Ada Kasus Jiwasraya, Komisi Keuangan DPR Bentuk Panitia Kerja

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan

Tempo.Co, Jakarta - Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat sepakat membentuk Panitia Kerja Pengawasan Kinerja Industri Jasa Keuangan. langkah itu adalah hasil dari rapat internal komisi terkait kondisi industri jasa keuangan pada Senin, 20 Januari 2020.

"ini menyikapi akhir-akhir ini banyak masalah yang terjadi di industri jasa keuangan yang dirasa sudah sangat mengkhawatirkan," ujar Ketua Komisi Keuanga DPR Dito Ganinduto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 21 Januari 2020.

Permasalahan yang melatarbelakangi terbentuknya Panitia Kerja tersebut adalah persoalan PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan tersebut terkait dengan kondisi keuangan atau likuiditas yang dihadapi oleh beberapa perusahaan jasa keuangan yang berakibat gagal bayar terhadap para nasabah.

Langkah itu juga ditempuh, menurut Dito, setelah komisinya menggelar rapat dengar pendapat dengan Jiwasraya, serta rapat kerja dengan beberapa pemangku kebijakan seperti Otoritas Jasa Keuangan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Badan Pemeriksa Keuangan, dan lainnya.

"Kami sudah menyikapi kasus Jiwasraya ini pada masa sidang pertama yang lalu, karena isunya sensitif, beberapa rapat kami lakukan tertutup, namun dengan situasi yang semakin dinamis, kami sepakat untuk membuat Panitia Kerja," kata Dito.

Panitia Kerja itu, nantinya tidak hanya menangani satu kasus Jiwasraya, melainkan industri keuangan secara keseluruhan. kendati demikian, anggota dewan sepakat memprioritaskan beberapa isu dalam Panja tersebut, antara lain permasalahan Jiwasraya, AJB Bumiputera 1912, Asabri, Taspen, dan Bank Muamalat.

Dito mengatakan Panja Industri Jasa Keuangan itu akan berkoordinasi dengan Panja yang dibentuk Komisi VI, serta dengan Komisi III. Sehingga, diharapkan persoalan bisa lebih cepat diselesaikan dan tidak ada tumpang tindih antar komisi.

"Kami akan segera melakukan tugas, karena itu kami mengimbau masyarakat agar menghadapi ini dengan tenang tanpa kekhawatiran," ujar Dito. Ia pun memastikan bahwa DPR akan memperjuangkan agar dana nasabah bisa kembali.

 






OJK Sebut Pengalihan Polis Nasabah Eks Jiwasraya ke IFG Life Masih Butuh Tambahan Modal

3 jam lalu

OJK Sebut Pengalihan Polis Nasabah Eks Jiwasraya ke IFG Life Masih Butuh Tambahan Modal

OJK membeberkan kabar terbaru dalam pengalihan polis dari eks nasabah Jiwasraya ke IFG Life. Seperti apa proses pengalihan polis tersebut?


OJK Minta Kresna Life Transparan Soal Rencana Penyehatan Keuangan

5 jam lalu

OJK Minta Kresna Life Transparan Soal Rencana Penyehatan Keuangan

OJK mengatakan sudah memeriksa Rencana Penyehatan Keuangan (RPK) yang diajukan PT Asuransi Jiwa Kresna (Kresna Life / PT AJK).


OJK Berkukuh Pembentukan Tim Likuidasi Wanaartha Life Sesuai dengan Ketentuan

6 jam lalu

OJK Berkukuh Pembentukan Tim Likuidasi Wanaartha Life Sesuai dengan Ketentuan

OJK menegaskan Tim Likuidasi yang dibentuk usai Wanaartha Life dicabut izin usahanya telah sesuai aturan yang berlaku. Begini penjelasannya.


Selain Pangkas ONH, Saudi Potong Biaya Asuransi untuk Jamaah Umroh

11 hari lalu

Selain Pangkas ONH, Saudi Potong Biaya Asuransi untuk Jamaah Umroh

Pemerintah Arab Saudi selain memangkas ongkos naik haji atau ONH 2023, juga memotong biaya asuransi komprehensif sebesar 63 persen untuk jemaah umrah


Nasabah Wanaartha Life Persoalkan Tim Likuidasi: Uang Kami Belasan Triliun Diputuskan Sama Buronan

12 hari lalu

Nasabah Wanaartha Life Persoalkan Tim Likuidasi: Uang Kami Belasan Triliun Diputuskan Sama Buronan

Para nasabah Wanaartha Life mempersoalkan pembentukan tim likuidasi yang dibentuk oleh pemegang saham pengendali yang merupakan buronan polisi.


Terima Aduan Klaim Polis, YLKI Imbau Masyarakat Berhati-Hati Memilih Produk Asuransi

12 hari lalu

Terima Aduan Klaim Polis, YLKI Imbau Masyarakat Berhati-Hati Memilih Produk Asuransi

Yayasan Lembaga Konsumen Indoneia (YLKI) mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam memilih produk asuransi


Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

13 hari lalu

Aset Jiwasraya Rp 3,488 Triliun Belum Laku Dilelang, DJKN Beberkan Penyebabnya

set sitaan milik PT Asuransi Jiwasraya (Persero) senilai Rp 3,488 triliun belum laku di lelang. DJKN sampaikan sejumlah penyebabnya.


DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

13 hari lalu

DJKN : Aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum Laku Dilelang, Total Nilainya Rp 5,4 Triliun

Direktur Lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Joko Prihanto mengatakan aset Jiwasraya dan Tommy Soeharto belum laku dilelang


Profil Asabri, BUMN yang Kembali Ramai Dibicarakan Usai Vonis Benny Tjokro dan Disebut-sebut Erick Thohir

20 hari lalu

Profil Asabri, BUMN yang Kembali Ramai Dibicarakan Usai Vonis Benny Tjokro dan Disebut-sebut Erick Thohir

PT Asabri kembali santer dibicarakan setelah vonis terhadap Benny Tjokro dijatuhkan dan baru-baru ini juga disinggung oleh Menteri BUMN Erick Thohir.


Deretan Fakta di Balik Vonis Nihil Benny Tjokro dalam Kasus Asabri yang Rugikan Negara Rp 22,7 Triliun

20 hari lalu

Deretan Fakta di Balik Vonis Nihil Benny Tjokro dalam Kasus Asabri yang Rugikan Negara Rp 22,7 Triliun

Terdakwa perkara dugaan korupsi Asabri Benny Tjokro dinilai merugikan negara Rp 22,7 riliun. Apa saja fakta di balik vonis nihil yang dijatuhkan?