TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pengamanan Perdagangan Kementerian Perdagangan, Ernawati, menyatakan pemerintah telah memberi penjelasan kepada Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat soal tuduhan pemberian subsidi terhadap industri udang. "Delegasinya dipimpin langsung oleh Duta Besar Dino Patti Djalal, Senin waktu setempat (Selasa dinihari tadi, WIB)," ujarnya di Jakarta, Selasa, 15 Januari 2013.
Dalam penjelasannya, menurut Erna, Duta Besar Dino menyampaikan bahwa kredit ekspor dan asuransi ekspor diberikan kepada seluruh usaha yang ada di Indonesia sehingga tidak dapat dianggap sebagai subsidi secara spesifik. Subsidi yang diberikan kepada nelayan kecil juga tidak dapat disamakan dengan subsidi kepada perusahaan eksportir.
Selain itu, Duta Besar Dino juga memberi penjelasan soal kondisi perdagangan antara kedua negara yang sudah terjalin selama ini. “Hal-hal umum seperti itu juga disampaikan," kata Erna.
Menurut Erna, kini pemerintah tinggal menunggu apakah akan ada notifikasi dimulainya penyelidikan oleh perwakilan Amerika Serikat. "Pengumumannya nanti, tanggal 17 Januari," ujarnya.
Sebelumnya, Komisi Perdagangan Internasional Amerika Serikat melayangkan beberapa tuduhan subsidi terhadap Indonesia. Mereka menuding subsidi diberikan melalui pemberian kredit ekspor, asuransi ekspor, insentif pajak dan bea masuk atas barang modal yang digunakan untuk ekspor ke AS, serta pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN) atas barang modal yang digunakan untuk ekspor.
Pemerintah Indonesia juga dituduh telah mengalokasikan subsidi pada sektor perikanan sebesar US$ 3 miliar selama 5 tahun untuk meningkatkan target produksi udang 18-19 persen per tahun dari 2010 hingga 2014. Apabila usai penyelidikan ternyata semua tuduhan itu terbukti, produk udang Indonesia terancam terkena bea masuk tambahan untuk menembus pasar Amerika Serikat.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Pengolahan dan Pemasaran Produk Perikanan Thomas Dharmawan, menyatakan 13 pengusaha udang nasional juga telah mengembalikan kuesioner kepada Amerika Serikat. Dalam kuesioner itu, mereka memberikan beberapa data seperti jumlah ekspor dan upah tenaga kerja sejak tahun 2008. "Kami tidak rekayasa, kami kasih jawaban apa adanya," ujarnya.
PINGIT ARIA
