TEMPO.CO, Jakarta - Program makan bergizi gratis merupakan program yang dijanjikan oleh pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Saat ini program tersebut dalam tahap uji coba di berbagai daerah.
Untuk sosialisasi program tersebut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengaminkan penganggaran dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025.
“Anggaran yang di DPR itu memang kami untuk mendukung sosialisasi. Soal bentuknya seperti apa ini (sosialisasi) nanti makan bergizi gratis kan perlu penyadaran pemahaman dari masyarakat mengenai guna dan fungsinya,” katanya di Kantor Kominfo, Jakarta Pusat pada Rabu, 11 September 2024.
Budi mengatakan, dari program makan bergizi gratis itu, Kominfo mengharapkan partisipasi masyarakat kontrol dari masyarakat dan sebagainya. “Itu nanti soal metodenya kami rancang lagi bagaimana bentuk sosialisasi yang tepat dan efektif untuk masyarakat,” katanya.
Sebelumnya, ia menyatakan menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi tentang program makan bergizi gratis pada tahun 2025. Program termasuk salah satu program unggulan Pemerintah Prabowo Subianto pada periode 2025-2029.
Pernyataan tersebut Budi Arie sampaikan dalam Rapat Kerja Penyesuaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kementerian Kominfo tahun 2025.
"Berdasarkan informasi banggar DPR RI yang kami terima pada hari Selasa tanggal 10 September 2024, terdapat penambahan alokasi anggaran sebesar Rp 10.000.000.000 untuk Kemenkominfo sehingga pagu anggaran Kemenkominfo menjadi Rp 7.728.907.593.000. Diusulkan penambahan tersebut dialokasikan untuk pengelolaan dan diseminasi informasi tematik program makan bergizi," kata Budi Arie dalam rapat yang berlangsung di Jakarta, Selasa, 10 September 2024.
Masuk program kerja komunikasi publik
Budi Arie juga menjelaskan bahwa pengelolaan diseminasi informasi tema untuk program makan bergizi gratis akan masuk dalam bagian program kerja komunikasi publik yang dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik serta lembaga kuasi publik.
Untuk mengkomunikasikan program unggulan itu ke publik secara lebih luas, Kementerian Kominfo menyiapkan rencana untuk mendiseminasikan informasi publik program-program prioritas bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) serta bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam).
YOLANDA AGNE | MARTHA WARTA SILABAN | BAGUS PRIBADI
Pilihan editor: JPPI Tolak Anggaran Pendidikan Dipakai untuk Makan Bergizi Gratis: Memperburuk Kualitas Pendidikan
