Demo Ojek Online karena Tarif, Grab Klaim Beri Kesejahteraan

Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Mereka yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menuntut soal tarif yang diturunkan oleh aplikator Grab Indonesia. TEMPO/Subekti
Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Mereka yang tergabung dalam Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) menuntut soal tarif yang diturunkan oleh aplikator Grab Indonesia. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta- Managing Director Grab Indonesia, Ridzki Kramadibrata mengatakan sudah melakukan mediasi dengan Gabungan Aksi Roda Dua (Garda), terkait masalah tarif yang dikeluhkan oleh pengemudi ojek online. Menurutnya, aspirasi tersebut sudah ditindaklanjuti.

BACA: Ratusan Ojek Grab Demo, Tiga Tuntutannya Bernama Trisula Garda

"Grab berkomitmen untuk menjaga kesejahteraan mitranya, tidak hanya dari sisi tarif, tetapi juga berbagai peningkatan pelayanan," ujar Ridzki kepada Tempo, Rabu, 19 September 2018.

Ridzki mengatakan para pengemudi online yang melakukan aksi demo di depan Kantor Pusat Grab Indonesia, bukanlah perwakilan dari mitra Grab secara keseluruhan. Menurutnya, hari ini masih banyak pengemudi ojek online yang tetap bekerja dan tidak ikut demo.

Perwakilan Grab, kata Ridzki siap menerima aspirasi yang ingin disampaikan oleh Garda. Grab menghargai segala masukan dan aspirasi dari Garda. "Teknologi kami memungkinkan pengemudi mendapatkan penghasilan lebih baik," kata Ridzki.

BACA: Ojek Online Bakal Demo Besok, Grab: Pengemudi yang Rugi

Sebelumnya, Ketua Presidium Gerakan Aksi Roda Dua atau Garda, Igun Wicaksono, mengatakan melangsungkan demo diantaranya untuk menuntut kenaikan tarif. Igun menyebutkan sebelumnya tarif dasar Rp 1.500 per kilometer, namun belakangan diturunkan lagi oleh aplikator. "Semenjak pelaksanaan Asian Games turun jadi Rp 1.200  hingga kini," tutur Igun.

Turunnya harga tarif dasar membuat Igun dan pengemudi ojek lainnya berdemonstrasi di depan kantor Grab Indonesia. Jika permintaan tidak dikabulkan, maka Garda akan melakukan demo dengan skala lebih luas dan lebih sering.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Budi Setyadi sebelumnya menuturkan para pengendara online tetap dapat mendapatkan pendapatan yang sesuai asal mereka mau bekerja keras. "Kalau bekerja baik dapetnya Rp 250 ribu sehari, jadi dia bekerja serius, bekerja baik, dan menekuni pekerjaan," kata dia.

Baca berita tentang Grab lainnya di Tempo.co.








Perusahaan Teknologi What3words, Biar Paket tak Nyasar ke Rumah Tetangga

8 hari lalu

Ilustrasi untuk perusahaan teknologi What3words. Google Play
Perusahaan Teknologi What3words, Biar Paket tak Nyasar ke Rumah Tetangga

What3words hadir di antara 12 perusahaan teknologi yang diboyong Pemerintah Inggris ke Pekan Teknologi Inggris - Asia Tenggara, 13-20 Maret 2023.


Pakar Transportasi UGM Sarankan Transjakarta Integrasikan Layanan dengan Ojek Online

18 hari lalu

Bus TransJakarta melintas di bawah Halte CSW, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Agustus 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan paket tarif integrasi untuk layanan transportasi umum massal yakni TransJakarta, MRT dan LRT dengan plafon maksimum satu kali perjalanan sebesar Rp10.000.Adapun metode pembayaran paket tarif layanan angkutan umum massal itu adalah dengan menggunakan uang elektronik. Biaya awal yang ditetapkan adalah Rp2.500 dengan tarif mencapai Rp250 per kilometer dengan tarif maksimum sebesar Rp10.000 dengan pembatasan waktu perjalanannya adalah selama 180 menit atau tiga jam. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pakar Transportasi UGM Sarankan Transjakarta Integrasikan Layanan dengan Ojek Online

Integrasi layanan dengan ojek online akan bisa mendukung upaya Transjakarta mengejar target 1,5 juta penumpang per hari pada 2024.


Syafrin Liputo Bertemu Perwakilan Ojol usai Demo, Wakil Dishub: Sosialisasi ERP Belum Berjalan

29 hari lalu

Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Syafrin Liputo Bertemu Perwakilan Ojol usai Demo, Wakil Dishub: Sosialisasi ERP Belum Berjalan

Di hadapan demo pengemudi ojek online atau ojol, Syafrin pernah berjanji akan menarik Raperda PL2SE yang mengatur soal ERP.


Kepala Dishub DKI: Soal Jalan Berbayar Akan Mendengarkan Masukan dari Seluruh Stakeholder

40 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo usai menemui Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Kepala Dishub DKI: Soal Jalan Berbayar Akan Mendengarkan Masukan dari Seluruh Stakeholder

Kepala Dishub DKI mengatakan rencana jalan berbayar di Jakarta masih dalam tahap pembahasan dan mendegarkan masukan dari para stakeholder.


Pemprov DKI Bakal Tarik Raperda ERP, Ini Kata Ketua Bapemperda DPRD DKI

43 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menemui para pengemudi ojol yang berdemonstrasi di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Pemprov DKI Bakal Tarik Raperda ERP, Ini Kata Ketua Bapemperda DPRD DKI

Kelapa Dishub DKI akan mengkaji ulang Raperda ERP setelah mendapat banyak penolakan, termasuk pengemudi ojek online yang menggelar demo


GrabMaps Tawarkan Layanan Berbasis Lokasi Bagi Pelanggan AWS di Asia Tenggara

44 hari lalu

Aplikasi transportasi di Asia Tenggara, Grab, mengumumkan bergabungnya GrabMaps sebagai penyedia data untuk Amazon Location Service pada hari Jumat, 9 Februari 2023 di Singapura. (Grab)
GrabMaps Tawarkan Layanan Berbasis Lokasi Bagi Pelanggan AWS di Asia Tenggara

GrabMaps merupakan sebuah layanan yang pertama kali dikembangkan untuk penggunaan internal Grab.


Tarik-ulur Jalan Berbayar di Jakarta usai Demo Penolakan oleh Ojek Online

45 hari lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tarik-ulur Jalan Berbayar di Jakarta usai Demo Penolakan oleh Ojek Online

Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) menuai penolakan di kalangan masyarakat.


Dishub DKI Berencana Tarik Raperda ERP, Anggota Bapemperda DPRD: Boleh-boleh Aja

45 hari lalu

Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Dishub DKI Berencana Tarik Raperda ERP, Anggota Bapemperda DPRD: Boleh-boleh Aja

Anggota Bapemperda DPRD DKI menilai Pemprov DKI tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian pengajuan raperda jalan berbayar (ERP) itu.


Heru Budi Tak Keberatan Draf Raperda ERP Dikembalikan: Mekanismenya Harus Benar

45 hari lalu

Rapat Kerja Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membahas soal rencana penerapan ERP atau Jalan Berbayar di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Tak Keberatan Draf Raperda ERP Dikembalikan: Mekanismenya Harus Benar

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan akan menarik draf raperda ERP itu untuk dikaji dan diperbaiki lagi.


DKI Jakarta Janji Angkutan Online Dikecualikan dari Jalan Berbayar, Djoko: Sama Juga Bohong

46 hari lalu

Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
DKI Jakarta Janji Angkutan Online Dikecualikan dari Jalan Berbayar, Djoko: Sama Juga Bohong

Djoko Setijowarno mengkritik rencana Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo untuk mengecualikan angkutan online dari jalan berbayar.