Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Menko Darmin Heran Mengapa Banyak Orang Punya HP ketimbang Rekening Bank

image-gnews
Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, melakukan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di  Jakarta, 15 Oktober 2015. Ia menilai banyak pihak yang merasa bingung dan kurang mengerti esensi isi paket kebijakan tersebut. TEMPO/Subekti.
Menko Bidang Perekonomian, Darmin Nasution, melakukan Sosialisasi Paket Kebijakan Ekonomi di Jakarta, 15 Oktober 2015. Ia menilai banyak pihak yang merasa bingung dan kurang mengerti esensi isi paket kebijakan tersebut. TEMPO/Subekti.
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution mengungkapkan program kebijakan jangka menengah untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia adalah penguatan inklusi keuangan.

"Ini adalah program gabungan semua elemen pemerintah yang pada intinya membuka akses lebih jauh melibatkan lapisan masyarakat," ujarnya saat memberi kuliah umum di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Depok, Senin, 9 November 2015.

Darmin mengatakan masyarakat di Indonesia, yang menggunakan sektor keuangan modern, tergolong kecil. Padahal pengguna teknologi, khususnya telepon genggam, melebihi jumlah penduduk Indonesia sendiri.

Menurut Darmin, ada beberapa catatan untuk meningkatkan program inklusi keuangan, antara lain, memperkuat sistem informasi yang bisa diakses masyarakat luas.  "Saya melihat di Indonesia itu justru ponsel lebih banyak dibandingkan penduduknya. Makanya saya pikir program inklusi keuangan harus dimanfaatkan sebaik-baiknya," kata dia.

Darmin berharap adanya inklusi keuangan bisa melahirkan agen-agen perbankan di berbagai daerah yang seharusnya diserap oleh masyarakat.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

"Karena saya lihat lebih baik agen bank itu bukan berbentuk PT, tapi dimanfaatkan oleh pedagang-pedagang kecil, konter yang bisa jadi bagian dari sektor perbankan kita," ucapnya.

Namun, kata dia, inklusi keuangan tersebut tidak bisa masuk paket kebijakan ekonomi sekaligus. "Akan terlalu besar kalau masuk paket kebijakan. Paling dicicil," ujarnya.



BISNIS.COM

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Ekonom Ungkap Bahaya Defisit Anggaran Melebar, Tambah Utang Lagi

59 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa 2 Januari 2024. Sri Mulyani menyebutkan realisasi APBN 2023 defisit sebesar Rp347,6 triliun atau 1,65 persen dari produk domestik bruto (PDB), sementara penerimaan negara ditutup pada angka Rp2.774,3 triliun atau 105,2 persen dari target, yang terdiri dari perpajakan Rp2.155,4 triliun dan PNBP Rp605,9 triliun dan hibah Rp13 triliun. Tempo/Tony Hartawan
Ekonom Ungkap Bahaya Defisit Anggaran Melebar, Tambah Utang Lagi

Pemerintah memperkirakan defisit anggaran pada 2024 akan melebar menjadi 2,8 persen terhadap PDB. Tambah utang lagi.


Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

7 Februari 2023

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan keterangan saat konferensi pers hasil rapat berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa, 31 Januari 2023. International Monetary Fund (IMF) menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi global di 2023 yang semula 2,7 persen menjadi 2,9 persen. TEMPO/Tony Hartawan
Masa Jabatan Perry Warjiyo Berakhir Mei, Simak Deretan Nama Gubernur BI dari Pertama hingga Kini

Masa jabatan Gubernur BI Perry Warjiyo akan berakhir pada Mei 2023 ini. Perry menjabat sejak 23 Mei 2018. Siapa saja yang pernah menjadi Gubernur BI?


APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

25 November 2022

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani saat jumpa pers peluncuran Energy Transition Mechanism di Nusa Dua, Bali, Senin, 14 November 2022. TEMPO/Daniel Ahmad
APBN Defisit Rp 169,5 Triliun, Sri Mulyani Yakin Akhir Tahun Lebih Baik

Sri Mulyani menuturkan defisit APBN akan terjadi sampai akhir tahun, namun angkanya membaik dan masih sesuai dengan target dalam Perpres.


Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

27 September 2022

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan pemaparan saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 22 September 2022. Rapat tersebut membahas dan persetujuan penyertaan modal negara (PMN) tahun 2022. TEMPO/M Taufan Rengganis
Defisit APBN Tahun Depan 2,48 Persen, PKS Ingatkan Sri Mulyani soal Tumpukan Utang

Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya yang sebesar 2,85 persen.


Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 138,1 T hingga April 2021

24 Mei 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara diskusi Tempo bertajuk
Sri Mulyani: Defisit APBN Rp 138,1 T hingga April 2021

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN mencapai Rp 138,1 triliun hingga akhir April 2021.


Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Satgas Lawan Covid-19 DPR kunjungi  posko masak bersama dibilangan Jakarta Selatan, Sabtu 6 Juni. Foto : Istimewa
Berikut Susunan Baru Direksi dan Komisaris Pupuk Indonesia

Erick Thohir merombak jajaran direksi dan komisaris PT Pupuk Indonesia (Persero).


Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

4 Agustus 2020

Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Indonesia Millenial Summit di Jakarta Selatan, Jumat, 17 Januari 2020. TEMPO/Fajar Pebrianto
Erick Thohir Angkat Darmin Nasution Jadi Komut Pupuk Indonesia

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat mantan Menko Perekonomian Darmin Nasution menjadi Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia.


Kemenkeu Sebut Defisit APBN Turun Terlalu Cepat Berbahaya

4 Juni 2020

Gedung Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Dok TEMPO
Kemenkeu Sebut Defisit APBN Turun Terlalu Cepat Berbahaya

Kepala BKF menyatakan penurunan defisit APBN dilakukan secara bertahap.


Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Akan Melonjak Jadi Rp 1.039,2 T

3 Juni 2020

Presiden Jokowi mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual bersama  Menteri Keuangan Sri Mulyani dari Istana Bogor, Kamis, 26 Maret 2020. KTT ini digelar secara virtual untuk menghindari penularan virus corona. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden/Muchlis Jr
Sri Mulyani Sebut Defisit APBN Akan Melonjak Jadi Rp 1.039,2 T

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan defisit APBN 2020 akan meningkat menjadi Rp 1.039,2 triliun.


Penanganan Corona Tak Pasti, Defisit APBN Diprediksi Melebar Lagi

19 Mei 2020

Ekspresi Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani saat bersiap memberikan keterangan pers tentang realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 per akhir Oktober 2019 di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin, 18 November 2019. Menkeu menyatakan bahwa kinerja APBN mencatatkan defisit Rp289,1 triliun atau 1,8 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). TEMPO/Tony Hartawan
Penanganan Corona Tak Pasti, Defisit APBN Diprediksi Melebar Lagi

Defisit APBN 2020 masih dipenuhi ketidakpastian karena wabah Corona alias Covid-19 di Tanah Air tak kunjung usai.