TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi) mengungkapkan kekesalannya atas lonjakan impor aspal selama ini. Hal tersebut disampaikannya usai meninjau Pabrik Aspal PT Wika Bitumen, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Selasa, 27 September 2022.
Kepala negara menyebutkan selama ini Buton memiliki potensi besar dengan kekayaan hingga 662 juta ton aspal. Namun, lanjutnya, Indonesia malah impor hingga lima juta ton aspal per tahun.
“Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor terus,” kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.
Oleh karena itu, ia meminta agar impor aspal disetop pada tahun mendatang atau hingga 2024. Industri dalam negeri, kata dia, akan dipacu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku pembuat jalan tersebut.
“Sehingga tadi sudah kita putuskan, dua tahun lagi tak ada impor aspal. Semuanya harus dikerjakan oleh Buton (Sulawesi Tenggara). BUMN silahkan, swasta silakan, join dengan asing, silahkan,” ucap Jokowi.
Presiden lalu memerintahkan para menteri untuk mengkaji upaya pengembangan industri aspal di Buton. Ia juga meminta agar terjadi proses hilirisasi aspal agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah.
“Kita ingin ada nilai tambah dari aspal yang ada di Buton, karena ada potensi 662 juta ton di sini, gede sekali,” kata Jokowi.
Dalam hitungannya, hilirisasi industri aspal di Buton bakal meningkatkan pendapatan negara, di antaranya melalui penerimaan pajak. Dengan demikian, ia berharap Buton dapat kembali hidup sebagai industri penghasil aspal.
“Nilai tambah ada di sini, pajak ada di sini, royalti ada di sini, dividen ada di sini, pajak karyawan ada di sini. Sehingga kita harapkan Buton hidup kembali sebagai industri penghasil aspal,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
Adapun situs resmi Kementerian PUPR menyebutkan aspal dari Buton (asbuton) memiliki keunggulan mutu yang lebih baik dari aspal minyak. Penggunaan asbuton juga diperkirakan dapat menghemat devisa karena akan mengurangi impor aspal minyak yang tinggi.
Selain itu, penggunaan aspal dari Buton juga mendukung program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN). Sebab, asbuton olahan memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi.
ANTARA
Baca: Program Kompor Listrik, Pengusaha Warteg dan Pedagang Kaki Lima: Merepotkan, Lebih Boros
Ikuti berita terkini dari Tempo di Google News, klik di sini.
