Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

BBM Bersubsidi Batal Dibatasi, Pertamina Pastikan Tidak Ada Pengurangan Kuota

Reporter

Editor

Agung Sedayu

image-gnews
Petugas menunggu jaringan aplikasi  BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024.  Tempo/Budi Purwanto
Petugas menunggu jaringan aplikasi BBM subsidi normal kembali dan mengarahkan pembeli untuk menggunakan BBM non subsidi di SPBU Siliwangi, Semarang, Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Budi Purwanto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari menyebutkan bahwa Pertamina akan mengikuti kebijakan pemerintah terkait penyaluran bahan bakar minyak bersubsidi (BBM bersubsidi). Hal ini berlaku baik bagi penyaluran Pertalite maupun Biosolar.

“Kalau dari kami prinsip mengikuti ketetapan pemerintah,” kata Heppy ketika dihubungi pada Selasa, 24 September 2024.

Menurutnya, penyaluran Pertalite maupun Biosolar akan tetap berlangsung sesuai kuota yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah. Itu berarti tidak akan ada pengurangan kuota BBM bersubsidi pada Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Dimana kuota untuk biosolar sebesar 17,8 juta kiloliter dan Pertalite sebesar 31,6 juta kiloliter.

“Penyaluran BBM subsidi baik Pertalite maupun Biosolar di SPBU tetap berjalan sesuai kuota yang ditetapkan Pemerintah,” ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Meskipun wacana pembatasan BBM bersubsidi diputuskan untuk ditunda. Heppy menyebut paralel pendaftaran QR code MyPertamina terus disosialisasikan. QR code ini direncanakan untuk digunakan sebagai syarat pengisian bahan bakar Pertalite maupun Biosolar. Saat ini, jumlah pendaftar yang terverifikasi dan telah mendapat QR Code telah mencapai 3,9 juta.

Sebelumnya Menteri Energi Bahlil Lahadalia menyebut pengetatan BBM bersubsidi supaya lebih tepat sasaran tidak bisa diterapkan pada 1 Oktober 2024 seperti direncanakan karena belum siap. Penundaan ini juga sebelumnya telah terjadi dimana pembatasan untuk pembelian Solar dan Pertalite awalnya ingin diterapkan sebelum 17 Agustus 2024 yang kemudian diundur 1 September dan hingga diundur kembali ke tanggal 1 Oktober.

Pilihan Editor: Terpopuler: 4 Proyek Prabowo jadi Bom Waktu, 4 Perusahaan Grup Bakrie Ditetapkan PKPU

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pemerintah Maju Mundur Terapkan Pengetatan BBM Bersubsidi, Ini Penjelasan Bahlil

10 jam lalu

Konsumen mengisi bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite di SPBU di kawasan Jalan Panjang, Jakarta, Jumat 30 Agustus 2024. Penjualan BBM subsidi Pertalite akan mulai diatur penjualannya per 1 Oktober 2024. Adapun proses sosialisasi tentang pembatasan ini akan dilakukan pada September 2024. TEMPO/Tony Hartawan
Pemerintah Maju Mundur Terapkan Pengetatan BBM Bersubsidi, Ini Penjelasan Bahlil

Pemerintah tampak maju mundur dalam menerapkan pengetatan BBM bersubsidi ini, belum bisa diberlakukan mulai 1 Oktober karena tidak siap.


Kapal Pertamina Gas 1 yang Baru Berlabuh di Terminal Tanjung Sekong, Angkut 45.000 Metrik Ton LPG

10 jam lalu

Kapal Pertamina Gas 1 milik PT Pertamina International Shipping (PIS) ANTARA/HO-Pertamina International Shipping
Kapal Pertamina Gas 1 yang Baru Berlabuh di Terminal Tanjung Sekong, Angkut 45.000 Metrik Ton LPG

Kapal Pertamina Gas 1 (PG-1) milik PT Pertamina International Shipping telah berhasil membawa 45.000 metrik ton LPG.


47.495 Pangkalan LPG Subsidi Milik Pertamina untuk Layani Banten, Jawa Barat dan Jakarta

11 jam lalu

Pekerja melakukan pengisian gas 3 kilogram di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) KOSAN, Jakarta, Rabu 4 September 2024. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Komisi VII DPR RI menyepakati kenaikan subsidi LPG 3 kg dalam RAPBN 2025. Volume LPG 3 kg bersubsidi dipatok sebesar 8,17 juta metrik ton. Angka ini lebih tinggi dibanding target APBN 2024, yang hanya sebesar 8,03 juta metrik ton. TEMPO/Tony Hartawan
47.495 Pangkalan LPG Subsidi Milik Pertamina untuk Layani Banten, Jawa Barat dan Jakarta

PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Barat melayani distribusi bahan bakar minyak dan LPG di Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta.


Dua Pekan Sekali LNG Tangguh Suplai Gas Cair ke PLTGU Jawa I Cilamaya

1 hari lalu

Pekerja melakukan pengecekkan kualitas air laut yang masuk ke dalam SWI facilty, agar memenuhi standar kualitas yang dibutuhkan di PLTGU Jawa-1, Cilamaya, Kerawang, Jawa Barat, Selasa 16 Juli 2024. Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU Jawa-1) merupakan pembangkit listrik yang terintegrasi dengan FSRU (Floating Storage Regasification Unit) dengan kapasitas terpasang 1.760 Megawatt termasuk proyek strategis nasional dalam mendukung ketahanan energi sekaligus transisi energi di Indonesia. TEMPO/Tony Hartawan
Dua Pekan Sekali LNG Tangguh Suplai Gas Cair ke PLTGU Jawa I Cilamaya

PLTGU Cimalaya menerima pasokan gas alam cair dari Tangguh Papua Train 3 dua pekan sekali.


KPK Belum Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan dan Manage Service Digitalisasi SPBU

1 hari lalu

Juru bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan pers, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 17 September 2024. KPK melalui Direktorat Gratifikasi akan menganalisis hasil klarifikasi yang disampaikan Kaesang Pangarep, untuk menentukan penggunaan uang milik pribadi atau milik negara terkait laporan pengaduan masyarakat dalam dugaan penerimaan gratifikasi berupa fasilitas mewah pesawat jet pribadi dalam perjalanan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. TEMPO/Imam Sukamto
KPK Belum Sidik Dugaan Korupsi Pengadaan dan Manage Service Digitalisasi SPBU

"Belum ada penyidikan perkara dimaksud. Apakah memang ada penyelidikan yang sedang berjalan, saya belum bisa memberitahu apa-apa," kata jubir KPK.


Bahlil: Belum Ada Pembahasan Jokowi Masuk Golkar hingga Soal Pengetatan BBM Bersubsidi

2 hari lalu

Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia saat menyampaikan keterangan kepada media di Jakarta, Kamis, 22 Agustus 2024. Dalam kesempatan tersebut Bahlil mengumumkan susunan pengurus Partai Golkar masa bakti 2024-2029. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Bahlil: Belum Ada Pembahasan Jokowi Masuk Golkar hingga Soal Pengetatan BBM Bersubsidi

Bahlil belum menerima permintaan dari Jokowi untuk masuk partai


Gas Melon Masih Langka di Batam: Harga Tembus Rp45 Ribu, Pedagang Kecil Tutup

3 hari lalu

Suasana di Pasar Botania 2, Kota Batam. TEMPO/Yogi Eka Sahputra
Gas Melon Masih Langka di Batam: Harga Tembus Rp45 Ribu, Pedagang Kecil Tutup

Langkanya gas melon mengancam tutupnya beberapa usaha kecil masyarakat di Kota Batam.


Setelah Jet Boeing, Helikopter Bell 407 Ikut Jajal Bioavtur SAF Buatan Pertamina

3 hari lalu

Helikopter Bell 407 menjalani uji terbang dengan bahan bakar ramah lingkungan sustainable aviation fuel (SAF) buatan PT Pertamina (Persero), di Bali, Kamis, 19 September 2024 (Dok. Pertamina Patra Niaga)
Setelah Jet Boeing, Helikopter Bell 407 Ikut Jajal Bioavtur SAF Buatan Pertamina

Helikopter Bell 407 menjadi armada baling-baling horizontal pertama di Indonesia yang menjajal SAF, avtur hijau yang dikembangkan Pertamina.


Pertamina Buka Suara soal Vonis Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang

4 hari lalu

Seorang anak mencari sisa-sisa barang-barang setelah kebakaran Depo Pertamina Plumpang,  Jakarta Utara, Sabtu 4 Maret 2023. Kebakaran Depo Pertamina Plumpang merenggut 17 nyawa warga dan melukai puluhan lainnya. TEMPO/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Pertamina Buka Suara soal Vonis Ganti Rugi Rp 23,1 Miliar untuk Korban Kebakaran Depo Plumpang

Pertamina Patra Niaga divonis membayar ganti rugi untuk 46 korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang sebesar Rp 23,1 miliar


Dugaan Korupsi di Pertamina Energy Sevices, Penyidik KPK Lakukan Analisis Dokumen

7 hari lalu

Mantan Managing Director Pertamina Energy Service Pte. Ltd. (PES) yang juga mantan Dirut Pertamina Energy Trading (PETRAL) Bambang Irianto berjalan usai menjalani pemeriksaan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa, 5 November 2019. Bambang diperiksa sebagai tersangka dugaan suap terkait perdagangan minyak mentah dan produk kilang di Pertamina Energy Services Pte. Ltd. TEMPO/Imam Sukamto
Dugaan Korupsi di Pertamina Energy Sevices, Penyidik KPK Lakukan Analisis Dokumen

KPK masih terus melakukan analisa dokumen dan hasil pemeriksaan dalam kasus korupsi Pertamina Energy Services.