TEMPO.CO, Jakarta - Kasus Meikarta terus berlanjut. Terbaru, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memanggil bos Meikarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi VI DPR RI membahas permasalahan apartemen Meikarta di Senayan, Jakarta pada Senin, 13 Februari 2023. Salah satu yang jadi bahasan adalah soal pengembalian dana yang diminta oleh konsumen.
Meikarta Tawarkan Opsi Titip Jual, Bukan Refund
Pengembang Meikarta PT Mahkota Sentosa Utama atau PT MSU, anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk (LPCK), menawarkan opsi secondary market atau titip jual bagi konsumen yang belum mendapat unit dan ingin dana dikembalikan.
Presiden Direktur PT Lippo Karawaci Tbk Ketut Budi Wijaya juga mengatakan bukan refund yang akan dilakukan kepada 130 konsumen yang meminta pengembalian dana. "Jadi, untuk ini tetap diperjualbelikan melalui secondary market namanya ya," kata Ketut.
Lebih lanjut, dia mengatakan tahun 2023 ini ada 2.200 unit yang ditargetkan selesai. Adapun yang sudah dibangun saat ini ada 7 blok di 14 tower. "Yang sudah dihuni kurang lebih 7 tower," kata Ketut.
"Ada 130 konsumen yang merasa ingin meminta uang yang sudah disetor kembali sehubungan dengan unit yang dipesan belum selesai. Tadi kami sudah dipaparkan oleh manajemen bagaimana supply dan demand Meikarta ini," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat meninjau kawasan Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa, 14 Februari 2023.
Beda Titip Jual dengan Refund
Secondary market atau titip jual dan refund adalah dua hal yang berbeda. Dasco mengatakan manajemen Meikarta mengambil keputusan akan melakukan proses titip jual melalui secondary market terhadap unit milik konsumen yang meminta pengembalian dana.
Artinya, unit tersebut akan dijual kembali oleh manajemen Meikarta melalui pasar sekunder atau secondary market. Jika sudah laku, konsumen tersebut baru akan menerima kembali uangnya. Sementara jika refund, uang langsung kembali pada konsumen.
"Tadi saya minta berapa lama manajemen melihat arus suplai demand, paling lama empat minggu atau sebulan. Itu 130 selesai, kami anggap apa yang dikeluhkan konsumen selesai," ujar Dasco.
Lebih lanjut, dia mengatakan DPR RI melalui komisi terkait akan memantau proses kelancaran pembangunan dan serah terima unit-unit yang sudah selesai, serta melakukan pendampingan kepada konsumen yang membeli agar haknya bisa terpenuhi.
