"Sementara, izin terbangnya pun sudah tidak punya lagi. Apa-apanya udah enggak punya lagi. Dari sisi karyawan, ini kita sudah imigran juga. Gaji dan yang lainnya sudah dibayar," katanya.
Adapaun, urusan lain terkait kepailitan pun akan juga dibawa ke pengadilan. Nanti hubungan perseroan tersebut dengan berbagai kewajiban lainnya akan menunggu keputusan pengadilan. Seluruh kewajiban Merpati Airlines, akan dipenuhi sesuai dengan keputusan pengadilan.
Kemudian untuk PT Pengembangan Armada Niaga Nasional (Persero) atau PANN yang sejak dahulu merupakan perusahaan pembiayaan khusus kebutuhan armada seperti kapal, pesawat terbang, truk dan sebagainya. Saat ini, kata Arya, BUMN tersebut sudah tidak melakukan bisnis intinya dan mengarah pada kepailitan.
"Ada mereka punya aset, hotel, aneh juga ya karena dahulu bisnisnya bukan itu. Ini nanti juga akan dikaitkan dan dicari tahu secara cepat," katanya.
Selanjutnya, PT Istaka Karya yang liabilitas alias utangnya sudah lebih tinggi daripada asetnya. Arya mengungkapkan kekhawatiran utang tersebut akan berlipat ganda dan membuat perusahaan terbelit utang yang tak terselesaikan. "Karyawannya akan kami beri peluang untuk masuk ke perusahaan di holding kekaryaan yang lain, kita kasih mereka peluang untuk kerja," katanya.
Kemudian, PT Industri Sandang Nusantara, merupakan BUMN di sektor tekstil yang saat ini sedang tidak baik karena cukup terdampak pandemi Covid-19. Kementerian BUMN sudah memantau aktivitas bisnisnya dan dinilai tidak lagi menarik. BUMN yang seharusnya menjadi BUMN tekstil tersebut kini memiliki bisnis yang sudah tidak ada hubungannya dengan tekstil.
"Ada penyewaan tanah, tapi ini aneh, karena tidak ada hubungannya. Jadi kami akan bubarkan, entah itu dimasukkan ke kepailitan dan yang lainnya," kata Arya.
Dia pun menegaskan pembubaran BUMN ini baru dilakukan sekarang karena selama ini tidak ada kesempatan dan kesempatan ini baru terbuka. "Ini baru kami diberikan kesempatan untuk setiap perusahaan untuk memperjelas semuanya. Jadi memang Menteri BUMN Erick Thohir yang minta untuk membubarkan," katanya.
Baca juga: Garuda Belum Masuk Holding Pariwisata, BUMN: Gak Baik Kalau Ada yang Bermasalah
