TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Roda Dua Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menanggapi janji-janji dari para pasangan calon (paslon) kontestasi Pilkada Jakarta 2024 yang berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi para pengemudi ojek online (ojol).
Ia menyampaikan bahwa salah satu kebutuhan mitra ojol saat ini adalah penyediaan shelter-shelter yang layak di titik-titik strategis penjemputan calon penumpang.
“Shelter-shelter yang ada di lokasi-lokasi dekat pemerintahan daerah, di pusat belanja, maupun di terminal dan stasiun, itu mohon dimaksimalkan,” ujar Igun kepada Tempo pada Kamis, 19 September 2024. “Nanti di situ (shelter) misalnya, ada air gratis, ada kopi gratis,” tuturnya lebih lanjut.
Belum lama ini, Bakal Calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil menyatakan bahwa pihaknya tengah menghitung besar anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program makan gratis yang menyasar pengemudi ojol di wilayah Jakarta. Upaya ini dicanangkan demi menghadirkan negara di tengah masyarakat yang lebih luas.
Di lain sisi, paslon Bakal Calon Gubernur Jakarta Pramono Anung, berjanji untuk mendorong pemerintah pusat agar pengemudi ojek online bisa memiliki status pekerja formal. Sehingga, pendapatan mereka bisa sesuai dengan Upah Minimum Regional.
Baca juga:
Menurutnya, program berdasar pelayanan yang kebermanfaatannya langsung dapat dirasakan para mitra ojol lebih menarik. "Jangan sampai membuat sebuah janji politik yang menurut kami tidak relevan,” ucapnya.
Di samping itu, dalam membentuk regulasi, nantinya, dia mengharapkan agar gubernur terpilih senantiasa melibatkan pihak-pihak yang akan merasakan dampaknya. “Gubernur ini kan punya kuasa juga untuk melibatkan dari ojek online apabila ingin membuat suatu peraturan atau regulasi tingkat daerah,” ujar dia. “Jadi, ketika membuat aturan-aturan daerah yang terkait dengan lalu lintas maupun terkait dengan ojek online itu tolong libatkan asosiasi-asosiasi seperti kami.”
Saat ini, berdasar rekaan Igun, ada setidaknya 700 sampai 800 ribu pengemudi ojol yang beroperasi di wilayah Jakarta. “Enggak sampai satu juta lah,” kata dia.
Lebih lanjut, Igun juga menekankan agar paslon yang memenangkan kontestasi jangan sampai membuat regulasi yang dirasa malah merugikan pihak yang seharusnya diayomi, dalam hal ini, kawan-kawan pengemudi ojol. Ia menyinggung wacana penerapan electronic road pricing (ERP) yang perencanaannya rampung di masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur Jakarta. “Nah ini jangan sampai terjadi lagi kayak gitu. Akhirnya terjadi penolakan dari rekan-rekan pengemudi ojek online,” ucap dia.
Pilihan Editor: Janji Pramono Anung kepada Ojek Online: Jadi Pekerja Formal
