Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sri Mulyani Sebut 4 UU yang Diketok DPR Ini Bikin Ekonomi RI Tumbuh Cepat dan Resilien

image-gnews
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN tahun 2024 dalam Rapat Paripurna ke-23 masa persidangan V tahun 2022-2023 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan pemerintah  mendapatkan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) untuk mempercepat pemulihan ekonomi pada 2022. Salah satunya adalah dengan melaksanakan agenda reformasi struktural.

Berbagai legislasi penting seperti Undang-Undang Cipta Kerja, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) telah dibahas dan disetujui DPR.

“Langkah-langkah ini menjadi landasan penting bagi berlanjutnya pemulihan dan penguatan ekonomi Indonesia hari ini dan ke depan,” ujar Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-29 yang disiarkan langsung di akun YouTube DPR RI pada Selasa, 11 Juli 2023.

Dengan berbagai kebijakan tersebut, menurut Sri Mulyani, pemulihan ekonomi Indonesia tumbuh dengan cepat dan resilien. Bahkan, ekonomi Indonesia pada 2022 tumbuh 5,31 persen atau di atas target anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2022 yaitu 5,2 persen. 

Sementara, level produk domestik bruto (PDB) riil pada 2022 sudah mencapai 7 persen, di atas PDB sebelum pandemi Covid-19 pada 2019. Capaian ini, Sri Mulyani berujar, menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang mampu terus melakukan ekspansi secara robust dan konsisten.

“Terutama di tengah dinamika perekonomian global yang sangat volatile. Pada periode tersebut yang telah menyebabkan banyak negara kembali mengalami perlemahan ekonomi,” ucap dia.

Selanjutnya: Selain itu, bendahara negara tersebut menyebutkan... 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kawal Putusan Judicial Review Omnibus Law, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di MK

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Buruh Said Iqbal berorasi saat atusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh menggelar aksi di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Rabu 26 Juli 2023. Dalam aksi kali ini ada tiga isu yang diusung yakni cabut omnibus law UU Cipta Kerja, naikkan upah minimum 2024 sebesar 15%, dan cabut UU Kesehatan. TEMPO/Subekti.
Kawal Putusan Judicial Review Omnibus Law, Partai Buruh Akan Gelar Aksi di MK

Partai Buruh akan menyampaikan dua tuntutan utama dalam aksi yang digelar Senin, 2 Oktober 2023. Diantaranya cabut OMnibus Law UU Cipta Kerja.


Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

7 jam lalu

Said Iqbal berorasi di hadapan para buruh di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Jl. Gatot Subroto, Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Kamis, 21 September 2023. Para buruh berasal dari Jakarta, Bogor, Tanggerang, dan Bekasi mengusung dua tuntutan yaitu kenaikan upah 2024 sebesar 15 persen dengan alasan bahwa Indonesia sudah masuk sebagai negara Upper Middle Income Country dan pencabutan omnibus law UU Cipta. Tempo/Magang/Joseph.
Partai Buruh Akan Unjuk Rasa Kawal Putusan soal Gugatan UU Cipta Kerja

Partai Buruh akan berunjuk rasa di gedung Mahkamah Konstitusi untuk mengawal putusan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 6 tahun 2023.


DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

16 jam lalu

Ketua DPR Kevin McCarthy berbicara kepada wartawan saat konferensi pers tentang penutupan pemerintah AS di Capitol di Washington, 29 September 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
DPR Tolak RUU Pendanaan Sementara, Pemerintah AS Tutup Besok

Anggota Republik garis keras di DPR menolak RUU pendanaan sementara, akibatnya lembaga Pemerintah AS ditutup mulai besok karena tidak ada anggaran.


IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

20 jam lalu

Ketua IM57+, Mochamad Praswad Nugraha,  memberikan sambutan dalam Dies Natalis ke-2 IM57+ Intitute pada 29 September 2023 di Gedung Pusat Perfilman Usmar Ismail, Jakarta Selatan.
IM57+ Sampaikan 5 Sikap untuk Melawan Kriminalisasi

IM57+ deklarasi untuk melawan kriminalisasi di era reformasi. Mengajak masyarakat sipil untuk berkonsolidasi melawan kriminalisasi.


Hadiri Berlin Global Dialogue, Sri Mulyani: Indonesia akan Jadi Model Keberhasilan Transisi Energi Hijau

1 hari lalu

Petugas memegang alat pengisi daya kendaraan listrik dalam pameran Festival Energi Terbarukan [RE]Spark di Jakarta, Kamis 2 Juni 2022. Kegiatan tersebut dalam rangka memfasilitasi startup energi terbarukan yang telah tergabung dalam program inkubasi dan akselerasi New Energy Nexus Indonesia serta mitra-mitra startup inovatif lainnya untuk menunjukan inovasinya demi tercipta ekonomi hijau di Indonesia. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan
Hadiri Berlin Global Dialogue, Sri Mulyani: Indonesia akan Jadi Model Keberhasilan Transisi Energi Hijau

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir di Berlin Global Dialogue di Berlin, Jerman. Sebut Indonesia akan jadi model keberhasilan transisi energi hijau.


Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

1 hari lalu

Sebuah masjid berada di dekat lahan yang rencananya akan dijadikan tempat relokasi warga di Tanjung Banon, Sembulang, Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, Rabu, 27 September 2023. Sebanyak 700 KK warga yang terdampak relokasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco-City Pulau Rempang tahap pertama akan mendapatkan hunian baru dengan tipe 45 senilai Rp120 juta dengan luas tanah maksimal 500 meter persegi. ANTARA/Teguh Prihatna
Komnas HAM Minta Komisi III DPR Panggil Pemerintah dan BP Batam soal Konflik Rempang

Perkara di Rempang, kata Sahroni, hanya bisa dilakukan dengan humanis oleh pemerintah pusat dan daerah.


Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

1 hari lalu

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul dalam foto bersama usai mengikuti Seminar Nasional (Semnas) di Jakarta, Jumat (22/9/2023). Foto: Hira/nr
Inosentius Samsul: Satu Data Meniscayakan Integrasi Antar-Lembaga

Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menekankan satu data meniscayakan adanya integrasi antar-lembaga yang menjadi 'produsen' dari data itu sendiri.


Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi

1 hari lalu

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Sarmuji saat memimpin Rapat Dengar Pendapat dengan enam direktur utama dari enam subholding di Ruang Rapat Komisi VI, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (26/9/2023). Foto: Oji/nr
Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi

Komisi VI Dorong Enam 'Subholding' PT Pertamina Tingkatkan Manajemen dan Digitalisasi


Komisi III DPR RI Bantah Tidak Sensitif soal Polemik Pulau Rempang

1 hari lalu

Bendahara Umum (Bendum) Partai Nasional Demokrat atau NasDem Ahmad Sahroni saat hendak melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal ucapan Anies Baswedan bakal pilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres ke Bareskrim Polri, Senin, 4 September 2023 Tempo/Eka Yudha Saputra
Komisi III DPR RI Bantah Tidak Sensitif soal Polemik Pulau Rempang

Komisi III DPR RI bantah kritikan bahwa komisinya tidak sensitif soal konflik Rempang. Pemanggilan para pihak yang berkonflik di Rempang akan dijawalkan segera.


Satgas Cipta Kerja Dorong Anak Muda Berani Berwirausaha

2 hari lalu

Satgas Cipta Kerja Dorong Anak Muda Berani Berwirausaha

Hadirnya UUCK memudahkan pemuda untuk mendirikan dan menjalankan UMKM.