TEMPO.CO, Jakarta - Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian membeberkan kriteria ideal untuk menduduki jabatan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di tengah isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
“Sosok menteri LHK yang ideal adalah sosok yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan. Sosok yang berani mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum atas kehutanan dan lingkungan hidup,” kata Uli kepada Tempo, Rabu, 1 Januari 2023.
Pasalnya, kata Uli, sudah banyak hutan yang hilang lantaran dimanfaatkan oleh korporasi. Karenanya, dia menginginkan menteri LHK mengambil langkah konkret dengan berani menyetop izin sektor kehutanan. Selain itu, mampu memberi capaian target pemberian alih kelola hutan kepada rakyat.
Kendati demikian, Uli melanjutkan, Walhi tidak hanya menyoroti kinerja Menteri LHK secara personal. Sebab menurutnya, kinerja menteri tidak terlepas dari pengaruh presiden maupun pengaruh struktural di ranah Kementerian LHK sendiri.
“Walhi melihat sebenarnya banyak sekali hal yang tidak berjalan dengan baik di kementerian ini. Salah satunya soal capaian target rekognisi hak atas kawasan hutan,” kata Uli.
Uli mengatakan sejak periode pertama kepemimpinannya, Presiden Jokowi mengintruksikan KLHK untuk dapat memberikan akses 12,7 juta hektar kawasan hutan kepada rakyat. Namun hingga satu tahun sebelum berakhirnya rezim Jokowi, baru teralissi 2,7 juta kawasan hektar. Sementara, Walhi tidak yakin pemerintah mampu mengejar target di sisa waktu.
Di samping itu, Walhi juga memberi catatan ihwal penegakan hukum. Menurut Uli, budaya hukum Indonesia dalam konteks pemberian sanksi kepada korporasi atas pelanggaran hukum masih menggunakan ketelanjuran. Pemerintah masih saja memberikan pengampunan bagi perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan dengan pembayaran denda administrasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 110 a dan 110b dalam UU Cipta Kerja yang kembali dimuat dalam aturan pengganti, yakni Perpu Cipta Kerja.
“Setidaknya, sekarang ada 7 SK yang dikeluarkan Menteri LHK terkait subjek hukum yang beraktivitas secara ilegal di kawasan hutan,” kata dia.
Poin selanjutnya adalah ihwal penegakan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Uli menilai tidak ada kemajuan dalam proses penegakan hukum atas masalah ini.
“Tapi kami juga tidak tahu reshuffle ini jadi atau tidak. Kemudian ditujukan untuk melakukan penegakan hukum atau percepatan target janji-janji rezim, atau untuk memperlancar kebutuhan politis di tahun politik,” ujar Uli.
Selasa, 21 Januari kemarin, di tengah isu reshuffle, Menteri LHK Siti Nurbaya terpantau absen dalam rapat terbatas yang membahas soal ketahanan pangan menjelang puasa di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini. Sebagai gantinya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, datang menggantikan Siti dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu. Saat ditanya alasan Siti absen dalam rapat hari ini, Alue menolak berkomentar.
"No comment kalau urusan itu, no comment," kata Alue di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023.
Desakan Reshuffle Datang dari PDIP
