TEMPO.CO, Jakarta -Komisi XI DPR resmi mengumumkan lima anggota calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan terpilih periode 2024-2029. Lima nama itu di antaranya Politikus PDIP Daniel Lumban Tobing, auditor BPK Akhsanul Khaq, Politikus Golkar Bobby Adhityo Rizaldi, Irjen Kemhan Budi Prijono, dan Politikus PKB Fathan. “Sudah disampaikan,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR, Amir Uskara saat ditemui di Kompleks Parlemen, pada Rabu, 4 September 2024.
Sebelumnya, Amir mengatakan saat memilih anggota BPK para anggota dewan akan memberikan pandangan atas makalah, paparan, dan cara menjawab peserta dalam uji kepatutan dan kelayakan. “Kita langsung pemilihan. Biasanya kalau tidak ada kesempatan akan ada voting,” kata dia.
Selain itu, Amir memastikan para peserta yang berasal dari kalangan masyarakat, aktivits, partai politik, dan sebagainya mendapat perlakuan yang sama dalam proses seleksi. Dia menyebut DPR tak membeda-bedakan latar belakang peserta. “Saya kira kita sama, kita kasih waktu sama, ruang sama,” kata Amir.
Uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di DPR telah berlangsung sejak 2 hingga 4 September hari ini. Dalam pelaksanaannya, fit and proper test ini digelar di tiga tempat di Gedung Nusantara I, yaitu ruang rapat Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKN), Pansus C, dan Komisi XI DPR.
DPR mencatat ada 75 calon anggota BPK yang menjalani uji seleksi. Saat menjalani fit and proper test itu, para peserta hanya diberikan waktu 30 menit untuk mempresentasikan program dan tanya jawab. Total waktu itu lantas dibagi menjadi 10 menit untuk menjelaskan program dari peserta, 20 menit untuk tanya-jawab sekaligus pendalaman dari anggota Komisi XI DPR.
Sementara itu, Amir mengakui ada unsur politis dalam pemilihan anggota BPK periode 2024-2029. “Ini kan politis, ya, artinya apapun itu kalau sudah pemilihan yang seperti itu pasti aspek politis pasti ada, ini tergantung masing-masing anggota menilai,” kata Amir.
Pilihan editor: Jalani Uji Seleksi Calon Anggota BPK, Dirut PT EPI Singgung Kasus Korupsi di Kementerian yang Dapat Opini WTP
