Jokowi Janji Kendalikan Defisit Anggaran dan Utang di 2019

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) seusai Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis, 16 Agustus 2018. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi meyakini Indonesia mampu menghadapi tantangan bangsa jika persatuan dijaga. Tempo/Fakhri Hermansyah

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 akan dilaksanakan secara akuntabel. Artinya, defisit anggaran dan rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto akan tetap dikendalikan dalam batas aman, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Baca: Jokowi Sebut Keadilan Ekonomi Jadi Perhatian Serius Pemerintah

Jokowi menyebutkan pengelolaan utang juga dilakukan dengan lebih berhati-hati untuk mengurangi risiko dan biaya. Selain itu, pengelolaan utang akan diarahkan penggunaannya secara lebih produktif untuk program pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, serta pembangunan daerah.

"Pada tahun 2019, pemerintah tetap mengambil kebijakan fiskal ekspansif yang terukur, dalam rangka mendorong ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Jokowi saat menyampaikan RUU APBN 2019 dan nota keuangan di rapat paripurna DPR di kompleks parlemen, Kamis, 16 Agustus 2018.

Baca: Jokowi: Indonesia Jangan Terjebak Status Berpenghasilan Menengah

Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengungkapkan pemerintah juga melakukan pengurangan pembiayaan anggaran dalam tahun 2019 sebesar 5,4 persen. Langkah pengendalian ini konsisten dengan yang dilakukan di tahun 2018, yang juga mengurangi pembiayaan sekitar 14,3 persen. Pada tahun-tahun sebelumnya, Indonesia masih mengalami kenaikan pembiayaan akibat ekspansi fiskal untuk stabilisasi dan memperkecil dampak merosotnya harga komoditas pada waktu itu.

Secara umum, pemerintah akan menjaga APBN 2019 dengan menetapkan target defisit sebesar 1,84 persen dari PDB. Kebijakan fiskal ekspansif secara proporsional itu dilakukan dengan hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal ke depan.

Hal ini ditunjukkan dengan defisit APBN yang semakin kecil dari 2,59 persen terhadap PDB pada tahun 2015 menjadi sekitar 2,12 persen pada tahun 2018. "Dan pada tahun 2019 akan diturunkan menjadi 1,84 persen," kata Jokowi.

Arah kebijakan APBN yang terkendali, kata Jokowi, membuktikan bahwa pemerintah selalu mengelola fiskal dengan hati- hati dan bertanggung jawab, serta mengarahkan untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan merata. 

Perbaikan kebijakan fiskal juga ditunjukkan dengan defisit keseimbangan primer yang pada tahun 2015 mencapai Rp 142,5 triliun, turun menjadi hanya Rp 64,8 triliun pada tahun 2018. Angka ini akan terus diarahkan lebih rendah lagi menuju defisit Rp 21,7 triliun pada tahun 2019. "Dengan arah kebijakan fiskal itu, diharapkan kita akan dapat mencapai kondisi keseimbangan primer yang seimbang atau surplus dalam waktu dekat," kata Jokowi.

ANTARA






Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

1 jam lalu

Isu Reshuffle Kabinet Besok, Jokowi Ungkap Pertimbangannya

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut ada dua pertimbangan dirinya me-reshuffle menterinya di Kabinet Indonesia Maju.


Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

1 jam lalu

Tak Mau Ikut Campur di Pencapresan Anies, Jokowi: Jangan Dikit-Dikit Istana

Presiden Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Diduga pertemuan itu membahas pencapresan Anies Baswedan


Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

1 jam lalu

Dicecar Soal Rencana Reshuffle, Jokowi: Ya Ditunggu Aja Besok

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menyebut Presiden Jokowi biasa melakukan reshuffle kabinet pada Rabu Pon


Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

3 jam lalu

Jokowi Minta PSI Ikuti Langkahnya dengan Ahok Saat Pilkada DKI

Presiden Jokowi meminta PSI mengikuti langkahnya saat maju di Pilkada DKI 2014 bersama Ahok. Ia mengatakan ciptakan tren kemeja kotak-kotak.


Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

4 jam lalu

Menantu Gus Dur Jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI, Giring: Tanda Menang di 2024

Pengumuman mantu Gus Dur jadi Dewan Pengarah Pemenangan Pemilu PSI dilakukan di depan Presiden Jokowi.


Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

5 jam lalu

Agenda Jokowi di Rabu Pon: Hadiri Acara Perbankan, Internal, dan Terbang ke Bali

Besok Rabu Pon, 1 Februari 2023 disebut-sebut akan jadi momen Jokowi umumkan reshuffle. Istana mengatakan agenda Jokowi besok ke Bali.


DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

5 jam lalu

DPR Tuding Kementan Bohong Data Surplus Beras, Bapanas: Defisit 6 Bulan Terakhir

Ketua Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Sudin kembali mengungkit soal data surplus beras dari Kementerian Pertanian (Kementan).


Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

6 jam lalu

Calon Sekda DKI Jakarta, Diseleksi Pansel dan Ditetapkan Jokowi, Siapa Calon Kuat?

Tiga nama calon Sekda DKI sudah diserahkan ke Mendagri. Tempo merangkum hal-hal seputar calon Sekda DKI tersebut


Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

8 jam lalu

Buwas Menghadap Jokowi di Istana Saat Santer Isu Reshuffle, Sinyal Akan Gantikan Menteri Pertanian?

Pertemuan Dirut Bulog Budi Waseso atau Buwas dengan Presiden Jokowi dilakukan di tengah santer isu reshuffle Kabinet Indonesia Maju. Ada apa gerangan?


Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

8 jam lalu

Komisi VII Rekomendasikan Audit dan Ganti Kepala BRIN, MPI Beri Apresiasi

Selain pergantian Kepala BRIN, MPI juga mengusulkan untuk melakukan koreksi total terhadap segenap kebijakan BRIN selama ini.