Menurut Budi Karya, belum ada keputusan final ihwal kenaikan tarif KRL dengan skema baru ini. Namun, Budi Karya tidak memungkiri Kemenhub sedang melakukan studi agar semua angkutan umum bersubsidi digunakan masyarakat yang berhak menerima.
Kendati demikian, wacana tersebut kadung ramai dan membuat KRL Mania gelisah. Musababnya, masih ada potensi kebijakan tersebut diterapkan di waktu mendatang. Ketua Kepala Komunikasi KRL Mania Gusti Raganata juga khawatir skema kenaikan tarif KRL berbasis NIK sama dengan kebijakan mencabut PSO KRL.
"Kalau ada perubahan tarif, otomatis pengeluaran kelas menengah pengguna KRL bertambah," kata Gusti. "Ini bisa menghajar ekonomi juga, karena masyarakat akan memindah pengeluaran konsumtif ke transportasi."
Oleh karena itu, KRL Mania menolak rencana kenaikan tarif berbasis NIK. Alih-alih menaikkan tarif KRL, Gusti berharap pemerintah berbenah. Menurutnya, perlu ada pembenahan dan peningkatan layanan. Misalnya, meningkatan headway atau jarak waktu kedatangan dan keberangkatan KRL, terutama pada jam-jam sibuk.
"Di rush hour atau jam-jam biasanya, harusnya (headway) tetap lima menit," ujar Gusti. "Infrastruktur di stasiun juga perlu dibenahi karena sering ada kerusakan tapi penangannnya lama hingga viral."
Pilihan Editor: Terpopuler: ICW Undang Kaesang Klarifikasi Jet Pribadi, IKN Bakal jadi Produk Gagal
