TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan telah menerbitkan Obligasi Negara Ritel (ORI) seri ORI026T3 (tenor 3 tahun) dan ORI026T6 (tenor 6 tahun). Produk ini merupakan surat utang negara (SUN) ritel resmi bisa dipesan mulai dari Rp 1 juta.
Dua produk tersebut merupakan terakhir yang diterbitkan Kementerian Keuangan tahun ini.“Penawaran ORI seri terbaru ini untuk memberikan peluang investasi yang menarik bagi investor ritel khusus Warga Negara Indonesia (WNI),” demikian ditulis dalam siaran resmi Kementerian Keuangan, dikutip Selasa, 1 Oktober 2024.
Dalam keterangn disebutkan periode pembelian berakhir pada 24 Oktober 2024. Seri ORI026 dengan tenor 3 tahun memiliki tanggal jatuh tempo 15 Oktober 2027, sementara seri ORI026 dengan tenor 6 tahun jatuh tempo pada 15 Oktober 2030. Adapun maksimal pemesanannya masing masing adalah Rp 5 miliar dan Rp 10 miliar.
Untuk berinvestasi di ORI026 saat ini sudah dapat melakukan registrasi dengan cara menghubungi 26 Mitra Distribusi yang telah ditetapkan Kementerian Keuangan. Dengan sistem e-SBN. Terdiri dari 17 bank umum seperti misalnya BCA, CIMB, Mandiri, Danamon dan BNI.
Bisa pula melalui lima perusahaan efek seperti PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas. Pembelian juga bisa melalui empat agen reksa dana semisal PT Bareksa Portal Investasi dan PT Bibit Tumbuh Bersama.
Bentuk karakteristik dua produk ini adalah obligasi negara tanpa warkat, atau dapat diperdagangkan di pasar sekunder dan hanya antar investor domestik/lokal yang mengacu pada digit ketiga kode Nomor Tunggal Identitas Pemodal (Single Investor Identification). Pembayaran kupon dapat dilakukan tiap tanggal 15 setiap bulan. Seri ORI026T3 memiliki tingkat kupon 6,3 persen per tahun, sementara seri ORI026T6 sebesar 6,4 persen per tahun.
Penawaran surat utang dalam bentuk obligasi ini sekaligus mengajak masyarakat untuk berkontribusi dalam pembiayaan APBN serta pembangunan berkelanjutan. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penerbitan ORI026 ini juga bakal digunakan untuk pemenuhan target pembiayaan APBN tahun 2024 dan perubahannya jika ada.
Pilihan Editor: OJK Terbitkan Aturan Baru untuk Dukung Penerbitan dan Pelaporan Obligasi dan Sukuk Daerah
