TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hari ini memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution dalam rapat dengar pendapat yang mengagendakan pembahasan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Baca: Sri Mulyani Bidik Penerimaan Pajak Tumbuh 16,8 Persen
“Agendanya membahas evaluasi KUR sepanjang 2016,” ujar anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Amir Uskara, saat dihubungi Tempo, Kamis, 9 Februari 2017. Berdasarkan pantauan Tempo, hingga pukul 10.40, rapat masih belum dimulai.
Rapat dijadwalkan dimulai pukul 10.00 di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Selain Sri Mulyani dan Darmin, undangan rapat ditujukan kepada pihak Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Baca: Ini Perbandingan Pajak Penghasilan Indonesia dan Negara Lain
Sebagaimana diketahui, hingga 31 Desember 2016, realisasi penyaluran KUR mencapai Rp 94,4 triliun atau 94,4 persen dari target penyaluran sebesar Rp 100 triliun. KUR tersebut tersalurkan pada 4.362.599 debitor. Adapun kredit macet atau nonperforming loan (NPL) hanya mencapai 0,37 persen.
Tahun lalu, KUR mikro mencatatkan porsi penyaluran terbesar, mencapai Rp 65,6 triliun atau 69,5 persen. Angka tersebut kemudian diikuti dengan KUR retail sebesar Rp 28,6 triliun atau 30,3 persen dan KUR penempatan TKI sebesar Rp 177 miliar atau 0,2 persen.
GHOIDA RAHMAH
