TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai kebijakan pemerintah yang menjadikan pengembangan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 dan Bumi Serpong Damai (BSD) ke dalam Proyek Strategis Nasional atau PSN tidak tepat.
Alih-alih memilih PIK 2 dan BSD, menurut Trubus, pemerintah lebih baik melanjutkan proyek mangkrak seperti Hambalang. Pengembangan PIK 2 dan BSD telah digarap oleh perusahaan swasta, sedangkan proyek Hambalang masih terbengkalai hingga saat ini akibat kasus korupsi.
Baca Juga:
Selain itu, kata Trubus, PSN lebih kepada proyek yang sifatnya populis atau demi kepentingan rakyat banyak dan bukan sekelompok elit saja. Selain itu, juga untuk proyek-proyek yang belum berjalan.
"Menurut saya kenapa kok gak Hambalang saja yang dijadikan PSN, yang mangkrak. (PIK 2 dan BSD) itu kan proyek yang sudah menjadi kue manis," katanya kepada Tempo pada Rabu, 27 Maret 2024.
Pasalnya, proyek Hambalang telah menghabiskan banyak anggaran. Pada September 2013, Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengungkapkan kerugian negara akibat proyek ini mencapai Rp 463,67 miliar. "Dilanjutkan saja. Kan paling tidak jadi berfungsi."
Sementara itu, BSD sudah jadi kawasan yang dihuni banyak penduduk. Trubus mempertanyakan, apakah selama ini pihak swasta yang jadi pengembang kesulitan dalam menghadapi masyarakat di sekitarnya untuk melepaskan hak tanah mereka.
Menurut dia, kalau pemerintah memang ingin turut serta dalam pengembangan PIK 2 dan BSD, mestinya ikut sejak awal. "Ini kan sudah jadi sesuatu. Kenapa BSD?"
Selain Hambalang, Trubus merekomendasikan peoyek Meikarta yang juga tidak jelas ujungnya hingga saat ini. "Kenapa gak Meikarta itu? Banyak masyarakat yang sudah dikorbankan, kenapa gak pemerintah ada di situ?" ucapnya.
Trubus menuturkan, proyek Meikarta di Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi milik Lippo Group itu bisa dilanjutkan oleh pemerintah. Proyek ini akan lebih strategis untuk dijadikan PSN karena dekat dengan infrastruktur arah ke Jawa.
"Yang kepentingan publiknya sudah kelihatan, karena banyak sekali masyarakat yang istilahnya di-PHP oleh pihak pengembang. (Tapi) kok ujug-ujug ada BSD yang membuat publik agak terkejut. BSD kan selama ini gak ada masalah," tuturnya.
Sama halnya dengan PIK 2 yang sudah maju dan jadi kawasan elit. Trubus pun mempertanyakan apa urgensi negara hadir sekarang di sana.
Ditambah lagi, banyak tudingan bahwa penetapan kedua proyek ini sebagai 14 PSN baru karena pokitik balas budi atas pemenangan salah satu paslon dal Pilpres 2024. "Apakah kemudian membenarkan tuduhan yang tadi, bahwa ini mereka balas budi, thank you atau ada janji apa selama ini," kata Trubus.
Pilihan Editor: PSN BSD dan PIK 2 Menuai Kritik, Kemenko Perekonomian Bantah Ada Politisasi
