"Sedangkan untuk petani, yang dipersoalkan adalah terkait dengan keberadaan bank tanah yang memudahkan korporasi merampas tanah rakyat, importir melakukan impor beras, daging, garam, dan lain-lain saat panen raya., serta dihapusnya sanksi pidana bagi importir yang mengimpor saat panen raya," katanya.
Selain itu, Said Iqbal berujar Partai Buruh juga menyuarakan agar ketentuan mengenai parliamentary threshold dicabut, Menurutnya, Partai Buruh memandang parliamentary threshold mengancam demokrasi.
“Dalam simulasi yang dibuat, Partai Buruh berkeyakinan mendapat 30 kursi di 16 provinsi dan 29 dapil,” kata Said Iqbal menyampaikan mengapa pihaknya mengajukan judicial review terhadap parliamentary threshold.
Namun demikian, dari 30 kursi tersebut, jumlah suara yang didapat hanya 4,5 juta. Di mana kursi yang didapat Partai Buruh dengan mengambil kursi kedua terakhir. Dia mencontohkan di Jabar V ada 9 kursi, maka Partai Buruh memproyeksikan mendapat kursi ke 8.
“Total suara yang bisa didapat adalah 4,5 juta. Sedangkan parliamentary threshold 2024 diperkirakan 6 juta suara. Kan nggak adil. Mengancam demokrasi. Masak suara kami hangus hanya karena tidak mencapai 6 juta suara,” ujar Said Iqbal.
Sementara itu, Partai Buruh menilai RUU Kesehatan tidak sejalan dengan prinsip jaminan sosial, karena akan menempatkan BPJS di bawah kementerian. Tidak lagi di bawah presiden seperti yang saat ini berjalan. Belum lagi terkait dengan dewan pengawas dari unsur buruh yang dikurangi.
“Kami mendukung sikap Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang menolak RUU Kesehatan,” kata Said Iqbal.
Terakhir, Partai Buruh juga mendesak agar RUU PPRT segera disahkan, mengingat sudah lebih dari 18 tahun RUU ini tak kunjung disahkan. Padahal, keberadaan dari beleid ini sangat dinantikan para pekerja rumah tangga, yang hingga saat ini belum memiliki payung hukum.
Pilihan Editor: Partai Buruh saat May Day: Deklarasikan Koalisi Orang Kecil dan Sebut 50 Ribu Massa Aksi Siap Demo
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
