Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penghindaran Pajak di Paradise Papers, PWYP: Itu Kejahatan Moral

image-gnews
Paradise Papers
Paradise Papers
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Nasional Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Maryati Abdullah, menyebutkan praktik penghindaran pajak dengan cara menyembunyikan kekayaan dengan memiliki perusahaan cangkang di tax havens (suaka pajak) merupakan kejahatan moral. "Mereka tidak membayar pajak yang bisa digunakan untuk kepentingan publik," kata dia dalam diskusi mengenai Paradise Papers di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu, 11 November 2017.  

Pernyataan Maryati menanggapi dokumen keuangan berisi data pemilik perusahaan cangkang di negara suaka pajak (tax havens) milik firma hukum firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust yang bocor ke publik. Dokumen yang disebut Paradise Papers itu mencatat sejumlah nama warga Indonesia, termasuk politikus.  

Baca: Sri Mulyani Akan Kaji Pajak WNI yang Terlibat Paradise Papers

Kepemilikan perusahaan cangkang di tax havens merupakan hal wajar. Namun praktiknya seringkali dikaitkan dengan upaya untuk menyembunyikan kekayaan sehingga terhindar dari pajak.  

Lebih jauh Maryati menilai pemerintah perlu menindaklanjuti Paradise Papers untuk memberikan keadilan bagi para wajib pajak yang sudah patuh. Langkah tersebut juga bisa mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan rakyat kepada Direktorat Jenderal Pajak sebagai pengelola pajak. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah menyatakan akan memantau dokumen Paradise Papers. Pemerintah akan memanfaatkan jaringan internasional untuk menelusurinya. 

Maryati mengatakan hasil penyelidikan tersebut akan sangat dinantikan masyarakat. "Tapi saya rasa sekarang kita sabar menunggu hasilnya sampai dua atau tiga bulan ke depan," ujarnya.  

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho pun meminta publik bersabar menunggu hasil penelusuran pemerintah. "Ini baru beberapa hari setelah dokumennya dirilis dan Kementerian Keuangan sedang bergerak," kata dia.  

Anggota Komisi XI DPR Hendrawan Supratikno menuturkan tak mudah melacak dokumen Paradise Papers yang jumlahnya banyak sekali. Dia bicara melalui pengalamannya menjadi tim pengawas Century. "Melacak aset Century saja begitu susah," kata dia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Petinggi Negara di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama dan Paradise Papers

8 Oktober 2021

Ilustrasi mata uang Rupiah. Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images
Petinggi Negara di 3 Dokumen Skandal Pajak: Pandora, Panama dan Paradise Papers

Tiga dokumen membongkar praktek penghindaran dan manipulasi pajak. Nama-nama menteri di Kabinet Presiden Jokowi.


Soal Paradise Papers, Sandiaga Uno: Materi yang Didaur Ulang

5 Februari 2019

Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Sandiaga Uno berbincang saat menjajal sepatu kulit di sentra industri sepatu Cibaduyut disela kegiatan kampanye di Bandung, Jawa Barat, Rabu, 23 Januari 2019. Selain mengunjungi sentra industri sepatu Cibaduyut, Sandi juga akan bertemu dengan tokoh muslim se-Bandung Raya. TEMPO/Prima Mulia
Soal Paradise Papers, Sandiaga Uno: Materi yang Didaur Ulang

Menanggapi Paradise Papers, Sandiaga Uno mengatakan telah memberikan klarifikasi soal temuan itu sebelumnya.


Jurnalis Turki Dipenjara Atas Laporan Investigasi Paradise Papers

10 Januari 2019

Jurnalis perempuan Turki, Pelin Unker, (tengah) dijatuhi hukuman penjara selama 13 bulan karena mengungkap bisnis perusahaan bekas PM Turki, Binali Yildirim, dan kedua putranya, yang tercantum dalam dokumen Paradise Papers pada 2017. Hurriyet Daily News
Jurnalis Turki Dipenjara Atas Laporan Investigasi Paradise Papers

Jurnalis Pelin Unker telah mengajukan hak jawab kepada bekas PM Turki Yildirim dan kedua putranya terkait berita Dokumen Paradise Papers.


Ditjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini Hasilnya

27 November 2017

Kantor firma hukum Appleby
Ditjen Pajak Telusuri Paradise Papers, Ini Hasilnya

Pemerintah terus menelusuri dokumen milik firma hukum Appleby dan Asiaciti Trust yang bocor ke publik alias Paradise Papers.


DPR Akan Bertemu Dirjen Pajak Bahas Paradise Papers

11 November 2017

Paradise Papers
DPR Akan Bertemu Dirjen Pajak Bahas Paradise Papers

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berencana bertemu dengan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas Paradise Papers.


JK: Pengusaha yang Namanya di Paradise Papers Tak Selalu Negatif

7 November 2017

Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi keterangan di depan wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa, 7 November 2017. Tempo/Amirullah Suhada
JK: Pengusaha yang Namanya di Paradise Papers Tak Selalu Negatif

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan pengusaha yang namanya ada di Paradise Papers tidak selalu negatif.


Direktur CITA Mendorong Dirjen Pajak Usut Temuan Paradise Papers

7 November 2017

Paradise Papers
Direktur CITA Mendorong Dirjen Pajak Usut Temuan Paradise Papers

Direktur Eksekutif CITA Yustinus Prastowo mendorong agar Ditjen Pajak menindaklanjuti data Paradise Papers secara serius.


Ditjen Pajak Akan Tindak Lanjuti Data dari Paradise Papers

7 November 2017

Paradise Papers
Ditjen Pajak Akan Tindak Lanjuti Data dari Paradise Papers

Ditjen Pajak akan menindaklanjuti data tentang warga Indonesia, yang namanya masuk dalam Paradise Papers.


Sri Mulyani Akan Kaji Pajak WNI yang Terlibat Paradise Papers

6 November 2017

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Sri Mulyani Akan Kaji Pajak WNI yang Terlibat Paradise Papers

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan akan mengecek warga negara Indonesia yang tersangkut dalam dokumen Paradise Papers.


Disebut-sebut di Paradise Papers, Begini Tanggapan Thomas Lembong

6 November 2017

Kepala BKPM Thomas Lembong mengikuti rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, 31 Agustus 2016. ANTARA FOTO
Disebut-sebut di Paradise Papers, Begini Tanggapan Thomas Lembong

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong tak menanggapi pertanyaan soal namanya yang disebut-sebut dalam Paradise Papers.