Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian membeberkan kriteria ideal untuk menduduki jabatan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di tengah isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  

“Sosok menteri LHK  yang ideal adalah sosok yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan. Sosok yang berani mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum atas kehutanan dan lingkungan hidup,” kata Uli kepada Tempo, Rabu, 1 Januari 2023.

Pasalnya, kata Uli, sudah banyak hutan yang hilang lantaran dimanfaatkan oleh korporasi. Karenanya, dia menginginkan menteri LHK mengambil langkah konkret dengan berani menyetop izin sektor kehutanan. Selain itu, mampu memberi capaian target pemberian alih kelola hutan kepada rakyat.

Kendati demikian, Uli melanjutkan, Walhi tidak hanya menyoroti kinerja Menteri LHK secara personal. Sebab menurutnya, kinerja menteri tidak terlepas dari pengaruh presiden maupun pengaruh struktural di ranah Kementerian LHK sendiri.

“Walhi melihat sebenarnya banyak sekali hal yang tidak berjalan dengan baik di kementerian ini. Salah satunya soal capaian target rekognisi hak atas kawasan hutan,” kata Uli.

Uli mengatakan sejak periode pertama  kepemimpinannya, Presiden Jokowi mengintruksikan KLHK untuk dapat memberikan akses 12,7 juta hektar kawasan hutan kepada rakyat. Namun hingga satu tahun sebelum berakhirnya rezim Jokowi, baru teralissi 2,7 juta kawasan hektar. Sementara, Walhi tidak yakin pemerintah mampu mengejar target di sisa waktu.

Di samping itu, Walhi juga memberi catatan ihwal penegakan hukum. Menurut Uli, budaya hukum Indonesia dalam konteks pemberian sanksi kepada korporasi atas pelanggaran hukum masih menggunakan ketelanjuran. Pemerintah masih saja memberikan pengampunan bagi perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan dengan pembayaran denda administrasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 110 a dan 110b dalam UU Cipta Kerja yang kembali dimuat dalam aturan pengganti, yakni Perpu Cipta Kerja.

“Setidaknya, sekarang ada 7 SK yang dikeluarkan Menteri LHK terkait subjek hukum yang beraktivitas secara ilegal di kawasan hutan,” kata dia.

Poin selanjutnya adalah ihwal penegakan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Uli menilai tidak ada kemajuan dalam proses penegakan hukum atas masalah ini.

“Tapi kami juga tidak tahu reshuffle ini jadi atau tidak. Kemudian ditujukan untuk melakukan penegakan hukum atau percepatan target janji-janji rezim, atau untuk memperlancar kebutuhan politis di tahun politik,” ujar Uli.

Selasa, 21 Januari kemarin, di tengah isu reshuffle, Menteri LHK Siti Nurbaya terpantau absen dalam rapat terbatas yang membahas soal ketahanan pangan menjelang puasa di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini.  Sebagai gantinya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, datang menggantikan Siti dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu. Saat ditanya alasan Siti absen dalam rapat hari ini, Alue menolak berkomentar. 

"No comment kalau urusan itu, no comment," kata Alue di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023. 

Desakan Reshuffle Datang dari PDIP








Kebakaran Kapal MT Kristin, Pertamina Klaim Pencemaran Lingkungan Tidak Signifikan

1 hari lalu

Kapal tanker MT Kristin terbakar di perairan Pantai Ampenan, Mataram, NTB, Ahad, 26 Maret 2023. Kapal tanker yang mengangkut BBM tersebut terbakar di tengah laut tidak jauh dari Terminal BBM Ampenan sekitar pukul 15.00 Wita dan mengakibatkan tiga anak buah kapal meninggal dan sisanya berhasil dievakuasi. ANTARA/Ahmad Subaidi
Kebakaran Kapal MT Kristin, Pertamina Klaim Pencemaran Lingkungan Tidak Signifikan

Pertamina International Shipping (PIS) mengklaim kebakaran kapal MT Kristin di perairan Mataram tidak menimbulkan pencemaran lingkungan signifikan.


Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

2 hari lalu

Menko Polhukam/Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU), Mahfud Md saat bersiap mengikuti rapat dengar pendapat umum dengan Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2023. TEMPO/M Taufan Rengganis
Doakan Mahfud Md Tak Direshuffle Jokowi, Johan Budi: Presiden Tak Suka Menteri Berdebat Di Luar

Johan Budi mengingatkan anggota Dewan maupun pemerintah agar tidak saling mengancam. Menurut Johan, tiap-tiap pihak punya kotoran dan sisi gelap.


Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Segera

2 hari lalu

Presiden Joko Widodo menyampaikan pernyataan terkait Piala Dunia U-20, di Istana Merdeka, Selasa, 28 Maret 2023. YouTube/Sekretariat Presiden
Soal Reshuffle Kabinet, Jokowi: Segera

Presiden Jokowi kembali memberikan sinyal terkait reshuffle kabinet.


Tema Hari Hutan Internasional 2023: Hutan dan Kesehatan, Bagaimana Atasi Deforestasi?

10 hari lalu

Komunitas perhutanan sosial Ciwidey, Jawa Barat, Indonesia - lokasi agroforestri dengan kopi, alpukat, kismis, nanas, pisang, pinus, kayu putih dan lainnya.  UNEP/Taufany Eriz
Tema Hari Hutan Internasional 2023: Hutan dan Kesehatan, Bagaimana Atasi Deforestasi?

Hari Hutan Internasional 2023 bertema Hutan dan Kesehatan. Bagaimana atasi ancaman luas hutan yang berkurang dan deforestasi di Indonesia?


Bupati Ajukan 3 Ribu Hektare Lahan di Rejang Lebong Jadi Kawasan Hutan Adat

14 hari lalu

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar kirab budaya sebagai acara pembuka Rakernas ke-VII di Rejang Lebong, Bengkulu, Jumat, 17 Maret 2023.  TEMPO/Rosseno Aji
Bupati Ajukan 3 Ribu Hektare Lahan di Rejang Lebong Jadi Kawasan Hutan Adat

Bupati Rejang Lebong Syamsul Effendi mengatakan tengah mengajukan 3 ribu hektare lahan di daerahnya menjadi kawasan hutan adat ke KLHK


Walhi Bersama Greenpeace dan Trend Asia Bersepeda Bareng Kampanye Krisis Iklim

19 hari lalu

Walhi, Solidaritas Perempuan, Greenpeace, dan Trend Asia menggelar acara bersepeda bersama di Car Free Day di sekitaran Monas-Menteng, Jakarta, Ahad, 12 Maret 2023. Foto: Farrel Fauzan
Walhi Bersama Greenpeace dan Trend Asia Bersepeda Bareng Kampanye Krisis Iklim

Aktivis Walhi menyebut kegiatan ini sekaligus sebagai peringatan kepada publik bahwa krisis iklim sangat mempengaruhi nasib perempuan.


Walhi Jabar Kecam Kegiatan Motor Trail di Ranca Upas Bandung

23 hari lalu

Tangkapan layar video kegiatan motor trail yang dikecam karena merusak lingkungan di Ranca Upas, Kabupaten Bandung, Minggu 5 Maret 2023. Video viral di media sosial.
Walhi Jabar Kecam Kegiatan Motor Trail di Ranca Upas Bandung

Video viral di media sosial berisi seorang pria dari Ranca Upas memaki dampak kegiatan itu dan izin yang diberikan Perhutani.


Diskusi Hari Peduli Sampah Nasional: Kenapa Warga yang Daur Ulang, Bukan Produsen?

25 hari lalu

Aliansi Zero Waste Indonesia (AZWI) mengadakan demo #StopSachet di area Indonesia Convention Exhibition (ICE) saat RUPS PT Unilever pada Rabu, 15 Juni 2022.  Kredit foto: AZWI/Vancher
Diskusi Hari Peduli Sampah Nasional: Kenapa Warga yang Daur Ulang, Bukan Produsen?

Diskusi Hari Peduli Sampah Nasional 2023 serukan industri plastik dan pengguna kemasan plastik tarik dan daur ulang sampahnya. Kritik program CSR.


Soal Isu Reshuffle Rabu Pekan Ini, Jokowi: Belum

25 hari lalu

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Kamis 2 Maret 2023. Sidang kabinet membahas terkait Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 TEMPO/Subekti.
Soal Isu Reshuffle Rabu Pekan Ini, Jokowi: Belum

Presiden Jokowi masih belum mau bicara banyak soal isu reshuffle. Di Bandung, ia hanya berkata singkat soal isu kocok ulang kabinet ini.


Food Estate Masih Menuai Kritik, Pakar: Lahan Tak Cocok dengan Komoditas Pertanian Skala Besar

27 hari lalu

Akademisi: Food Estate Adalah Keniscayaan bagi Negara Agraris | Foto: dok.Kementan
Food Estate Masih Menuai Kritik, Pakar: Lahan Tak Cocok dengan Komoditas Pertanian Skala Besar

Tiga tahun setelah dicanangkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), proyek lumbung pangan atau food estate masih terus menuai kritik.