Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Isu Reshuffle Kabinet Jokowi, Kriteria Ideal Menteri Lingkungan Hidup Versi Walhi

image-gnews
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menghadiri rapat kerja dengan Komisi VII DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 11 Oktober 2017. Rapat kerja membahas anggaran Kementerian LHK di tahun 2018. Tempo/ Fakhri Hermansyah
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Pengkampanye Hutan dan Kebun Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Uli Arta Siagian membeberkan kriteria ideal untuk menduduki jabatan menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), di tengah isu reshuffle kabinet oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi.  

“Sosok menteri LHK  yang ideal adalah sosok yang memiliki perspektif keberpihakan terhadap rakyat dan lingkungan. Sosok yang berani mengambil tindakan tegas terhadap korporasi yang melakukan kejahatan dan pelanggaran hukum atas kehutanan dan lingkungan hidup,” kata Uli kepada Tempo, Rabu, 1 Januari 2023.

Pasalnya, kata Uli, sudah banyak hutan yang hilang lantaran dimanfaatkan oleh korporasi. Karenanya, dia menginginkan menteri LHK mengambil langkah konkret dengan berani menyetop izin sektor kehutanan. Selain itu, mampu memberi capaian target pemberian alih kelola hutan kepada rakyat.

Kendati demikian, Uli melanjutkan, Walhi tidak hanya menyoroti kinerja Menteri LHK secara personal. Sebab menurutnya, kinerja menteri tidak terlepas dari pengaruh presiden maupun pengaruh struktural di ranah Kementerian LHK sendiri.

“Walhi melihat sebenarnya banyak sekali hal yang tidak berjalan dengan baik di kementerian ini. Salah satunya soal capaian target rekognisi hak atas kawasan hutan,” kata Uli.

Uli mengatakan sejak periode pertama  kepemimpinannya, Presiden Jokowi mengintruksikan KLHK untuk dapat memberikan akses 12,7 juta hektar kawasan hutan kepada rakyat. Namun hingga satu tahun sebelum berakhirnya rezim Jokowi, baru teralissi 2,7 juta kawasan hektar. Sementara, Walhi tidak yakin pemerintah mampu mengejar target di sisa waktu.

Di samping itu, Walhi juga memberi catatan ihwal penegakan hukum. Menurut Uli, budaya hukum Indonesia dalam konteks pemberian sanksi kepada korporasi atas pelanggaran hukum masih menggunakan ketelanjuran. Pemerintah masih saja memberikan pengampunan bagi perusahaan yang melakukan kejahatan lingkungan dengan pembayaran denda administrasi. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 110 a dan 110b dalam UU Cipta Kerja yang kembali dimuat dalam aturan pengganti, yakni Perpu Cipta Kerja.

“Setidaknya, sekarang ada 7 SK yang dikeluarkan Menteri LHK terkait subjek hukum yang beraktivitas secara ilegal di kawasan hutan,” kata dia.

Poin selanjutnya adalah ihwal penegakan hukum dalam perkara kebakaran hutan dan lahan. Uli menilai tidak ada kemajuan dalam proses penegakan hukum atas masalah ini.

“Tapi kami juga tidak tahu reshuffle ini jadi atau tidak. Kemudian ditujukan untuk melakukan penegakan hukum atau percepatan target janji-janji rezim, atau untuk memperlancar kebutuhan politis di tahun politik,” ujar Uli.

Selasa, 21 Januari kemarin, di tengah isu reshuffle, Menteri LHK Siti Nurbaya terpantau absen dalam rapat terbatas yang membahas soal ketahanan pangan menjelang puasa di Istana Negara, Jakarta Pusat hari ini.  Sebagai gantinya, Wakil Menteri LHK Alue Dohong, datang menggantikan Siti dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Jokowi itu. Saat ditanya alasan Siti absen dalam rapat hari ini, Alue menolak berkomentar. 

"No comment kalau urusan itu, no comment," kata Alue di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa, 31 Januari 2023. 

Desakan Reshuffle Datang dari PDIP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

37 menit lalu

Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Tim Hukum Amin Ingin Hadirkan 4 Menteri Jokowi Jadi Saksi Sengketa Pilpres di MK, Ini Alasannya

Tim Hukum Amin menilai empat menteri mengetahui langsung hal-hal yang terkait dengan permohonannya di sidang sengketa Pilpres 2024.


Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

9 jam lalu

Menu buka puasa Presiden Jokowi dan para menteri di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Ini Menu Buka Puasa Jokowi Bersama Menteri di Istana

Presiden Jokowi menyantap sejumlah jenis makanan saat menggelar buka puasa bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Negara. Apa saja?


Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

10 jam lalu

Presiden Jokowi satu meja dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto saat mendengarkan kultum Wapres Ma'ruf Amin sebelum buka puasa bersama di Istana Negara, Kamis, 28 Maret 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Risma, Luhut hingga Erick Thohir Tak Tampak dalam Buka Puasa bersama Jokowi dan Menteri

Sejumlah anggota Kabinet Indonesia Maju tidak mengikuti buka puasa bersama Jokowi di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, 28 Maret 2024. Siapa saja?


365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

11 jam lalu

Sawit 2
365 Perusahaan Ajukan Pemutihan Lahan Sawit Ilegal di Kawasan Hutan

Ratusan perusahaan pemilik lahan sawit ilegal di kawasan hutan mengajukan pemutihan.


Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

12 jam lalu

Shutterstock.
Pemutihan Lahan Sawit Ilegal Dipercepat, Target Rampung 30 September 2024

Pemerintah mempercepat program pemutihan lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Ditargetkan selesai 30 September 2024.


Kubu Anies Usul Hadirkan Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Kubu Anies Usul Hadirkan Menteri Jokowi di Sidang Sengketa Pilpres

Mahkamah Konstitusi menggelar sidang perdana sengketa Pilpres dengan agenda pemeriksaan pendahuluan.


Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum AMIN Singgung Para Menteri Jokowi yang Menangkan Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan menyampaikan pandangan saat mengikuti Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pemilu 2024 atas permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) nomor 360/2024 tentang penetapan hasil pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Rabu 27 Maret 2024. TEMPO/Subekti.
Sidang Sengketa Pilpres, Tim Hukum AMIN Singgung Para Menteri Jokowi yang Menangkan Prabowo-Gibran

Sejumlah menteri di kabinet Jokowi disebut ikut serta mengkampanyekan Prabowo-Gibran.


Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

2 hari lalu

Pemandangan udara terlihat dari kawasan hutan yang dibuka untuk perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, 6 Juli 2010. REUTERS/Crack Palinggi/File Foto
Rp 19.842 triliun Kredit Global ke Grup Perusahaan Berisiko Iklim, Ada RGE dan Sinarmas

Walhi dan Greenpeace Indonesia mengimbau lembaga keuangan tidak lagi mendanai peruhasaan yang terlibat perusakan lingkungan dan iklim.


Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

3 hari lalu

Presiden Joko Widodo meninjau langsung progres pembangunan Kantor Presiden di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, 1 Maret 2024. Presiden Jokowi mengecek pembangunan infrastruktur yang kini telah mencapai 74 persen tersebut. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Pulau Balang Tidak Masuk IKN, Otorita Klaim Lebih mudah Jaga Dugong dan Pesut

Tetap saja pembangunan IKN dinilai akan membuat tekanan terhadap habitat satwa liar. Dan bukan hanya dugong dan pesut, tapi 23 spesies.


Koalisi Perlindungan Hewan Khawatir Penangkapan Monyet Ekor Panjang Picu Penyakit Zoonosis

3 hari lalu

Monyet ekor panjang (macaca Fascicularis) berinteraksi di Taman Nasional Baluran, Situbondo, Jawa Timur, Minggu, 18 Februari 2024. Berdasarkan Internasional Union for Conservation Nature (IUCN) Monyet ekor panjang mengalami perubahan status dari rentan (vunerable) menjadi terancam punah (endangered) yang diprediksi populasinya akan menurun hingga 40 persen dalam tiga generasi terakhir atau sekitar 42 tahun akibat habitat yang mulai hilang serta perdagangan ilegal. ANTARA/Budi Candra Setya
Koalisi Perlindungan Hewan Khawatir Penangkapan Monyet Ekor Panjang Picu Penyakit Zoonosis

Penangkapan monyet ekor panjang untuk ekspor dikhawatirkan memicu zoonosis atau penyakit dari hewan.