TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama pemerintah telah menyepakati postur sementara defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Defisit APBN tahun depan kembali ke level kurang dari 3 persen atau 2,48 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Keputusan DPR bersama pemerintah untuk melakukan konsolidasi fiskal pada 2023 adalah keputusan yang sangat antisipatif dan startegis," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di gedung DPR RI, Jakarta Selatan pada Selasa, 27 September 2022.
Proyeksi defisit APBN ini lebih rendah dari rancangannya sebesar 2,85 persen. Sri Mulyani mengatakan secara nominal, defisit itu mencapai Rp 598,2 triliun. Adapun bendahara negara berpandangan, defisit yang lebih rendah dapat memberikan keamanan bagi APBN dan perekonomian negara.
Ia melanjutkan, penetapan defisit APBN 2023 pun telah dipertimbangan berdasarkan kenaikan suku bunga dan gejolak di sektor keuangan. Ditambah, perkiraan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
Menurut Sri Mulyani, selama pandemi Covid-19 yang berlangsung tiga tahun, konsekuensi terhadap keuangan negara sangat berat hingga defisit APBN melonjak. Berpijak pada besaran defisit yang disepakati, pemerintah akan menganggarkan pembiayaan utang hingga Rp 696,3 triliun pada tahun depan. Hal itu untuk mewaspadai pembiayaan utang dalam pengelolaan defisit APBN.
Anggota Banggar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Akmal, menilai pembiayaan utang Rp 696,32 triliun terlalu tinggi. Menurutnya, dengan anggaran sebesar itu, beban belanja APBN di masa yang akan datang akan meningkat.
Ia pun mengingatkan pemerintah soal akumulasi utang saat ini yang telah mencapai Rp 7.163 triliun atau setara dengan 37,91 persen terhadap PDB. Pada periode 2018 hingga 2022, menurut Andi, pembayaran bunga utang telah meningkat dari Rp 257,9 triliun menjadi Rp 403,8 triliun dalam Outlook APBN 2022.
"Pemerintah semestinya bisa memitigasi resiko timbulnya silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) pada setiap anggaran," ujar Andi.
Adapun Sri Mulyani mengatakan postur, pendapatan, belanja, dan defisit pembiayaan APBN 2023 itu, telah disepakati dengan beberapa asumsi dasar yang sudah disesuaikan dengan bacaan analisa kondisi aktual ekonomi global dan nasional saat ini. "Pemerintah sangat menghargai dan menyambut positif seluruh masukan-masukan yang disampaikan. Kami akan tetap mempelajari dan merespon pada saat pembicaraan tingkat dua, maupun di dalam pelaksanaan APBN 2023," ujar Sri Mulyani.
RIANI SANUSI PUTRI
Baca: Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
