, Luhut Binsar Pandjaitan. Dia mengatakan bakal mengusulkan penyetopan ekspor tersebut kepada Presiden Jokowi.

"Kontrak yang sudah ada disiapkan, tapi yang sudah habis masa berlakunya disetop," kata Luhut dalam wawancara di sebuah media televisi nasional, belum lama ini.

Luhut mengatakan gas dari dalam negeri tersebut akan dihilirkan menjadi produk petrokomia. Bersamaan dengan penghiliran tersebut, pemerintah akan meninjau struktur harga gas agar bisa ditekan dari US$ 6 per MMBTU menjadi US$ 5 per MMBTU.

 



RIRI RAHAYU | CAESAR AKBAR

Pilihan editor: Menteri Teten Bicara Koperasi untuk Hilirisasi, Pengamat: Bubarkan Koperasi Abal-abal Dulu

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jepang Larang Perdagangan Mobil Bekas ke Rusia, Bernilai Rp31,02 Triliun

2 hari lalu

Mobil bekas Toyota yang dijual di dealer di Moskow, Rusia, 8 Juli 2016. REUTERS/Sergei Karpukhin
Jepang Larang Perdagangan Mobil Bekas ke Rusia, Bernilai Rp31,02 Triliun

Jepang melarang sebagian besar penjualan mobil bekas ke Rusia dengan nilai perdagangan sebesar Rp31,02 triliun per tahun.


LPS Akan Publikasikan Terbitan Berkala Oktober Mendatang

4 hari lalu

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melakukan Konferensi Pers terkait Tingkat Bunga Penjaminan (TBP) di Gedung Pacific Century Place, SCBD, Jakarta, Jumat, 29 September 2023. TEMPO/Defara Dhanya
LPS Akan Publikasikan Terbitan Berkala Oktober Mendatang

Ketua Dewan Komisioner LPS, Purbaya Yudhi Sadewa, mengatakan LPS akan mempublikasikan terbitan berkala mulai 11 Oktober mendatang.


Masyarakat Yakini Pasir Pantai Kejawanan Cirebon Bisa Sembuhkan Penyakit, Mahasiswa Unpad Lakukan Riset

7 hari lalu

Wisatawan bermain air di Pantai Kejawanan, Cirebon, Jawa Barat, 25 DEsember 2015. Pantai ini menjadi pilihan wisata murah saat libur Natal dan Tahun Baru karena memiliki perairannya yang dangkal dan berarus tenang. TEMPO/Prima Mulia
Masyarakat Yakini Pasir Pantai Kejawanan Cirebon Bisa Sembuhkan Penyakit, Mahasiswa Unpad Lakukan Riset

Tim mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) mendalami sejauh mana khasiat lumpur pasir di pantai Kejawanan.


Ekonom: Hilirisasi Kunci Menjaga Kinerja Investasi di Tahun Politik

8 hari lalu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Presiden Komisaris AMNT Hilmi Panigoro (kiri) dan Presiden Direktur PT Amman Mineral Nusa Tenggara (PT AMNT) Rachmat Makassau (ketiga kanan) saat meninjau proyek pembangunan smelter PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) di Dusun Otak Keris, Maluk, Sumbawa Barat, NTB, Selasa 20 Juni 2023. Pemerintah mendorong pembangunan fasilitas pengolahan mineral atau smelter sebagai bagian program hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah komoditas sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi Indonesia. ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi
Ekonom: Hilirisasi Kunci Menjaga Kinerja Investasi di Tahun Politik

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro berpendapat hilirisasi bisa menjadi kunci untuk menjaga kinerja investasi pada tahun politik.


Jadi Tulang Punggung Industri Nikel, AEER: Buruh Malah Jadi Pihak Paling Menderita

8 hari lalu

Ilustrasi buruh. Pixabay
Jadi Tulang Punggung Industri Nikel, AEER: Buruh Malah Jadi Pihak Paling Menderita

Ironisnya, buruh juga menjadi pihak yang paling menderita akibat minimnya penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).


AEER: Hilirisasi Nikel Tak Kurangi Kemiskinan, 95 Persen Pendapatan Morowali Menguap ke Luar Daerah

8 hari lalu

Ilustrasi  smelter nikel. REUTERS
AEER: Hilirisasi Nikel Tak Kurangi Kemiskinan, 95 Persen Pendapatan Morowali Menguap ke Luar Daerah

Peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Arianto Sangadji mengatakan bahwa hilirasasi nikel tidak menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan.


Soroti Ketenagakerjaan di Industri Nikel, Faisal Basri: Kita Dijual Murah

8 hari lalu

Ekonom Faisal Basri dalam diskusi Ngobrol @Tempo bertajuk
Soroti Ketenagakerjaan di Industri Nikel, Faisal Basri: Kita Dijual Murah

Dalam laporan Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER), China disebutkan sebagai penentu di balik kesuksesan hilirisasi nikel di Indonesia.


Bos OJK Jelaskan Manfaat Riset Lebih Besar Dibanding Biayanya

8 hari lalu

Tangkapan virtual Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Agustus 2023, di Jakarta, Selasa 5 September 2023. ANTARA/M. Baqir Idrus Alatas
Bos OJK Jelaskan Manfaat Riset Lebih Besar Dibanding Biayanya

Bos OJK menegaskan pentingnya riset dalam sebuah negara.


Luhut Klaim Indonesia Menjadi Panutan Negara Lain terkait Hilirisasi, Digitalisasi, dan Dana Desa

9 hari lalu

Luhut Binsar Pandjaitan. TEMPO/ Moh Khory Alfarizi
Luhut Klaim Indonesia Menjadi Panutan Negara Lain terkait Hilirisasi, Digitalisasi, dan Dana Desa

Menteri Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan Indonesia menjadi panutan negara lain di bidang hilirisasi, digitalisasi, dan dana desa.


OJK Resmi Luncurkan Jurnal Internasional untuk Sektor Keuangan

9 hari lalu

Gedung OJK, Jakarta.
OJK Resmi Luncurkan Jurnal Internasional untuk Sektor Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi meluncurkan International Journal of Financial System (IJFS) pada hari ini, Senin, 25 September 2023.