Putusan KPPU, Yamaha: Majelis Kesampingkan Fakta Persidangan

Reporter

Editor

Juli Hantoro

Logo Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). kppu.go.id

TEMPO.CO, Jakarta - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing menyatakan kekecewaannya terhadap keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang menyatakan bahwa Yamaha Indonesia terbukti melakukan praktik penetapan harga jual skuter matik dengan pesaingnya PT Astra Honda Motor (Honda).

Putusan KPPU tersebut diterbitkan hari ini, Senin, 20 Februari 2017, dalam utusan KPPU NO. 04/KPPU-I/2016. General Manager Aftersales Yamaha Muhammad Abidin menuturkan kekecewaan mendalam Yamaha terkait dengan pertimbangan Majelis Komisi yang menurut dia mengesampingkan fakta-fakta persidangan.

“Saksi-saksi yang diperiksa menyatakan tidak ada bukti komunikasi dalam bentuk apapun antara Yamaha Indonesia dan Honda,” kata Muhammad Abidin dalam pesan tertulisnya, Senin, 20 Februari 2017.

Abidin menambahkan, ahli-ahli yang diperiksa pun telah menyatakan dengan tegas terdapat kesalahan-kesalahan analisis ekonomi oleh Tim Investigator dan tidak ada peristiwa atau fakta hukum yang dapat dianggap sebagai perjanjian penetapan harga antara pesaing. Kata dia, ahli ekonomi yang diperiksa dalam persidangan secara tegas menyatakan bahwa analisis pergerakan harga oleh Tim Investigator tidak dapat dijadikan bukti yang sah untuk membuktikan atau setidak-tidaknya mengindikasikan adanya pararelisme harga.

“Para pelaku usaha lain dan asosiasi yang diperiksa juga secara tegas menyatakan bahwa persaingan di pasar skuter matik sangatlah ketat sehingga tuduhan penetapan harga antara Yamaha Indonesia dan Honda sangat tidak beralasan,” kata dia.

Baca: Kongkalikong Harga Skutik, Yamaha dan Honda Dihukum

Terkait dengan putusan yang sama sekali mengesampingkan fakta dimaksud Yamaha Indonesia mencadangkan haknya untuk mengajukan keberatan melalui pengadilan. “Biarlah pengadilan yang mengungkap kebenaran dan sekaligus menggugurkan apa yang diyakini oleh KPPU sebagaimana putusannya yang sangat jauh dari kebenaran,” ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing dan PT Astra Honda Motor telah melakukan perjanjian penetapan harga dalam industri sepeda motor jenis skuter matik 110-125 CC di Indonesia, sesuai perkara 04/KPPU-I/2016 tentang dugaan kartel.

Dalam pembacaan putusan di gedung KPPU hari ini, Senin, 20 Februari 2017, KPPU memutuskan bahwa Yamaha dan Honda terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pasal 5‎ Undang-Undang Nomor 5  Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal lima mengatur tentang penetapan harga di antara para pesaing.

DESTRIANITA






KPPU Usut Dugaan Persengkokolan Revitalisasi TIM, Buntut Jakpro Batalkan Tender Pertama pada 2021

7 hari lalu

KPPU Usut Dugaan Persengkokolan Revitalisasi TIM, Buntut Jakpro Batalkan Tender Pertama pada 2021

KPPU tengah mengusut dugaan persengkokolan revitalisasi TIM, Jakarta Pusat. Pemicunya adalah pembatalan tender pertama pada 2021.


Rusia Denda Apple Rp 255 Miliar karena Pelanggaran Antimonopoli

7 hari lalu

Rusia Denda Apple Rp 255 Miliar karena Pelanggaran Antimonopoli

Sebenarnya, hasil investigasi telah diumumkan pada Juli tahun lalu, tetapi jumlah besarnya denda harus dihitung dulu dari omzet App Store di Rusia.


KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

56 hari lalu

KPPU Akan Awasi Persaingan Usaha dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Proyek IKN

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan akan mendukung program pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN.


KPPU Gandeng Kejaksaan Agung Tagih Denda Pelanggar Persaingan Usaha

8 November 2022

KPPU Gandeng Kejaksaan Agung Tagih Denda Pelanggar Persaingan Usaha

KPPU menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk menyelesaikan pembayaran denda kasus persaingan usaha yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.


KPPU Beberkan 27 Perusahaan Terlapor dalam Sidang Dugaan Kartel Minyak Goreng

17 Oktober 2022

KPPU Beberkan 27 Perusahaan Terlapor dalam Sidang Dugaan Kartel Minyak Goreng

KPPU akan menyidangkan dugaan pelanggaran penerapan harga dalam kasus minyak goreng kepada 27 perusahaan. Bagaimana mekanismenya?


Kiat Bertahan Lewati Persaingan Usaha

16 Oktober 2022

Kiat Bertahan Lewati Persaingan Usaha

Selain menjadi tantangan, persaingan usaha juga dapat memberikan dampak positif pada perkembangan bisnis.


BPOM Dinilai Perlu Revisi Label Pangan Olahan, Ini Sebabnya

22 April 2022

BPOM Dinilai Perlu Revisi Label Pangan Olahan, Ini Sebabnya

BPOM dinilai perlu merevisi Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan dan ternyata ini sebabnya.


Terbitkan Peraturan Program Kepatuhan Persaingan Usaha, KPPU: Upaya Pencegahan

8 April 2022

Terbitkan Peraturan Program Kepatuhan Persaingan Usaha, KPPU: Upaya Pencegahan

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengeluarkan Peraturan KPPU (PerKPPU) No. 1/2022 tentang Program Kepatuhan Persaingan Usaha.


KPPU Amati Harga Minyak Goreng: Saat CPO Turun, Harga Produk Tetap Naik

29 Maret 2022

KPPU Amati Harga Minyak Goreng: Saat CPO Turun, Harga Produk Tetap Naik

KPPU menaikkan kasus dugaan kartel minyak goreng ke proses hukum penyelidikan.


Dugaan Kartel Minyak Goreng, KPPU Soroti 8 Produsen Besar Penguasa Pasar

29 Maret 2022

Dugaan Kartel Minyak Goreng, KPPU Soroti 8 Produsen Besar Penguasa Pasar

KPPU mengamati delapan produsen pasar minyak goreng berkaitan dengan adanya dugaan kartel atau penetapan harga.