Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

101 Kapling Kawasan Inti IKN Ditawarkan pada Pengusaha UMKM

Reporter

Editor

Yudono Yanuar

image-gnews
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Suasana pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) terlihat dari Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Jumat 13 September 2024. Komisi V DPR RI menyetujui penyesuaian pagu anggaran tahun 2025 Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP). ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak 101 kapling di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Kota Nusantara atau IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, ditawarkan kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Kami susun mekanisme atau prosedur operasional standar (SOP) lahan investasi di KIPP, terutama ada prioritas bagi UMKM," kata Pelaksana Tugas Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono, di Penajam, Jumat, 20 September 2024.

"Selayaknya investor pelopor dengan sedikit modifikasi untuk dukung geliat UMKM di Kota Nusantara," katanya.

Mekanisme tersebut disusun mengacu Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024, menyangkut percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, OIKN membuka peluang investasi kepada UMKM dan badan usaha perseorangan di KIPP ibu kota baru Indonesia.

Sebanyak 101 dari 493 persil peruntukan lahan investasi ditawarkan kepada UMKM dan badan usaha perseorangan, kata dia pula, lahan berpotensi yang dialokasikan untuk UMKM dan badan usaha perorangan itu disosialisasikan bersama forum investor.

OIKN telah mengadakan sosialisasi dengan agenda pembahasan lahan potensial sesuai permintaan investasi para calon pelaku usaha pelopor, ia menimpali lagi, yang dihadiri 11 calon investor pelopor.

Tahapan selanjutnya untuk tahapan investasi bagi UMKM dan badan usaha perseorangan dapat dilakukan melalui portal INVESTARA dengan alokasi luas lahan maksimal satu hektare.

OIKN bakal melayani investor dan mempermudah segala proses berusaha dan insentif perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, kata dia, karena OIKN bukan menjual tanah akan tetapi mengajak pelaku usaha untuk berinvestasi di Kota Nusantara.

Kriteria UMKM dan badan usaha perseorangan yang dapat berinvestasi di ibu kota masa depan Indonesia itu, mengikuti Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2028 tentang UMKM, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

Proses kerja sama dilanjutkan dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dan pembangunan dilakukan selambat-lambatnya 18 bulan, demikian Basuki Hadimuljono yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu pula.

Investor Internasional

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Basuki Hadimoeljono juga mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur, seperti dilakukan pemerintah Amerika Serikat dalam pembangunan Kota Cerdas Nusantara.

“Kami sangat menghargai dukungan pemerintah Amerika Serikat dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara. Sebagai kota global, tentunya kami mengundang partisipasi internasional untuk berkolaborasi di proyek ini,” ujarnya.

Basuki Hadimoeljono didampingi oleh Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menandatangani perjanjian hibah dengan Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) untuk proof of concept percontohan teknologi Command Center di Ibu Kota Nusantara dengan nilai total 7,6 juta dolar AS.

USTDA (Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat) merupakan lembaga independen pemerintah Amerika Serikat untuk memajukan pembangunan ekonomi dan kepentingan komersial Amerika Serikat di negara-negara berkembang.

Sebelumnya, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi bersama Direktur USTDA Enoh T. Ebong telah menandatangani perjanjian hibah sebesar 2,49 juta dolar AS pada 2 Mei 2024 di Los Angeles, Amerika Serikat. Hibah tersebut digunakan untuk bantuan teknis terkait penerapan teknologi dan solusi kota cerdas di IKN.

Penandatanganan pada 20 September 2024 di Jakarta menandakan dimulainya dukungan Pemerintah Amerika Serikat dalam pelaksanaan pilot project teknologi kota cerdas di Nusantara.

Otorita IKN akan bekerja sama dengan 7 perusahaan teknologi global asal Amerika Serikat seperti Amazon Web Service, Autodesk, Cisco, Esri, IBM, Honeywell, serta Motorola dalam pelaksanaan hibah percontohan teknologi Command Center di Nusantara. Sehingga sampai saat ini total hibah USTDA kepada Otorita IKN bernilai 10,09 juta dolar AS.

Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Kamala Shirin Lakhdhir menegaskan bahwa hibah ini merupakan bentuk komitmen dukungan pemerintah Amerika Serikat terhadap pembangunan kota cerdas IKN.

“Hibah ini merupakan pilot project yang mendemonstrasikan berbagai keunggulan teknologi pada pengelolaan kota cerdas,” kata Kamala.

Pilihan Editor Tupperware Bangkrut, Ini Perjalanan Wadah Plastik dengan Garansi Seumur Hidup

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

55 menit lalu

Basuki Purwadi. Dok. LMAN
Total Anggaran Pengadaan Lahan untuk PSN Jokowi Lewat LMAN Tembus Rp 134 Triliun

Anggaran untuk pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional Jokowi lewat LMAN Kementerian Keuangan mencapai Rp 134 Triliun sejak 2017


Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

1 jam lalu

Tim Prabowo dari Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian yang disebut bakal berformasi besar-lebih dari 34 kementerian.
Prabowo akan Bentuk Kemenko Infrastruktur, Ekonom: Kurang Tepat dan Menambah Beban Anggaran

Ekonom Achmad Nur Hidayat mengatakan rencana Prabowo Subianto membentuk Kemenko Infrastruktur kurang tepat dan menambah beban anggaran.


Anggota DPR Sebut Secara de Facto IKN Sudah Digunakan sebagai Ibu Kota

8 jam lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung (tengah) bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi II DPR RI memberikan keterangan pers capaian kinerja 2019-2024 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 26 September 2024. Komisi II DPR RI telah menyelesaikan 160 Undang - Undang selama periode 2019-2024 yang diantaranya Undang - Undang mengenai Pemilu, Reformasi Agraria, dan Penataan Tenaga non-ASN (Honorer). TEMPO/M Taufan Rengganis
Anggota DPR Sebut Secara de Facto IKN Sudah Digunakan sebagai Ibu Kota

Dalam Undang-Undang IKN, kata Doli, sudah dijelaskan bahwa pembangunan akan selesai secara bertahap hingga 2045.


Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

10 jam lalu

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Abdullah Azwar Anas saat ditemui usai Rapat Koordinasi Tim Nasional OECD dan peluncuran Portal Aksesi OECD di gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat pada Kamis, 3 Oktober 2024. TEMPO/Nabiila Azzahra A.
Menpan RB Tak Bisa Jamin ASN Pindah ke IKN sebelum Pelantikan Prabowo

Sampai September 2024, belum ada kepastian dari pemerintah mengenai pemindahan ASN ke IKN.


LMAN Salurkan Anggaran Rp 2,85 Triliun untuk Pembebasan Lahan di IKN

12 jam lalu

Basuki Purwadi. Dok. LMAN
LMAN Salurkan Anggaran Rp 2,85 Triliun untuk Pembebasan Lahan di IKN

Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sudah menggelontorkan Rp 1,43 triliun untuk pengadaan lahan di IKN sepanjang 2024. Pemerintah menargetkan anggaran total 5,9 triliun untuk pembebasan lahan di ibu kota baru


Respons Jokowi soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Berturut-turut: Coba Dicek Betul

13 jam lalu

Momentum Deflasi Bakal Berlanjut
Respons Jokowi soal Penyebab Deflasi 5 Bulan Berturut-turut: Coba Dicek Betul

Presiden Jokowi akhirnya angkat suara terkait penyebab deflasi beruntun selama lima bulan


Terkini Bisnis: Raffi Ahmad Gabung Kepengurusan Kadin versi Munaslub, 3 Nama Besar Lain yang Ikut Penambangan Pasir Laut

15 jam lalu

Aktor sekaligus pengusaha Raffi Ahmad (kedua kanan) masuk dalam kepengurusan Kadin Indonesia pariode 2024-2029 di Jakarta, Senin (7/10/2024). ANTARA/Harianto
Terkini Bisnis: Raffi Ahmad Gabung Kepengurusan Kadin versi Munaslub, 3 Nama Besar Lain yang Ikut Penambangan Pasir Laut

Raffi Ahmad sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Industri Kreatif Kadin periode 2024-2029 versi Munaslub


Gerindra Pastikan Nasib Keppres Pemindahan Ibu Kota di Tangan Prabowo

15 jam lalu

Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, saat ditemui di kompleks gedung DPR, Jumat, 4 Oktober 2024. TEMPO/Nandito Putra.
Gerindra Pastikan Nasib Keppres Pemindahan Ibu Kota di Tangan Prabowo

Prabowo sedang sibuk menyiapkan keppres untuk struktur kementerian di kabinet barunya. Senyampang itu, ia masih mengkaji keppres pemindahan ibu kota.


Kini Jokowi Sebut Jangan Buru-buru Pindah ke IKN, Keppres Pindah Ibu Kota Belum Diteken Sampai Ujung Jabatan

16 jam lalu

Presiden Joko Widodo (kanan) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno (kiri) menjawab pertanyaan watawan saat perdana berkantor di kompleks Kantor Presiden, Ibu Kota Nusantara (IKN), Senin 29 Juli 2024. Pada hari perdana berkantor di IKN, Presiden memimpin rapat dengan jajaran Otorita IKN didampingi Mensesneg dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, serta akan menerima Jajaran Forkompinda Kaltim. ANTARA FOTO/Mentari Dwi Gayati
Kini Jokowi Sebut Jangan Buru-buru Pindah ke IKN, Keppres Pindah Ibu Kota Belum Diteken Sampai Ujung Jabatan

Setelah gagal pindah ke IKN pada Juli dan September, Jokowi sebut pemindahan ibu kota jangan terburu-buru. Keppres pun belum diteken.


Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

16 jam lalu

Prabowo Subianto bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju (KIM) saat mendampingi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dalam sesi konferensi pers di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin 112 Agustus 2024. ANTARA/Andi Firdaus
Menanti Keppres Pemindahan Ibu Kota ke IKN

Jokowi sebelumnya pernah menuturkan penerbitan Keppres IKN bisa jadi dilakukan sebelum 17 Agustus atau setelah Oktober 2024.