TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penyusunan kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu memperhatikan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Usaha kecil menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia yang saat ini mengalami kondisi sangat sulit dan unik. Karena itu untuk menjalankan tugasnya secara cepat, tepat, dan efektif saya meminta untuk langkah pembiayaan agar bisa komunikasi secara efektif dan bekerja sama dengan sektor perbankan dan Kementerian UMKM," kata dia saat melantik eselon II dan III secara virtual, Senin, 24 Agustus 2020.
Dia juga mengingatkan jajaran pegawai Kementerian Keuangan untuk terus memonitor penggunaan anggaran yang dilakukan pengguna anggaran dan Kementerian/ Lembaga maupun daerah. Penggunaan anggaran diharapkan tepat waktu, akuntabel, dan akurat.
Dalam pelantikan tersebut, Menkeu berharap kepada pimpinan tinggi pratama di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melakukan penelitian secara simultan tentang PEN, juga kebijakan ekonomi dan fiskal dari berbagai sisi serta proses.
“Anda diminta untuk memberikan pemikiran terbaik perumusan kebijakan-kebijakan fiskal dan sektor keuangan dalam suasana dinamis yang begitu menantang," kata dia.
Sri Mulyani juga menambahkan pesan kepada Direktur Keuangan dan Umum dan Direktur Pemantauan Program dan Kinerja, Sekretariat Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), yang baru dilantik untuk terus memanfaatkan peluang keuangan syariah di Indonesia secara optimal dan menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.
Melalui KNEKS, dia berharap keuangan syariah menjadi salah satu solusi dalam pembiayaan pembangunan, pembangunan ekonomi,
pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan sosial. Sehingga, kata dia, Indonesia tidak hanya bertumpu pada APBN untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
HENDARTYO HANGGI
Baca juga: Ke Pegawai Kementerian Keuangan, Sri Mulyani: Kita Dalam Pertempuran
