Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kementerian Pertanian Minta Tambah Anggaran Rp 65,9 Triliun di 2025 untuk Lumbung Pangan

Reporter

Editor

Grace gandhi

image-gnews
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, minta tambahan anggaran Rp 68 triliun untuk kejar target swasembada pangan. Kompleks DPR, Senin, 26 Agustus 2024. Tempo/Ilona
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto. 

“Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp 65,9 triliun yang akan digunakan untuk mencapai swasembada dan terkhusus lagi menuju lumbung pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, pada Jumat, 6 September 2024. 

Amran Sulaiman merinci anggaran sebesar Rp 65,9 triliun itu meliputi tanaman pangan sebesar Rp 7,4 triliun, hortikultura Rp 1,2 triliun, perkebunan sebesar Rp 2,3 triliun, peternakan dan kesehatan hewan Rp 2,4 triliun, prasarana dan sarana pertanian Rp 51,6 triliun, cetak sawah 1 juta hektar sebesar Rp 26,9 triliun, standarisasi instrumen pertanian Rp 742,1 miliar, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian Rp 2,5 triliun, manajemen kesekretariatan menuju lumbung pangan Rp 309,2 miliar, dan pengawasan dan pengendalian menuju lumbung pangan Rp 110,0 miliar. 

Selain itu, pemerintah berencana mencetak sawah sampai tanam seluas 250 ribu hektar pada 2025 dengan anggaran Rp 20 triliun. Ada tiga lembaga atau kementerian yang menggawangi program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian ini, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan BUMN atau instansi yang ditunjuk. 

Amran Sulaiman merinci anggaran Rp 5 triliun itu akan digunakan untuk mencetak sawah di Merauke. “Cetak sawah sampai tanam seluas 100 ribu hektar di Merauke yang dilaksanakan oleh BUMN atau instansi yang ditunjuk,” kata Amran Sulaiman. 

Selain itu, Amran Sulaiman menyebut anggaran sebesar Rp 7,50 triliun akan digunakan oleh Kementerian PUPR untuk mencetak sawah seluas 100 ribu hektar dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Kemudian untuk Kementerian Pertanian akan menggunakan anggaran Rp 7,50 triliun untuk mencetak sawah dan aneka perlengkapannya. 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Amran Sulaiman merinci dari Rp 7,50 triliun, Kementerian Pertanian akan menggunakan Rp 2,885 triliun untuk mencetak sawah seluas 50 ribu hektar dan olah lahan 150 ribu hektar. Kemudian, Rp 2,763 triliun untuk fasilitas penanaman dan pascapanen seluas 150 ribu hektar, dan Rp 1,853 triliun untuk intensifikasi seluas 80 ribu hektar. 

Amran Sulaiman mengatakan program itu Sesuai Surat Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-15286/Dt3.1/PP.08.01/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penyampaian Hasil Pembahasan Kebutuhan Anggaran untuk Program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp 20 triliun. 

“Kami mohon dukungan dan persetujuan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI terkait usulan penyesuaian volume dan anggaran yang dimaksud,” kata Amran Sulaiman. Meski demikian, Amran Sulaiman mengatakan, anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 7,50 triliun itu masih terbatas untuk mendorong terjadinya produksi pangan pada 2025 secara signifikan. 

Pilihan Editor: Bos AirAsia Soroti Mahalnya Harga Tiket Pesawat di Indonesia, Sampaikan Sejumlah Usulan ke Luhut

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

11 jam lalu

Suasana rapat kerja dan dengar pendapat Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat bersama Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) mengenai evaluasi pelaksanaan infrastruktur dan transportasi pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2024, di Senayan, Rabu, 5 Juni 2024. TEMPO/Ikhsan Reliubun
DPR Restui Kemenhub Tambah Alokasi Anggaran Rp 6,69 Triliun pada 2025

Kemenhub mendapat tambahan alokasi anggaran sebesar Rp 6,69 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2025


Jokowi Terbitkan Aturan Cadangan Penyangga Energi, DEN Sebut Perlu Anggaran Rp 70 Triliun

15 jam lalu

Presiden Joko Widodo memberikan sambutan dalam pembukaan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Kamis 5 September 2024. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) dengan dukungan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) menggelar ISF 2024 yang dihadiri sekitar 8.000 peserta dari 50 negara sebagai ajang bertukar pikiran, menawarkan solusi, dan berbagi praktik terbaik dalam aksi iklim. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Jokowi Terbitkan Aturan Cadangan Penyangga Energi, DEN Sebut Perlu Anggaran Rp 70 Triliun

Presiden Jokowi merilis Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 96 Tahun 2024 tentang Cadangan Penyangga Energi (CPE).


Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp 40,59 Triliun pada 2025, untuk IKN?

19 jam lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 20 November 2023. Rapat tersebut membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun anggaran 2023 sampai dengan 31 Oktober 2023 dan membahas program atau kegiatan tahun anggaran 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kementerian PUPR Dapat Tambahan Anggaran Rp 40,59 Triliun pada 2025, untuk IKN?

Komisi V DPR RI menyetujui menambah alokasi anggaran Kementerian PUPR sebesar Rp 40,5 triliun pada tahun depan. Akan digunakan untuk apa saja?


Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet di Sisa Masa Jabatan, Pengamat: Tidak Efektif dan Boros Anggaran

21 jam lalu

Presiden Joko Widodo melantik Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 11 September 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Kembali Reshuffle Kabinet di Sisa Masa Jabatan, Pengamat: Tidak Efektif dan Boros Anggaran

Presiden Jokowi kembali melakukan reshufle kabinet, hari ini, Rabu, 11 September 2024. Kenapa disebut tidak efektif dan boros anggaran?


Promosikan Program Makan Bergizi Gratis pada 2025, Budi Arie Anggarkan Dana Rp 10 Miliar

22 jam lalu

Menkominfo Budi Arie Setiadi saat Deklarasi Emak-Emak Anti Judi Online di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024. Emak-emak mendeklarasikan diri dengan misi mendorong pemerintah memberantas bandar dan pelaku judi online dengan tegas. TEMPO/Subekti.
Promosikan Program Makan Bergizi Gratis pada 2025, Budi Arie Anggarkan Dana Rp 10 Miliar

Pemerintah menganggarkan dana Rp 10 miliar untuk mempromosikan dan menggelar diseminasi informasi program makan bergizi gratis pada tahun 2025


OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

1 hari lalu

Pekerja berjalan di sekitar bakal kantor kementerian koordinator di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu 27 Juli 2024. Kementerian PUPR menyatakan gedung-gedung kantor kemenko siap dimanfaatkan sebagai tempat menginap petugas upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.  ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
OJK Pangkas Anggaran Proyek Gedung di IKN hingga Rp160,6 Miliar

OJK memangkas anggaran proyek pembangunan gedung di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur


Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

1 hari lalu

Terdakwa bekas Menteri Pertanian RI, Syahrul Yasin Limpo, mengikuti sidang pembacaan surat amar tuntutan, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat, 28 Juni 2024. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Syahrul Yasin limpo, pidana penjara badan selama 12 tahun, denda Rp.500 juta subsider 6 bulan kurungan, membayar uang pengganti Rp.44.269.777.204 miliar dan USD30 ribu, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi terkait penyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa memberikan sesuatu untuk proses lelang jabatan dalam pengadaan barang dan jasa serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian RI. TEMPO/Imam Sukamto
Alasan Hakim PT DKI Perberat Hukuman Syahrul Yasin Limpo

Hukuman terhadap Syahrul Yasin Limpo bertambah menjadi 12 tahun penjara


Kejar Target Penagihan BLBI Kemenkeu Anggarkan Rp 10,25 Miliar untuk Bentuk Komite Pengganti Satgas

1 hari lalu

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat mengikuti rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 5 September 2023. Rapat tersebut membahas Rancangan Undang - Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) tahun 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Kejar Target Penagihan BLBI Kemenkeu Anggarkan Rp 10,25 Miliar untuk Bentuk Komite Pengganti Satgas

Satuan tugas atau Satgas BLBI sudah hampir habis masa jabatannya. Tahun depan Kementerian Keuangan berencana bentuk komite pengganti Satgas dan ajukan anggaran Rp 10,2 miliar


Terpopuler: DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk IKN, Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T

1 hari lalu

Suasana Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu, 14 Agustus 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mencapai Rp 11,2 triliun per Juli 2024 atau mencakup 26,4 persen dari pagu anggaran yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024. ANTARA/Fauzan
Terpopuler: DPR Setujui Tambahan Anggaran Rp 27,8 Triliun untuk IKN, Awal Mula Marimutu Sinivasan Texmaco Terjerat Utang Rp 95 T

Komisi II DPR telah menyetujui usulan tambahan anggaran oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) sebesar Rp 27,8 triliun.


Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan Akui Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan X-ray

2 hari lalu

Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan (Barantan), Wisnu Haryana. Foto: X/@BarantinRI
Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan Akui Jadi Tersangka Korupsi Pengadaan X-ray

Eks Sekretaris Badan Karantina Kementan, Wisnu Haryana, diduga terlibat korupsi pengadaan X-Ray