TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Perdagangan (Kemendag) menanggapi permintaan pedagang soal suplai produk UMKM pasca pelarangan bisnis baju bekas impor atau thrifting. Seperti diketahui, pemerintah sempat berjanji akan memberikan suplai produk lokal agar pedagang tak lagi menjual baju bekas impor.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN) Kemendag Moga Simatupang berujar pihaknya dan Kementerian Koperasi dan UKM telah bertemu dengan para pedagang. Dalam pertemuan itu, pemerintah menegaskan pedagang masih boleh menjual baju bekas impor yang terlanjur dimiliki. Namun setelah stok habis, tak boleh lagi melakukan impor baju bekas.
"Kementerian Koperasi dan UKM sudah buat hotline, tinggal kontak untuk dapat pasokan baru produk lokal," tutur Moga saat ditemui di Kawasan Industri Keroncong, Banten pada Jumat, 9 Juni 2023.
Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014, ujar Moga, importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru, apapun bentuknya. Sehingga impor barang bekas tidak dibolehkan, kecuali untuk kebutuhan investasi.
Lebih lanjut, dia menekankan pelarangan bisnis baju bekas impor akan menggangu industri dalam negeri. Sebab, harga pakaian bekas jauh lebih murah, sehingga produk lokal akan kalah saing di pasaran.
"Kalau thrifting mengganggu industri lokal. Rp100 ribu bisa dapat 3-4 potong, bagaimana UMKM mau bersaing," kata Moga.
Selanjutnya: Kemendag menyatakan akan terus ...
