Terkini Bisnis: Marak Pengeboran Minyak Ilegal hingga Lulusan S2 Korban Pinjol

Reporter:
Editor:

Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria memindahkan minyak mentah di lokasi pengeboran minyak ilegal, wilayah kerja pertambangan PT Pertamina (Persero), Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Batanghari, Jambi, Senin, 25 Maret 2019. Aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut berada di kawasan hutan negara seluas 15.830 hektare. ANTARA

    Seorang pria memindahkan minyak mentah di lokasi pengeboran minyak ilegal, wilayah kerja pertambangan PT Pertamina (Persero), Taman Hutan Raya (Tahura) Sultan Thaha Syaifuddin, Batanghari, Jambi, Senin, 25 Maret 2019. Aktivitas pengeboran minyak ilegal tersebut berada di kawasan hutan negara seluas 15.830 hektare. ANTARA

    TEMPO.CO, Jakarta - Berita terkini ekonomi dan bisnis sepanjang pagi hingga siang hari ini, Senin, 19 April 2021, dimulai dari maraknya pengeboran minyak ilegal di Aceh Tamiang dan Sri Mulyani yang meminta hitungan lebih rinci soal pembengkakan nilai proyek keret cepat.

    Berikutnya ada berita tentang rencana kedatangan vaksin Sinopharm yang akan digunakan untuk program vaksinasi mandiri dan jebloknya harga Bitcoin setelah sebelumnya melejit. Dan terakhir berita tentang banyaknya korban investasi ilegal dan pinjaman online yang berasal dari masyarakat yang merupakan lulusan S-2.

    Kelima topik tersebut paling banyak menyedot perhatian pembaca di kanal Bisnis Tempo.co. Berikut selengkapnya lima berita bisnis yang trending tersebut:

    1. Marak Pengeboran Minyak Ilegal di Aceh Tamiang, Pertamina Tak Bisa Tertibkan

    Pengeboran minyak ilegal dengan peralatan tradisional di beberapa kampung di Kecamatan Tamiang Hulu, Kabupaten Aceh Tamiang, marak terjadi. Karena terjadi di tanah milik masyarakat, pengeboran minyak ilegal tersebut tak bisa ditertibkan oleh PT Pertamina EP.

    Asmen Legal & Relation PT Pertamina EP Rantau Field Fandi Prabudi di Kuala Simpang, ibu kota Kabupaten Aceh Tamiang, mengatakan pihaknya tidak berwenang menertibkan pengeboran minyak ilegal karena berada di tanah milik masyarakat.

    "Yang memiliki kewenangan adalah pemerintah daerah bersama Forum Komunikasi Pemerintah Daerah. Penertiban tentu dengan mempertimbangkan terkait lingkungan dan keselamatan warga," kata Fandi, Ahad, 18 April 2021.

    Baca selengkapnya mengenai Pertamina di sini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Penggerogotan Komisi Antirasuah, Isu 75 Pegawai KPK Gagal Tes Wawasan Kebangsaan

    Tersebar isu 75 pegawai senior KPK terancam pemecatan lantaran gagal Tes Wawasan Kebangsaan. Sejumlah pihak menilai tes itu akal-akalan.