Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

5 Poin Bahasan Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR RI ke Kazakhstan, Termasuk Soal Bebas Visa

image-gnews
Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan bersama delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI di bawah pimpinan I Wayan Sudirta melaksanakan kunjungan kerja ke Astana, Ibu Kota Kazakhstan, 17 September 2024. KBRI Astana
Dubes RI untuk Kazakhstan dan Tajikistan bersama delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI di bawah pimpinan I Wayan Sudirta melaksanakan kunjungan kerja ke Astana, Ibu Kota Kazakhstan, 17 September 2024. KBRI Astana
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI baru-baru ini melakukan kunjungan kerja ke Astana, ibu kota Kazakhstan, dalam rangka memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan.

Kunjungan yang dipimpin I Wayan Sudirta ini tidak hanya berfokus pada diplomasi parlemen, tetapi juga mencakup berbagai aspek penting yang berpotensi meningkatkan kerja sama di berbagai bidang, seperti ekonomi, perdagangan, investasi, dan pariwisata. Berikut serba-serbi pembahasan penting dalam kunjungan ini.

1. Pembahasan Bebas Visa dan Penerbangan Langsung

Dalam dialog antara Delegasi GKSB DPR RI dan Wakil Menteri Perdagangan Kazakhstan, Kairat Torebayev, disepakati pentingnya kebijakan bebas visa bagi warga negara Kazakhstan yang berkunjung ke Indonesia serta pembukaan penerbangan langsung antara kedua negara. Langkah ini dipandang vital dalam meningkatkan arus perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Penerapan kebijakan bebas visa diharapkan mampu menarik lebih banyak wisatawan Kazakhstan, yang telah mencapai lebih dari 11 ribu orang selama Januari hingga Juli 2024. Selain itu, penerbangan langsung dinilai akan memperlancar akses perjalanan dan memperkuat kerja sama ekonomi di berbagai sektor, termasuk minyak bumi, pengembangan kilang, dan pariwisata medis.

2. Peningkatan Kerjasama di Sektor Perdagangan dan Investasi

Selain pariwisata, Delegasi GKSB DPR RI juga menekankan pentingnya memperkuat kerja sama di sektor perdagangan dan investasi. Pada tahun 2023, perdagangan bilateral antara Indonesia dan Kazakhstan hampir mencapai USD 350 juta, menandakan hubungan ekonomi yang semakin kokoh.

Sementara itu, investasi dari Kazakhstan ke Indonesia selama periode Januari hingga Juni 2024 telah mencapai USD 2 juta. Kedua pihak juga membahas potensi besar di sektor minyak bumi, pengembangan kilang (refinery), dan pariwisata medis, yang dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kedua negara serta memperluas peluang investasi.

3. Pembahasan Perjanjian Perdagangan Bebas dan Investasi

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selama kunjungan, Delegasi DPR RI mengadakan dialog dengan mitra parlemen mereka di Mazhilis, majelis rendah parlemen Kazakhstan. Salah satu fokus utama pertemuan tersebut adalah mempercepat finalisasi dan penandatanganan sejumlah perjanjian bilateral.

Perjanjian-perjanjian yang dibahas termasuk perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Eurasian Economic Union (EEU), perjanjian promosi dan perlindungan investasi, serta perjanjian penghindaran pajak berganda.

Ketua Delegasi, I Wayan Sudirta, menekankan bahwa perjanjian-perjanjian ini memiliki peran strategis untuk mendukung para pelaku usaha di kedua negara. Dengan adanya perjanjian perdagangan bebas dan perlindungan investasi, diharapkan akan semakin banyak pengusaha Indonesia yang dapat berdagang dan berinvestasi di Kazakhstan, serta sebaliknya.

4. Diskusi dengan Para WNI di Astana Kazakhstan

Selain menjalankan agenda formal, Delegasi GKSB DPR RI juga meluangkan waktu untuk bertemu dengan warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Astana. Pertemuan ini berlangsung di Wisma Duta Besar RI, di mana para anggota delegasi berdiskusi dengan WNI dari berbagai latar belakang, seperti spa therapist, pengajar, mahasiswa, tenaga kerja di sektor pertambangan, serta ibu rumah tangga. Dalam pertemuan ini, delegasi mendengarkan berbagai aspirasi dan masukan dari para WNI, sekaligus membahas sejumlah isu yang mereka hadapi selama tinggal di Kazakhstan.

5. Kunjungan ke Industri Strategis Kazakhstan
Sebagai bagian dari kunjungan, Delegasi GKSB DPR RI juga mengunjungi Astana Hub, sebuah pusat inovasi digital yang memainkan peran kunci dalam membangun ekosistem digital dan startup di Kazakhstan. Dalam kunjungan tersebut, CEO Astana Hub, Magzhan Madiyev, mempresentasikan visi dan misi Hub serta menjelaskan bagaimana mereka mendukung pertumbuhan industri digital di negara tersebut.

Pilihan Editor: Delegasi Grup Kerja Sama Bilateral DPR Kunjungan ke Kazakhstan, Apa Hasilnya?

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Perusahaan Trump Investasi Lapangan Golf dan Hotel di Vietnam Senilai Rp23 Triliun

2 jam lalu

Perusahaan Trump Investasi Lapangan Golf dan Hotel di Vietnam Senilai Rp23 Triliun

Pengembang real estat Vietnam bermitra dengan The Trump Organization untuk mengembangkan proyek lapangan golf dan hotel senilai Rp23,4 triliun


Ragam Respons terhadap Tuntutan Kenaikan Gaji Hakim: Dari Prabowo hingga Cak Imin

2 jam lalu

Solidaritas Hakim Indonesia (SHI) saat audiensi dengan Mahkamah Agung (MA) di Mahkamah Agung, Jakarta, Senin, 7 Oktober 2024. Ratusan hakim dari berbagai daerah datang ke Jakarta saat aksi cuti bersama pada 7-11 Oktober 2024. TEMPO/Subekti.
Ragam Respons terhadap Tuntutan Kenaikan Gaji Hakim: Dari Prabowo hingga Cak Imin

Prabowo ingin menaikkan gaji hakim setelah dilantik menjadi presiden.


Prabowo Janji Naikkan Gaji Hakim, Supaya Tidak Bisa Dibeli dan Disogok

5 jam lalu

Momen presiden terpilih Prabowo Subianto berbicara kepada para hakim di rapat DPR melalui sambungan telepon dengan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad pada Selasa, 8 Oktober 2024. Foto: tangkap layar TV Parlemen
Prabowo Janji Naikkan Gaji Hakim, Supaya Tidak Bisa Dibeli dan Disogok

Prabowo mengatakan kaget mendengar kisah para hakim yang belum cukup sejahtera. Dia mengklaim sudah punya rencana untuk memperbaiki kondisi mereka.


Cerita Rumah Dinas Anggota DPR: Banyak Tikus hingga Diganti Tunjangan Rp50 Juta per Bulan

6 jam lalu

Petugas kebersihan menyiram halaman depan rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Senin, 7 Oktober 2024. Karena kondisi rumah jabatan atau dinas yang butuh perawatan ekstra, sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan untuk Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Cerita Rumah Dinas Anggota DPR: Banyak Tikus hingga Diganti Tunjangan Rp50 Juta per Bulan

Rumah dinas anggota DPR dinilai tidak layak, sehingga akan diganti dengan tunjangan perumahan yang konon jumlahnya bisa mencapai Rp50 juta per bulan.


Anggota DPR Periode 2024-2029 akan Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Berapa Nilainya?

6 jam lalu

Petugas kebersihan menyiram halaman depan rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Senin, 7 Oktober 2024. Karena kondisi rumah jabatan atau dinas yang butuh perawatan ekstra, sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan untuk Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Periode 2024-2029 akan Dapat Tunjangan Rumah Dinas, Berapa Nilainya?

Besaran tunjangan rumah dinas anggota DPR akan mengacu pada harga sewa hunian di sekitaran gedung DPR.


Alasan Jokowi Target Investasi IKN Baru Tercapai Setengah: Karena Diseleksi

7 jam lalu

Presiden Jokowi memberikan keterangan usai BNI Investor Daily Summit di Jakarta Convention Center, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 Oktober 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Alasan Jokowi Target Investasi IKN Baru Tercapai Setengah: Karena Diseleksi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan alasan target investasi IKN baru mencapai setengah. Karena investor yang masuk diseleksi.


Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Hanya Minta Hidup Layak, Bukan Gaji Komisaris

8 jam lalu

Perwakilan hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia, menggelar pertemuan dengan Komisi III DPR, Selasa, 8 Oktober 2024. Para hakim tersebut meminta DPR menyerap aspirasi mereka terkait peningkatan kesejahteraan hakim. TEMPO/Nandito Putra
Audiensi dengan DPR, Solidaritas Hakim: Kami Hanya Minta Hidup Layak, Bukan Gaji Komisaris

Hakim PN Bireuen singgung ketimpangan gaji hakim dengan penghasilan para pesohor, sebut gaji hakim seperti 3 hari uang jajan Rafathar.


iPhone 16 Belum Bisa Masuk RI, Menperin Beberkan Realisasi Investasi Apple Masih Kurang Rp 235 Miliar

9 jam lalu

Warga mencoba ponsel terbaru iPhone 16 yang mulai dijual, di Beijing, Cina, 20 September 2024. REUTERS/Florence Lo
iPhone 16 Belum Bisa Masuk RI, Menperin Beberkan Realisasi Investasi Apple Masih Kurang Rp 235 Miliar

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita membeberkan persoalan investasi yang menjadi ganjalan masuknya telepon seluler iPhone 16 ke pasar Indonesia.


Komisi III DPR Diminta Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim

9 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Selasa, 8 Oktober 2024. Tempo/Annisa Febiola.
Komisi III DPR Diminta Perjuangkan Kenaikan Gaji dan Tunjangan Hakim

Perwakilan hakim melakukan audiensi dengan Komisi III DPR dan meminta anggota dewan memperjuangkan kenaikan gaji dan tunjangan.


Setjen DPR Gandeng Konsultan Appraisal Kaji Nominal Tunjangan Perumahan Anggota DPR

10 jam lalu

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar saat meninjau rumah jabatan anggota DPR RI di kawasan Kalibata, Senin, 7 Oktober 2024. Karena kondisi rumah jabatan atau dinas yang butuh perawatan ekstra, sehingga dipertimbangkan diganti dengan tunjangan untuk Anggota DPR RI. TEMPO/M Taufan Rengganis
Setjen DPR Gandeng Konsultan Appraisal Kaji Nominal Tunjangan Perumahan Anggota DPR

Hingga kini besaran tunjangan perumahan yang akan diberikan kepada anggota DPR masih belum diketahui.