Utang Jatuh Tempo di 2019 Rp 409 T, Sri Mulyani: Agak Berat

Menteri Keuangan Sri Mulyani. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui bahwa tahun depan pemerintah menghadapi tantangan cukup berat khususnya dalam mengelola anggaran karena utang jatuh tempo yang besar. Sedikitnya besar utang jatuh tempo yang harus dibayar pemerintah di tahun 2019 mencapai Rp 409 triliun. 

Baca: Sri Mulyani Jawab Kritik Zulkifli Hasan Soal Lonjakan Utang

"Tahun depan yang agak berat karena banyak utang masa lalu yang jatuh tempo cukup tinggi pada 2019," ujar Sri Mulyani saat Konferensi Pers RAPBN 2019, di Media Center Asian Games 2018 Jakarta Convention Center (JCC), Kamis, 16 Agustus 2018. "Jatuh tempo tahun depan Rp 409 triliun."

Meski begitu, kata Sri Mulyani, pemerintah menjamin akan terus berusaha menjaga rasio utang berada pada level di bawah 30 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Baca: Jokowi Janji Kendalikan Defisit Anggaran dan Utang di 2019

Sri Mulyani menyebutkan defisit anggaran akan ditutup dengan sumber-sumber pembiayaan anggaran yang mengacu pada kebijakan untuk mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas aman. Selain itu mengaku kebijakan efisiensi pembiayaan anggaran agar tercapai fiscal sustainability.

Defisit anggaran pada RAPBN 2019 diperkirakan mencapai Rp 297,2 triliun. Nilai itu setara dengan 1,84 persen terhadap PDB atau turun dibandingkan outlook APBN 2018 sebesar 2,12 persen terhadap PDB. Adapun keseimbangan primer terus diupayakan mengalami penurunan menjadi negatif Rp 21,7 triliun dari outlook 2018 sebesar negatif Rp 64,8 triliun. 

Sri Mulyani menyatakan penurunan defisit dan keseimbangan primer tersebut menunjukkan bahwa fiskal dikelola secara hati-hati dan bertanggung jawab serta sustainable. Kahwa kondisi utang negara saat ini dengan outstanding Rp 4.253,02 triliun masih pada level aman, yakni 29,74 persen terhadap PDB. 

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Luky Alfirman mengatakan bahwa realisasi pembiayaan yang dilakukan pemerintah hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp 206,6 triliun. Sebagian besar di antaranya berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp 205,57 triliun, atau mencapai 51,5 persen dari APBN 2018 sebesar Rp 399,22 triliun.

Realisasi pembiayaan utang tersebut terdiri dari penerbitan SBN (neto) sebesar Rp221,94 triliun atau mencapai 53,5 persen dari target APBN 2018. Selain itu ada juga pinjaman (neto) sebesar negatif Rp 16,37 triliun atau sekitar 107 persen dari yang direncanakan.

Luky menjelaskan realisasi pembiayaan yang cukup besar tersebut mencerminkan diterapkannya strategi front loading oleh pemerintah yang tetap terjaga. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian dinamika perkembangan global dan terwujudnya pembiayaan yang lebih efisien.

Pemerintah juga optimistis keberlanjutan fiskal di tahun 2018 tetap terjaga karena realisasi defisit APBN hingga akhir Juli 2018 mencapai Rp 151,30 triliun atau sekitar 1,02 persen terhadap PDB. Realisasi defisit tersebut lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, baik secara nominal maupun persentase terhadap PDB.

Sementara itu kondisi keseimbangan primer per akhir Juli 2018 yang berada pada defisit Rp 4,85 triliun juga lebih baik dibandingkan periode yang sama tahun 2017 sebesar defisit Rp 79,15 triliun. "Stok utang kita sampai saat ini, per akhir Juli 2018 mencapai Rp 4.253 triliun atau dibandingkan PDB sekitar 29,74," ujar Luky. 

Rasio utang tersebut, menurut Luky, masih lebih rendah dibandingkan posisi bulan sebelumnya yang sebesar 29,9 persen. Kementerian Keuangan berharap sampai akhir tahun 2018 akan terus melandai. "Dan akan di bawah kisaran 29,8 persen, termasuk rendah," katanya.

BISNIS






Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

3 menit lalu

Dana Otsus Papua, Stafsus Sri Mulyani: Dukungan Fiskal Rp 1.092 T untuk Tingkatkan Kesejahteraan

Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menjelaskan Dana Otsus Papua yang sebelumnya disinggung oleh Mahfud MD.


Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

1 jam lalu

Mahfud MD Sebut Dana Otsus Papua Rp 1.000 Triliun, Ini Respons Stafsus Sri Mulyani

Stafsus Sri Mulyani angkat bicara menanggapi pernyataan Mahfud MD soal dana Otsus Papua yang mencapai Rp 1.000 triliun.


RI dan UAE Teken Kontrak Dagang US$ 3,6 Juta, Mendag: Pemerintah Senantiasa Dukung Dunia Usaha

14 jam lalu

RI dan UAE Teken Kontrak Dagang US$ 3,6 Juta, Mendag: Pemerintah Senantiasa Dukung Dunia Usaha

Mendag Zulhas dan Menteri Negara Urusan Luar Negeri UAE Thani bin Ahmed Al Zeyoudi menyaksikan penandatanganan nota kesepahaman B2B.


Kemendag Musnahkan 15 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

16 jam lalu

Kemendag Musnahkan 15 Jenis Barang Impor Ilegal Senilai Rp 11 Miliar

Kemendag memusnahkan belasan jenis barang impor ilegal yang kedapatan dilakukan di kawasan pergudangan Jaya Park, Sidoarjo, Jawa Timur.


RI dan India Sepakati Kontrak Dagang di TIIMM G20, Nilainya Hampir Rp 15 Triliun

1 hari lalu

RI dan India Sepakati Kontrak Dagang di TIIMM G20, Nilainya Hampir Rp 15 Triliun

Zulkifli Hasan menuturkan ada delapan kesepakatan dagang yang diteken oleh perusahaan-perusahaan asal Indonesia dan India.


Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

1 hari lalu

Terpopuler Bisnis: PHK 300 Lebih Karyawan Indosat, dari Staf hingga Senior VP dan Ribut Gunting Pita

Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Jumat kemarin, 23 September 2022, dimulai dengan Indosat Ooredoo Hutchison melakukan PHK.


Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

1 hari lalu

Terkini Bisnis: Ojo Dibandingke Soal Gunting Pita, Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan WTP

Gunting pita ini terkait penyelesaian proyek infrastruktur antara masa Presiden Joko Widodo dengan Susilo Bambang Yudhoyono.


Zulhas Ajak Menteri Perdagangan Anggota G20 Tinjau Produk Indonesia Berbasis Teknologi Berkelanjutan

2 hari lalu

Zulhas Ajak Menteri Perdagangan Anggota G20 Tinjau Produk Indonesia Berbasis Teknologi Berkelanjutan

Zulkifli Hasan mengajak para menteri perdagangan dari negara-negara anggota G20 meninjau produk-produk Indonesia berbasis teknologi berkelanjutan.


Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

2 hari lalu

Ramai Gunting Pita, Staf Khusus Sri Mulyani: Dari APBN, KPBU, BUMN, dan Swasta

Yustinus Prastowo turut mengomentari ramainya pembicaraan ihwal gunting pita antara politikus Partai Demokrat dengan politikus PDI Perjuangan.


Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

2 hari lalu

Sri Mulyani Beri BPKP Penghargaan karena Raih WTP 14 Tahun Beruntun

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penghargaan pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).