TEMPO.CO, Jakarta - Dua menteri senior di Kabinet Presiden Jokowi disebut dalam dokumen Pandora Papers yang mengungkap tentang praktek penghindaran pajak. Keduanya juga sudah muncul dalam dokumen Panama Papers.
Dua menteri tersebut, adalah Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam dokumen Pandora Papers disebutkan bahwa keduanya mempunyai perusahaan cangkang di negara suaka pajak atau tax haven countries.
Sebenarnya, kedua nama politikus Partai Golkar itu juga sudah disebut dalam Panama Papers, dokumen yang juga membongkar nama-nama besar orang kaya raya, pejabat, petinggi negara dan politikus di berbagai negara yang melakukan praktek penghindaran pajak melalui perusahaan cangkang.
Pandora Papers adalah kolaborasi peliputan lintas negara yang melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari berbagai negara di dunia. Pada awalnya, pandora papers muncul saat terdapat kebocoran dokumen finansial 14 agen yang mengatur perusahaan cangkang di negara suaka pajak. Terdapat 11,9 juta arsip yang didapat oleh Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional (ICIJ) dari sumber anonim.
Dalam Koran Tempo Edisi 5 Oktober 2021 disebutkan bahwa nama Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi muncul dalam arsip yang berbeda. Luhut disebut memiliki perusahaan cangkang di Panama dengan nama Petrocapital S.A dengan jabatan presiden direktur. Selain itu ia juga tercatat hadir langsung dalam rapat perusahaan sejak 2007 hingga 2020.
Lain dengan Luhut, Airlangga tertulis memiliki Buckley Development Corporation dan Smart Property Holdings Limited di British Virgin Island. Kedua perusahaan ini didirikan pada tahun yang berbeda, Buckley berdiri pada 2010 dan disusul pada 2012 berdirilah Smart Property. Namun Airlangga mengaku tidak mengetahui tentang pendirian dua perusahaan ini.
Sebelumnya, nama kedua pesohor negeri ini juga pernah tercantum dalam Panama Papers. Panama Papers adalah kumpulan 11,5 juta dokumen rahasia yang dibuat oleh, Mossack Fonseca, penyedia jasa perusahaan asal Panama. Dokumen ini berisi informasi rinci lebih dari 214.000 perusahaan luar negeri, termasuk identitas pemegang saham dan direkturnya.
Panama Papers ini memuat data perusahaan cangkang yang berdiri dalam kurun 1970 an hingga 2016 awal. Terkuaknya dokumen dalam Panama Papers juga bersumber dari ICIJ. Dari pengakuan Gerard Ryle, direktur International Consortium of Investigative Journalists, hal ini merupakan ‘kejutan besar’ bagi pelaku ekonomi underground.
Selain Panama dan Pandora Papers, pada tahun 2017, tepatnya pada 5 November 2017 juga muncul Paradise Papers. Tak jauh beda dengan kedua papers tersebut, Paradise Paper juga mengungkap dokumen pemilik 13,4 juta perusahaan investasi lepas pantai. Dokumen seperti ini didapatkan ICIJ secara anonim.
Nama fenomenal yang tercantum dalam Paradise Papers ini adalah Ratu Elizabeth II yang memiliki investasi di Kepulauan Cayman dan Bermuda via Kadipaten Lancaster, dan perusahaan besar yang mengalihkan keuntungan ke perusahaan lepas pantai. Perusahaan tersebut diantaranya, Facebook, Apple, Microsoft, eBay, Glencore, Uber, Nike, Walmart, Allianz, Siemens, McDonald's, dan Yahoo.
Tak luput seperti dua dokumen lainnya, Panama Papers dan Pandora Papers, nama pejabat asal Indonesia juga tercantum dalam Paradise Papers. Dua orang merupakan anggota Keluarga Cendana yaitu Tommy dan Mamiek Suharto, serta mantan menantunya, Prabowo Subianto. Nama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Thomas Trikasih Lembong dan wirausahawan Sandiaga Uno juga tercantum.
Airlangga Hartarto mengklaim tidak mengetahui pendirian Buckley Development dan Smart Property. Ia membantah jika dikatakan berniat mencairkan polis asuransi melalui dua korporasi tersebut. “Tidak ada transaksi itu,” kata Airlangga dalam wawancara khusus dengan Tempo, 31 Agustus 2021 lalu.
Adapun Juru bicara Luhut, Jodi Mahardi, menyebutkan bahwa Petrocapital dibentuk di Republik Panama. Dalam Majalah Tempo edisi pekan ini, Jodi mengatakan perusahaan minyak dan gas itu didirikan pada 2006, dengan modal awal yang disetor sebesar US$ 5 juta atau setara dengan Rp 71,5 miliar menggunakan kurs saat ini.
Menaggapi nama Luhut di dalam dokumen Pandora Papers, Jodi mengatakan perusahaan itu dibuat untuk mengembangkan bisnis di luar negeri, khususnya di wilayah Amerika Tengah dan Selatan. Menurut Jodi, Luhut hanya menjabat eksekutif Petrocapital selama tiga tahun sejak 2007. Ketika Luhut memimpin, perusahaan tersebut gagal memperoleh proyek eksplorasi migas yang layak.
TATA FERLIANA
Baca juga: Skandal Pajak Pandora Papers, Apa Itu Perusahaan Cangkang?
