TEMPO.CO, Jakarta -Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons upaya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) yang akan digelar oleh Kadin Provinsi di The Ritz Carlton, pada Sabtu, 14 September besok. Kegiatan ini disebut bertentangan dengan anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kadin Indonesia.
“Kami selaku Dewan Pengurus Kadin Indonesia melihat upaya ini telah menciptakan situasi yang mengancam keharmonisan organisasi Kadin di seluruh Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah dalam membangun perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Kadin Indonesia Eka Sastra dalam keterangan tertulisnya pada Jumat, 13 September 2024.
Eka menyebut upaya Munaslub dengan agenda menggantikan Ketua Umum juga berpotensi menimbulkan perpecahan di tubuh organisasi yang akan merugikan iklim dunia usaha nasional. Eka menjelaskan, Kadin Indonesia adalah organisasi yang berfungsi sebagai wadah bagi pengusaha dan mitra strategis pemerintah yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 (UU Kadin) dan ditegaskan dalam Keppres Nomor 18 tahun 2022 tentang AD/ART Kadin Indonesia.
Dalam aturan ini, kata Eka, Arsjad Rasjid merupakan Ketua Umum Kadin Indonesia terpilih masa bakti 2021-2026. Arsjad Rasjid dipilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia berdasarkan keputusan bersama pada Munas VIII Kadin Indonesia tertanggal 30 Juni 2021, di Kendari, Sulawesi Tenggara.
“Dengan begitu, seluruh anggota Kadin, baik Kadin Daerah maupun Anggota Luar Biasa memiliki kewajiban hukum untuk melaksanakan amanah UU dan menegakan AD/ART dalam aktivitas organisasi,” kata Eka.
Sesuai dengan AD/ART Kadin Indonesia, Eka mengatakan Munaslub hanya dapat digelar apabila ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip yang tertuang di dalamnya. Dia menyebut itu pun setelah diberikan dua kali peringatan tertulis yang tidak diindahkan.
Selain itu, permintaan untuk Munaslub harus diajukan oleh minimal setengah dari jumlah Kadin Provinsi dan setengah dari jumlah Anggota Luar Biasa. Hingga saat ini, Eka menyebut Dewan Pengurus belum mendapat surat peringatan.
“Sampai saat ini, kami selaku Dewan Pengurus belum pernah menerima surat peringatan terkait adanya pelanggaran yang dilakukan baik oleh Dewan Pengurus maupun Ketua Umum. Karena itu, kami baik di tingkat Provinsi maupun di Kabupaten atau Kota, dan seluruh Anggota Luar Biasa tetap solid dan bersatu, serta dengan tegas menyatakan tidak mendukung Munaslub tersebut sebab menyalahi AD/ART,” kata Eka.
Tak hanya itu, Eka mengatakansituasi dan dinamika ybergulir merupakan bagian dari perjalanan organisasi. Namun, semangat mengedepankan mekanisme AD/ART yang sesuai dengan UU Kadin dan Keppres Kadin harus menjadi dasar dalam perjalanan organisasi. “Kami mengimbau agar para pihak dapat dengan bijak mengambil sikap bersatu dan mengutamakan kepentingan organisasi demi kemajuan perekonomian nasional. Tantangan perekonomian ke depan semakin sulit dan tidak dapat tercapai jika dunia usaha tidak bersinergi dan kolaborasi secara inklusif dan gotong royong dalam semangat Bhineka Tunggal Ika,” kata Eka.
Alasan Kadin Gelar Munaslub Besok
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) dari Bangka Belitung, Thomas Jusman, mengatakan para petinggi asosiasinya di berbagai daerah mengusulkan digelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) karena untuk kebaikan para pengusaha. Dia menyebut Kadin Indonesia harus netral dan konsisten menjadi mitra pemerintah.
“Munaslub yang kami usulkan merupakan jalan terbaik bagi kita bersama dan tentunya untuk iklim dunia usaha, di mana Kadin adalah tempat berkumpulnya para pengusaha yang netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah yang harus sejalan dengan pemerintah,” kata Thomas saat menyampaikan pidato di Kantor Kadin Indonesia, Jakarta Selatan, pada Jumat, 13 September 2024.
Selain itu, Thomas mengklaim Munaslub ini juga demi pertumbuhan ekonomi dan tata kelola pemerintahan. “Demi pertumbuhan ekonomi, tata laksana pemerintahan serta demi kebermanfaat dan keberlanjut, kemajuan daerah dan negara,” kata dia.
Kadin Indonesia berencana menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa atau Munaslub di The Ritz Carlton pada Sabtu, 14 September 2024. Salah satu agenda dalam Munaslub itu adalah mengganti Ketua Umum Kadin saat ini, yaitu Arjsad Rasyid.
Usulan Munaslub itu muncul dari para Ketua Umum Kadin dari berbagai provinsi yang berkumpul di Kadin Indonesia. Mereka tiba di Kantor Kadin Indonesia di Kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, sekitar pukul 14.00 secara bersamaan. Berpakaian kemeja Kadin berwarna putih, para pengurus daerah ini langsung naik ke lantai 29, lokasi penyerahan permintaan Munaslub ini segera digelar. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Erwin Aksa dan anggota dewan pertimbangan menerima usulan itu secara langsung.
Sementara itu, Thomas Jusman mengatakan para pengurus asosiasi daerah telah menyiapkan nama calon ketua umum pengganti Arsjad Rasjid. “Tentunya sudah ada (calon ketua umum),” kata Thomas saat ditemui usai acara itu.
Meski demikian, Thomas enggan menyebut siapa calon ketua umum itu. Ketika ditanya sosok pengganti Arsjad adalah Anindya Bakrie, putra dari konglomerat Aburizal Bakrie, ia tak membantah juga tak membenarkan. “Nanti saja di Munaslub,” kata dia.
Thomas mengatakan dirinya mewakili para ketua umum dan anggota luar biasa Kadin untuk menyampaikan aspirasi anggota. Dia menyebut kehadiran para ketua umum ke Jakarta untuk menyikapi dinamika di internal Kadin. “Kami hadir untuk menyikapi dinamika di Kadin Indonesia. Kami bersepakat atas dasar mufakat untuk mengusulkan ke dewan pertimbangan agar melaksanakan Munaslub,” kata dia.
Dia menyebut Kadin Indonesia merupakan organisasi perkumpulan para pengusaha yang harus netral. Selain itu, Kadin juga disebut menjadi mitra pemerintah dalam membangun pertumbuhan ekonomi. “Netral dan konsisten sebagai mitra strategis pemerintah yang harus sejalan dengan pemerintah,” kata Thomas.
Sementara itu, Erwin Aksa mengatakan pengurus pusat masih menunggu siapa yang menjadi calon pengganti ketua umum asosiasinya, Arsjad Rasjid. “Kami menunggu aspirasi. Belum saya pelajari itu, dokumen aspirasi,” kata Erwin.
Tempo telah menghubungi Arjad melalui nomor ponsel pribadinya untuk meminta keterangan atas rencana Munaslub yang akan mendongkel posisinya sebagai ketua umum. Namun, Arsjad belum merespons pesan Tempo.
Pilihan editor: Soal Rencana Investasi dari Qatar untuk Produksi 2 Juta Ton Susu Sapi di Indonesia, Asosiasi Peternak: Tidak Semudah Itu
