TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah meminta lembaga keuangan dan perbankan menyediakan layanan keuangan secara merata hingga ke wilayah terpencil di seluruh nusantara demi mendorong inklusi finansial.
Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai ada pemikiran keliru bahwa jumlah institusi perbankan yang banyak akan menciptakan pemerataan ekonomi. Faktanya, layanan keuangan masih terkonsentrasi di daerah perkotaan dan belum menjangkau kebutuhan masyarakat di seluruh wilayah terpencil.
“Pada 1980-an katanya dibutuhkan banyak bank untuk pemerataan, ternyata keliru. Bank semua berkumpul di kota, yang dibutuhkan adalah bank sampai di manapun di negeri ini,”paparnya, saat acara peluncuran Pusat Pengembangan Keuangan Mikro dan Inklusi Keuangan OJK atau OJK-PROKSI), Selasa(15 Maret 2016).
Maka itu, Wapres Kalla mendesak lembaga keuangan dan bank meningkatkan penyebaran layanan finansial. Caranya tak hanya melalui pembukaan kantor cabang, tetapi juga dengan pengembangan sistem teknologi informasi yang dianggap lebih efisien.
Otoritas lembaga keuangan dan perbankanjuga diminta menciptakan sistem keuangan berdasarkan prinsip pemerataan ekonomi, bukan hanya mengejar peningkatan pasar keuangan dan pertumbuhan ekonomi semata.
Menurut dia, suatu negara harus menjunjung tinggi prinsip pemerataan ekonomi rakyat karena hal itu menjadi dasar misi mencapai kemajuan dan keadilan suatu bangsa.
“Tidak ada negara jatuh karena pertumbuhan ekonomi kurang, tapi masalah bisa terjadi kalau pemerataan tidak bagus dan timbul kesenjangan. Itu prinsip di negara manapun,” tuturnya.
