Ratusan Ojek Grab Demo, Tiga Tuntutannya Bernama Trisula Garda

Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Ketua Presidium Gerakan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyebutkan sebelumnya tarif dasar Rp 1.500 per kilometer, tapi belakangan diturunkan lagi oleh aplikator. TEMPO/Subekti
Ratusan pengemudi ojek online Grab konvoi menuju kantor Grab Indonesia, di Gedung Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu, 19 September 2018. Ketua Presidium Gerakan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyebutkan sebelumnya tarif dasar Rp 1.500 per kilometer, tapi belakangan diturunkan lagi oleh aplikator. TEMPO/Subekti

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Presidium Gerakan Aksi Roda Dua atau Garda Igun Wicaksono menyampaikan tiga tuntutan dari para pengemudi ojek online Grab kepada manajemen Grab Indonesia. Tiga tuntutan tersebut disuarakan dalam aksi demo yang hari ini dilakukan ratusan pengemudi ojek Grab di depan Kantor Pusat Grab, Gedung Lippo, Kuningan, Jakarta Selatan.

BACA: Ratusan Ojek Online Demo, Tuntut Bos Grab Temui Massa

"Ini trisula garda, itu artinya kami punya tiga tuntutan terhadap manajemen," kata Igun yang juga koordinator aksi saat ditemui di sela-sela demo, Rabu, 19 September 2018. Lokasi persis demo berada di Jalan Perbanas yang terletak di samping Gedung Lippo dan Plaza Setiabudi.

Pertama, kata Igun, para pendemo menuntut agar ada perjanjian kemitraan yang adil dan transparan antara aplikator dengan mitra pengemudi. "Jangan sepihak tapi harusnya melibatkan kami," ucapnya.

Kedua, pendemo menuntut penyesuaian tarif yang dulunya mencapai Rp 3000-4000 per kilometer, namun saat ini hanya Rp 1200 sampai Rp 1500 per kiloneter. "Kami ingin tarif bisa seperti dulu." Alasannya, kata dia, biaya produksi dari jasa Grab selama ini ditanggung oleh mitra pengemudi, mulai dari makan dam minum hingga bensin untuk kendaraan.

Ketiga, pendemo menuntut dihapuskannya komisi 20 persen yang diterapkan manajemen Grab pada setiap transaksi. 20 persen ini adalah besaran komisi yang diambil perusahaan, sisanya untuk pengemudi. "Kami mohon agar dihilangkan atau setidaknya dikurangi minimal setengahnya," ujar Igun.

BACA: Mahkamah Agung Cabut Aturan Taksi Online, Ini Tanggapan Grab

Menanggapi hal tersebut, Managing Director Grab Ridzki Kramadibrata sebelumnya telah mengatakan tuntutan pengemudi yang ingin menaikkan tarif sampai dua kali lipat justru dapat merugikan pihak pengemudi sendiri. "Menurut saya itu sudah jelas. Semua juga sudah tahu tuntutan menaikkan tarif itu terlalu tinggi. Kami kan memikirkan mitra pengemudi dan penumpang," kata Ridzki di Lippo Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 18 September 2018.

Dari pantauan Tempo, ratusan pengemudi Grab dengan seragam kerja mulai melakukan aksi sejak pukul 13.30 WIB. Sebanyak 270 aparat kepolisian diturunkan untuk mengamankan jalannya demo. Hingga pukul 15.00 WIB, demo masih terus berlangsung sehingga Jalan Perbanas belum bisa dilalui kendaraan.








Pria Membalsam Mata Tukang Ojek di Kalideres, Polisi: Beli di Stasiun untuk Badannya yang Sakit

5 hari lalu

MN (laki-laki 31 tahun), pelaku yang berupaya mencuri sepeda motor ojek online di Kalideres, Jakarta Barat, dengan cara oles balsem di mata korban. Sumber: Polres Metro Jakarta Barat
Pria Membalsam Mata Tukang Ojek di Kalideres, Polisi: Beli di Stasiun untuk Badannya yang Sakit

Seorang pria membalsam mata tukang ojek lalu mau merampas sepeda motor milik korban. Beli balsam di stasiun.


Perusahaan Teknologi What3words, Biar Paket tak Nyasar ke Rumah Tetangga

7 hari lalu

Ilustrasi untuk perusahaan teknologi What3words. Google Play
Perusahaan Teknologi What3words, Biar Paket tak Nyasar ke Rumah Tetangga

What3words hadir di antara 12 perusahaan teknologi yang diboyong Pemerintah Inggris ke Pekan Teknologi Inggris - Asia Tenggara, 13-20 Maret 2023.


Pakar Transportasi UGM Sarankan Transjakarta Integrasikan Layanan dengan Ojek Online

17 hari lalu

Bus TransJakarta melintas di bawah Halte CSW, Jakarta Selatan, Kamis, 11 Agustus 2022. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menetapkan paket tarif integrasi untuk layanan transportasi umum massal yakni TransJakarta, MRT dan LRT dengan plafon maksimum satu kali perjalanan sebesar Rp10.000.Adapun metode pembayaran paket tarif layanan angkutan umum massal itu adalah dengan menggunakan uang elektronik. Biaya awal yang ditetapkan adalah Rp2.500 dengan tarif mencapai Rp250 per kilometer dengan tarif maksimum sebesar Rp10.000 dengan pembatasan waktu perjalanannya adalah selama 180 menit atau tiga jam. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Pakar Transportasi UGM Sarankan Transjakarta Integrasikan Layanan dengan Ojek Online

Integrasi layanan dengan ojek online akan bisa mendukung upaya Transjakarta mengejar target 1,5 juta penumpang per hari pada 2024.


Syafrin Liputo Bertemu Perwakilan Ojol usai Demo, Wakil Dishub: Sosialisasi ERP Belum Berjalan

28 hari lalu

Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Syafrin Liputo Bertemu Perwakilan Ojol usai Demo, Wakil Dishub: Sosialisasi ERP Belum Berjalan

Di hadapan demo pengemudi ojek online atau ojol, Syafrin pernah berjanji akan menarik Raperda PL2SE yang mengatur soal ERP.


Kepala Dishub DKI: Soal Jalan Berbayar Akan Mendengarkan Masukan dari Seluruh Stakeholder

39 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta Syafrin Liputo usai menemui Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi Hartono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 13 Februari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Kepala Dishub DKI: Soal Jalan Berbayar Akan Mendengarkan Masukan dari Seluruh Stakeholder

Kepala Dishub DKI mengatakan rencana jalan berbayar di Jakarta masih dalam tahap pembahasan dan mendegarkan masukan dari para stakeholder.


Pemprov DKI Bakal Tarik Raperda ERP, Ini Kata Ketua Bapemperda DPRD DKI

42 hari lalu

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo dan Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin menemui para pengemudi ojol yang berdemonstrasi di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Pemprov DKI Bakal Tarik Raperda ERP, Ini Kata Ketua Bapemperda DPRD DKI

Kelapa Dishub DKI akan mengkaji ulang Raperda ERP setelah mendapat banyak penolakan, termasuk pengemudi ojek online yang menggelar demo


GrabMaps Tawarkan Layanan Berbasis Lokasi Bagi Pelanggan AWS di Asia Tenggara

43 hari lalu

Aplikasi transportasi di Asia Tenggara, Grab, mengumumkan bergabungnya GrabMaps sebagai penyedia data untuk Amazon Location Service pada hari Jumat, 9 Februari 2023 di Singapura. (Grab)
GrabMaps Tawarkan Layanan Berbasis Lokasi Bagi Pelanggan AWS di Asia Tenggara

GrabMaps merupakan sebuah layanan yang pertama kali dikembangkan untuk penggunaan internal Grab.


Tarik-ulur Jalan Berbayar di Jakarta usai Demo Penolakan oleh Ojek Online

44 hari lalu

Suasana arus lalu lintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat, 13 Januari 2023. Sebanyak 25 ruas jalan di DKI Jakarta berencana menggunakan jalan berbayar atau model electronic road pricing (ERP). Rencana tersebut sedang dimatangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang bertujuan mengurai kemacetan seiring dengan kewajiban pengguna jalan untuk membayar biaya. Di antara 25 ruas jalan tersebut salah satunya yakni Jalan Gatot Subroto. TEMPO / Hilman Fathurrahman W
Tarik-ulur Jalan Berbayar di Jakarta usai Demo Penolakan oleh Ojek Online

Rencana penerapan jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) menuai penolakan di kalangan masyarakat.


Dishub DKI Berencana Tarik Raperda ERP, Anggota Bapemperda DPRD: Boleh-boleh Aja

45 hari lalu

Aksi demo pengemudi ojek online (ojol) di depan Kantor Balai Kota DKI Jakarta menolak penerapan jalan berbayar atau ERP, Rabu, 8 Februari 2023. TEMPO/Ami Heppy
Dishub DKI Berencana Tarik Raperda ERP, Anggota Bapemperda DPRD: Boleh-boleh Aja

Anggota Bapemperda DPRD DKI menilai Pemprov DKI tidak profesional dalam mengikuti proses dan kajian pengajuan raperda jalan berbayar (ERP) itu.


Heru Budi Tak Keberatan Draf Raperda ERP Dikembalikan: Mekanismenya Harus Benar

45 hari lalu

Rapat Kerja Komisi B Bidang Perekonomian DPRD Bersama Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta membahas soal rencana penerapan ERP atau Jalan Berbayar di Ruang Rapat Komisi B DPRD DKI Jakarta, Senin, 16 Januari 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
Heru Budi Tak Keberatan Draf Raperda ERP Dikembalikan: Mekanismenya Harus Benar

Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo menyatakan akan menarik draf raperda ERP itu untuk dikaji dan diperbaiki lagi.