Ingatkan Rini Soemarno, DPR: Super Holding BUMN Harus Pakai UU

Reporter

Editor

Rahma Tri

Kalla: Holding BUMN Terwujud Tahun Ini

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Keuangan DPR Hendrawan Supratikno mengatakan, pembentukan super holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN) membutuhkan payung hukum setingkat Undang-Undang. Karena itu, pembentukan super holding BUMN tak cukup hanya menggunakan peraturan pemerintah semata.

 “Kami (DPR) juga diskusi dengan pakar hukum Refly Harun, sepakat harus pakai UU,” kata Hendrawan dalam diskusi bersama Infobank di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa, 13 Agustus 2019. DPR menilai BUMN merupakan instrumen negara yang paling penting bagi berjalannya program pemerintah.

Untuk itu, menurut Hendrawan, pembentukan super holding BUMN harus dirumuskan dalam revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Namun, masalah muncul karena saat ini Komisi BUMN DPR masih memboikot dan tidak bersedia rapat dengan Menteri Rini Soemarno akibat kasus Pelindo. “Jadi ini justru malah memberi kebebasan bagi Rini untuk membentuk holding,” kata dia.

Sebelumnya, rencana super holding BUMN ini sempat disebutkan Presiden Joko Widodo dalam debat calon presiden dan wakil presiden April lalu. Hingga Rabu, 31 Juli 2019, rencana ini masih dalam tahap pengkajian di kementerian BUMN. Seiring dengan itu, Kementerian Keuangan terus menjalin komunikasi terkait pembentukan super holding BUMN tersebut.

"Yang jelas permohonan resmi super holding BUMN belum ke kami. Pak Mei (Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan Kementerian Keuangan Meirijal Nur) kan juga habis rapat dengan teman-teman BUMN dan mereka sudah punya bahan, artinya proposal dan sebagainya, tapi super holding ini belum ke kami," ujar Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata di kantornya, Rabu, 31 Juli 2019.

Namun saat itu, Isa menjelaskan perlunya pembentukan super holding BUMN. Super holding adalah gabungan dari perusahaan-perusahaan holding berbagai sektor. Dengan model holding BUMN, Kementerian Keuangan melihat adanya peningkatan kapasitas yang bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan pelat merah. Di samping itu, perseroan dipercaya bisa lebih lincah dalam bermanuver dan mengambil peluang.

"Idealnya kalau sampai ke super holding, kita membayangkan satu korporasi besar yang menaungi ini yang kemudian pengambilan keputusannya sangat luwes," kata Isa di kantornya, Rabu, 31 Juli 2019. Namun ia mengatakan pemerintah masih mengkaji model yang pas untuk super holding Indonesia ini.

Sementara itu, peneliti dari Center for Reform on Economics (CORE) Indonesia, Piter Abdullah Redjalam menilai pemerintah perlu mendudukkan terlebih dahulu posisi BUMN di Indonesia, sebelum melanjutkan hingga super holding. Sebab, posisi BUMN di Indonesia berbeda dengan negara lain. Sebut saja Singapura, di mana super holding bekerja secara profesional dan tidak berada di bawah kementerian tertentu. 

Ia khawatir, pembentukan super holding BUMN ini malah membuat perusahaan pelat merah kebanyakan tanggung jawab. Mulai dari tanggung jawab ke CEO, ke Menteri BUMN, hingga ke kementerian terkait. “Jadi nanti pengelolaannya jadi sangat kompleks,” kata Piter.

FAJAR PEBRIANTO






Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

7 jam lalu

Jokowi Tegur Luhut Tiga Kali Gara-gara Event F1 Powerboat: Lebih Bagus di Mandalika

Menteri Luhut bercerita sempat ditegur Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga kali karena event F1 Powerboat World Championship (F1 H2O).


F1 Powerboat di Danau Toba Ditargetkan Ciptakan Dampak Ekonomi Rp 250 Miliar

7 jam lalu

F1 Powerboat di Danau Toba Ditargetkan Ciptakan Dampak Ekonomi Rp 250 Miliar

F1 Powerboat World Championship (F1 H2O) yang akan digelar di Danau Toba, Sumatera Utara, diharapkan bisa berdampak ekonomi cukup besar.


Erick Thohir Ingin Bersih-bersih PSSI Seperti di BUMN: Saya Senang Menjarain Orang

1 hari lalu

Erick Thohir Ingin Bersih-bersih PSSI Seperti di BUMN: Saya Senang Menjarain Orang

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan tekadnya untuk membenahi sepak bola di Indonesia melalui Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).


Taspen Bangun Gedung Tertinggi di RI Senilai Rp 10,6 Triliun Tanpa Biaya Sepeser pun, Begini Ceritanya

2 hari lalu

Taspen Bangun Gedung Tertinggi di RI Senilai Rp 10,6 Triliun Tanpa Biaya Sepeser pun, Begini Ceritanya

PT Taspen (Persero) menggandeng Mitsubishi Estate Co dalam membangun kawasan Green Energy Superblock Oasis Central Sudirman di Jakarta.


65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Ekonom Sebut Dua Faktor Penyebab

2 hari lalu

65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Ekonom Sebut Dua Faktor Penyebab

Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Erick Thohir menyebut, sebanyak 65 persen dana pensiun di perushaan BUMN saat ini dalam kondisi bermasalah.


65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

3 hari lalu

65 Persen Dana Pensiun BUMN Bermasalah, Indef: Menteri Harus Tahu Aliran Investasi

Agus Herta Sumarto mengatakan Erick Thohir harus mengetahui manajemen risiko investasi, termasuk dana pensiun, yang dilakukan perusahaan pelat merah.


Erick Thohir Tanggapi Tawaran BUMN Jadi Sponsor Formula E Jakarta 2023

3 hari lalu

Erick Thohir Tanggapi Tawaran BUMN Jadi Sponsor Formula E Jakarta 2023

PT JakPro belum mengantongi sponsor Formula E yang akan diadakan kedua kalinya di Indonesia itu. JakPro maskih melakukan penjajakan.


Erick Thohir Bicara soal Rencana BUMN Jadi Sponsor Formula E Jakarta

4 hari lalu

Erick Thohir Bicara soal Rencana BUMN Jadi Sponsor Formula E Jakarta

Pj Gubernur DKI Jakarta dan PT Jakpro membuka peluang bagi BUMN untuk menjadi sponsor Formula E. Menteri BUMN Erick Thohir pun buka suara


Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

7 hari lalu

Hutama Karya Ungkap Bidik Banyak Proyek di IKN, dari Istana Wapres hingga Rusun ASN

Hutama Karya membeberkan bagaimana perusahaan itu membidik sejumlah proyek di IKN seperti pembangunan Istana Wakil Presiden dan rumah susun bagi ASN.


Jakpro Jajaki Sponsor Formula E: Tidak Harus dari BUMN

7 hari lalu

Jakpro Jajaki Sponsor Formula E: Tidak Harus dari BUMN

Jakpro sedang menjajaki segala kemungkinan dan terbuka terhadap berbagai pihak untuk sponsor Formula E. Tidak harus dari BUMN.